Hariandialog

Bengkulu, hariandialog.com - 31-7-18 - Sangat ironis dana pengerukan alur kolam pelabuhan Pulau Baai Bengkulu setiap tahunnya mencapai puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Tahun 2018 ini bahkan mencapai Rp 40 miliar, namun anehnya rekanan Pelindo II Cabang Bengkulu, PT Rukindo yang menjadi langganan pengerukan alur pelabuhan setiap tahun terkesan kurang profesional dan tidak maksimal. Akibatnya alur pelabuhan masih dangkal, sementara kontrak hampir habis.

Akibat pendangkalan alur yang belum beres ini, sejumlah kebutuhan vital masyarakat di Provinsi Bengkulu yang diangkut kapal laut seperti BBM, bahan bangunan, sembako, ekspor batubara menjadi tengganggu dan memicu gejolak masyarakat di Provinsi Bengkulu. Seperti BBM yang lamban karena kapal pengangkut sulit berlabuh di kolam pelabuhan, akibatnya pengiriman BBM terlambat menyebabkan antrian panjang di SPBU. Menyikapi kelambanan PT Rukindo dalam melaksanakan kontrak pengerukan, Ketua Komisi III  DPRD Provinsi  Bengkulu, Helmi Paman menyikapi lambannya pengerukan alur sementara waktu kontrak tinggal sebentar lagi, sangat menyesalkan PT Rukindo yang tidak becus dalam melaksanakan pengerukan dan PT Pelindo II cabang Bengkulu yang terus menggunakan PT Rukindo sepuluh tahun terakhir melakukan pengerukan alur.

Padahal dana APBN dari Kemenhub untuk biaya pengerukan sangat besar tahun 2018 ini mencapai Rp.40 miliar, disesalkan Helmi Paman PT Pelindo kurang tegas masih menggunakan rekanan PT Rukindo untuk pengerukan. Padahal tahun-tahun sebelumnya PT Rukindo juga tidak becus lakukan pengerukan alur. PT Rukindo juga tidak menepati kontrak soal pekerjaan yang akan berakhir bulan September 2018 yang hanya tinggal satu bulan lagi. Meski akan segera berakhir pihak dewan menilai masih memberi kesempatan pada PT Rukindo untuk menuntaskan pekerjaan pengerukan alur. Diakui Helmi Paman, ia sepaham dengan Kadishub Provinsi bahwa kapal yang dioperasinalkan saat ini kapal bekas yang kurang bisa bekerja maksimal.

Ia mendesak agar PT Pelindo menekan PT Rukindo untuk mengganti kapal operasional yang layak dan bertenaga sehingga pekerjaan bisa dipercepat. Jika tidak ia memprediksi pekerjaan tidak akan tuntas dan dana negara yang dikucurkan puluhan miliar akan mubazir, jika memang terbukti nantinya menurut Helmi Paman, aparat harus mengusut ada apa dibalik lambannya pengerukan. Informasi yang ddapat dewan bahwa pengerukan dilakukan dua kali dalam setahun dengan menguras dana berkisar Rp. 20 – 40 miliar yang berarti pertahunnya mencapai Rp.80 miliar. Pendangkalan alur yang mencapai 5,5 WLS diharapkan bisa mencapai kedalaman 10 WLS agar kapal-kapal besar berbobot 60 Knot bisa berlabuh. (hasanah)

• Pemprov Gelontorkan Rp 54 M Muluskan Jalan Kabupaten Kepahiang
• Angkat Kejayaan Kakao, Menteri Amran Canangkan Revitalisasi di Kolaka Utara
• PPTK : PPK Sudah Diperiksa Jaksa, PPK Bantah
• Pertanyaan Terlalu Detail Pengawas Lupa Alasan Tidak Pegang Gambar
• Kegiatan Portal Diduga Pakai Besi Aset Daerah