Hariandialog,Monday 16 July 2018, 10:35

Wakil Ketua KIP Pusat Badan Publik Harus Terbuka Akan Informasi

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - 28-06-2018 - “Badan Publik harus terbuka akan informasi bila dibutuhkan baik untuk konsumsi pemberitaan dan atau diketahui masyarakat apakah perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan,” kata Hendra J Kede. Hendra J Kede selaku  wakil ketua Komisi Informasi Publik (KIP) mengungkapkan hal tersebut pada acara diskusi “Peran Media Mendukung Program Keterbukaan Pembangunan” yang disampaikannya dihadapan puluhan peserta baik wartawan maupun dari beberapa organisasi masyarakat, diskusi di Lantai 9 Gedung Prasada Sasana Karya, Ruang PWI Provinsi Jakarta dengan penyelenggara Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) dan Dewan Kehormatan PWI Provinsi Jakarta.

Menurut Hendra yang mantan Redaktur Khusus Rakyat Merdeka Online menyebutkan, bila ada badan publik yang tidak memberikan informasi ataupun data jika dibutuhkan dapat dilaporkan dan digugat di KIP. “Jadi siapa saja yang membutuhkan informasi dari Badan Publik bila tidak dilayani dapat dilaporkan dan digugat. Kita sudah banyak memutuskan melalui sidang atas tidak diberikannya informasi oleh badan publik. Namun, harus masyarakat yang memintanya. Bila wartawan harus mengganti bajunya menjadi warga Negara. Silakan laporkan,” jelas Hendra yang berjanji akan memperjuangkan bisa dan lebih leluasa wartawan mendapatkan informasi dari pada warga Negara.

Sesuai petunjuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak tahun 1940 yang menekankan ‘seluruh informasi yang ada di badan publik adalah milik masyarakat dan tentu kapan saja harus dapat diakses’. Begitu juga isi dari UU RI No.14 tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (KIP) yang menyebutkan tidak boleh ada yang menghalangi hak masyarakat mendapatkan informasi dari badan publik. “Jadi masyarakat berhak menerima informasi dari badan publik. Siapa badan publik yaitu penyelenggaran Negara atau bukan yang dibiayai oleh keuangan Negara atau menerima bantuan dari Negara. Contoh jajaran Mahkamah Agung dari tingkat pengadilan sampai MA berhak memberi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” jelas Hendra.

Sementara itu, H. Kamsul Hasan pada urutan kedua pemberi materi lebih menekankan tentang hak wartawan sesuai UU RI tentang Pers. “Memang ada informasi atau dokumen yang dirahasikan atau tidak boleh diinformasikan dengan pengecualian. Namun, pengecualian yang disebut oleh pihak badan publik harus melalui surat keputusan. Jadi bila ada badan publik seperti ditingkat kelurahan yaitu Sekretaris tidak mau memberi informasi bisa diajukan kepada Pejabat Pemilik Informasi dan Data (PPID),” jelas Kamsul Hasan.

Memang, sebut Kamsul yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta, masih ada kendala untuk mendapatkan informasi dari badan publik seperti lamanya. “Saat ini jika diajukan pertanyaan seputar informasi maka dijawab dengan tenggang waktu 10 hari kerja. Jadi bila dihitung dua minggu sementara wartawan dikejar dead line dan menjadi kendala bagi kalangan pers untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan factual,” sebutnya.

Sedangkan Agus Sidibyo selaku pengamat Media memaparkan bahwa apapun alasannya media tidak boleh mempercayai berita hoax. Untuk itu media harus bisa berperan guna turut serta memberantas hoax dengan cara tidak mempercayainya. “Wartawan agar senantiasa tetap taat pada kode etik jurnalistik. Verifikasi setiap berita yang diperoleh dari siapapun terlebih dari sumber tidak dipercaya dan ragukan. Dengan keraguan kita harus konfirmasi dengan cara memverifikasi kepada sumber,” terang Agus Sudibyo yang sudah banyak menulis buku.

Pada kesempatan terakhir di acara diskusi publik itu, Arifin Asydhad selaku pemimpin redaksi Kumparan.com, menyebutkan, wartawan dapat saja memberitakan pembangunan yang baik jika informasi dari pejabat di institusi tersebut terbuka. Namun, kenyataannya, pemerintah belum baik memberikan informasi secara terbuka. Contoh nyata pada saat mudik lebaran 2018, pemerintah belum baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media. “Mediakan beroleh informasi dari pejabat Kementerian Perhubungan dan disampaikan. Tapi kenyataannya masih ada yang menyebut tidak benar khususnya masalah kemacetan,” kata Arifin yang mantan Pemred Detik.com.  (tob)

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Tim Saber Pungli Pantau PPDB
Tim Saber Pungli Pantau PPDB Batam,hariandialog.com/Kepri-6-7-18-Tim Satuan Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kota Batam menyasar proses Penerimaan Peserta Didik Baru...
GAGAL JADI PEMIMPIN DAN JADI PEMIMPIN GAGAL
GAGAL JADI PEMIMPIN DAN JADI PEMIMPIN GAGAL

Oleh: Johan Murod Babelionia, S.IP.MM. Bangsa Indonesia telah...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan