Hariandialog,Thursday 18 January 2018, 04:41

Program JKN Alami Defisit Anggaran Hingga Akhir 2017

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Sigit Prihutomo mengungkapkan telah terjadi defisit anggaran dana jaminan sosial kesehatan nasional sejak tahun 2014 hingga akhir tahun 2017. Diperkirakan  terjadi pembengkakan defisit anggaran hingga Rp 9 triliun pada 2017, atau naik tiga kali lipat dari defisit anggaran pada 2014 yang hanya Rp 3,3 triliun.

“Hasil monitoring dan evaluasi DJSN menunjukkan bahwa sejak operasional program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014, telah terjadi defisit anggaran dana jaminan sosial kesehatan, dan terus berlangsung hingga akhir tahun 2017 ini,” ujar Sigit Prihutomo pada acara Kaleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2017 di Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Menurut Sigit, penetapan iuran JKN yang terjadi saat ini lebih banyak berbasis pada persepsi kemampuan negara dan penduduk. Akibatnya selama empat tahun JKN, terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan (pendapatan iuran) dan pengeluaran ( klaim/pembayaran manfaat).

Dikatakannya untuk sementara defisit JKN masih dapat ditanggulangi. Namun demikian, untuk jangka panjang, defisit JKN akan menggerogoti kepercayaan publik (distrust) terhadap JKN. Jika keadaan itu terjadi, amanat UUD 45 tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

"Tentunya kondisi ini memerlukan perhatian yang serius dan intervensi kebijakan yang komprehensif serta diperlukan langkah strategis yang dapat mencegah berkembangnya distrust guna menjamin kesinambungan JKN," ungkap Sigit.

Sigit menjelaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mekanisme asuransi sosial selama ini belum terpenuhi secara utuh. Prinsip dasar itu adalah kecukupan dana bersama (adequacy).

Pemerintah seharusnya mulai menghitung harga keekonomian setiap tahun dari masing-masing kelompok CBG dan kapitasi dikalikan dengan jumlah klaim menurut pengalaman tahun sebelumnya, Data itu menjadi acuan untuk perhitungan luran dengan membaginya dengan jumlah peserta aktif yang kemudian ditetapkan besaran iuran dalam Peraturan Presiden.

Tiga Usulan

Terkait hal tersebut, menurut Sigit  ada tiga solusi yang diusulkan DJSN meliputi tiga langkah penting. Tahap pertama, yaitu pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS Kesehatan.

Tindakan khusus ini ujarnya dilakukan melalui pemberian suntikan dana tambhan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2) huruf b PP 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Upaya lainnya adalah pemberian dana talangan dari aset BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 39, ujarnya

Langkah kedua, agar pemberian suntikan dana tambahan dan pemberian dana talangan tidak terulang secara terus menerus, perlu dilakukan upaya jangka menengah yaitu yang memungkinkan dapat mengendalikan defisit JKN dalam jangka 1 atau 2 tahun ke depan.

Beberapa kemungkinan tersebut adalah meninjau ulang sistem pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah yaitu Puskesmas. Mengingat Puskesmas sudah mendapatkan biaya dari APBN maupun APBD.

Karenanya  tidak fair jika mendapatkan dana kapitasi melalui sistem yang sama dengan FKTP swasta. Sistem ini diakui mampu menghemat keuangan BPJS Kesehatan dalam jumlah yang sangat signifikan.

Langkah berikutnya adalah perlu dilakukan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. DJSN telah melakukan analisis terhadap RKAT BPJS Kesehatan melalui beberapa pendekatan untuk mengetahui tambahan dana operasional BPJS Kesehatan yang rasional, dikaitkan dengan peningkatan jumlah peserta dan peningkatan penerimaan iuran

Sebagaimana diketahui Indonesia memulai era implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 1 Januari 2014 lalu yang ditandai dengan lahirnya BPJS Kesehatan, dengan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Momentum implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional ini, disepakatinya pencapaian kepesertaan semesta program jaminan kesehatan (universal health coverage) pada 2019.(rizal)

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

HPN Sumbar PWI Bengkulu Kirim 35 Anggota
HPN Sumbar PWI Bengkulu Kirim 35 Anggota Bengkulu, hariandialog.com – 4-1-18 - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) secara nasional akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Jakarta, hariandialog.com - 8-1-2018 - Olahraga yang cukup mudah, mu...

BKKBN Pemko Binjai Seminarkan Tentang HIV AIDS

BKKBN Pemko Binjai Seminarkan Tentang HI…

Binjai, hariandialog.com - 27-12-2017 - BKKBN Pemko Binjai menggelar...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan