13 Desember Pembacaan Putusan Sengketa Tanah STAIN VS Warga

Bengkulu, hariandialog.com - 5-12-2017 - Sidang lanjutan sengketa tanah antara warga penggugat melawan STAIN sebagai pihak tergugat memasuki babak akhir.  Harusnya sidang hari ini hakim membacakan putusan, namun karena sesuatu hal Majelis Hakim yang diketuai Suparman, MH bersama anggota  menunda sidang Rabu tanggal 13 Desember 2017  dengan agenda pembacaan putusan.

Memasuki babak akhir proses persidangan sengketa tanah puluhan warga versus STAIN Bengkulu sekarang bernama IAIN. Kian terkuak bukti-bukti dan keterangan kongkalingkong permainan jahat antara STAIN Bengkulu dan BPN Kota Bengkulu. Dalam pembuatan sertifikat siluman STAIN dan BPN Kota Bengkulu terkesan menipu warga dan berbagai pihak, dengan seolah-olah tanah seluas 73 hektar milik STAIN yang bersertifikat.  Namun proses persidangan dan sidang lapangan bicara lain. Dokumen warga berupa SKT dan sertifikat membuktikan tanah warga memang dirampas STAIN Bengkulu.

 

Kuasa hukum penggugat puluhan warga H.Samsudin, MH dari Law Firm & Partner’s, Sultan Bangsa Jakarta kepada Dialog, tegas mengatakan sertifikat STAIN cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. Karena  produk sertifikat STAIN  melanggar UU N0.5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Melanggar peraturan Menteri Agraria N0.3/1997 dan peraturan Menteri Agraria N0.9/1999 serta melanggar Peraturan Pemerintah (PP) N0.24/1987 yang dilakukan pihak STAIN selaku tergugat (Berarti juga sertifikat cacat demi hukum dan harus dibatalkan).  1. Sertifikat Nomor 04/PD/1985 WARKAHNYA tidak jelas, luasnya dari 7,3 hektar menjadi 73 hektar. 2. Dalam sertifikat pemegang hak ada dua yaitu, Rektor STAIN saat itu, Prof. Drs.H Jama’an Nur/STAIN=IAIN. 3. Untuk menghilangkan jejak belum habis masa berlaku sertifikat hak pakai Nomor 04/PD/1985, maka diubah menjadi sertifikat Nomor: 0008/VII/1999 tertanggal 26 Juli 1999 yang sertifikat tersebut dibukukan tanggal 26 Juli 1999 terbit sertifikatnya tanggal 26 Juli 1999 dan sertifikat Nomor: 0009/VII/1999 dibukukan tanggal 26 Juli 1999, terbit sertifikatnya tanggal 26 Juli 1998.

Dalam peraturannya boleh mengubah sertifikat dilahan yang sama setelah masa berlakunya sertifikat hak pakai N0: 0004/PD1985 habis masa berlakunya yaitu, 25 tahun. 4. Kemudian pada tahun 2004 ada pembayaran dilahan sertifikat tersebut dan pada tahun 2012 juga ada pembayaran lagi dilahan yang sama berarti lahan tersebut yang telah disertifikat masih ada masalah/bermasalah. Padahal dalam PP N0.24/1997 pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data Yuridis belum lengkap atau masih disengketakan untuk tanah-tanah yang demikian tidak dapat/belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.  5. Dalam UU N0.5/1960 tentang Peraturan pokok-pokok Agraria tentang hak pakai pasal 41 (3) pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

6. Dalam persidangan pihak tergugat tidak bisa memperlihatkan sertifikat N0.04/PD/1985 dan tergugat I (STAIN) pun dalam memberikan bukti hanya fotocopy tidak bisa memperlihatkan aslinya. Contoh bukti pembayaran yang diklaim tergugat I yang isinya pun sangat tidak relevan, termasuk jumlah lahan yang dibayar dibelakangnya ditambah angka nol dengan bullpen. 7. Kemudian ditimbulkan copy sertifikat hak pakai yang sudah dibalik nama, dari Prof. Jama’an Nur menjadi Pemprov/STAIN pada tahun 2015. Sudah jelas dalam balik nama dalam Permen Agraria N0: 3/1999 tentang balik nama hak baik instansi/badan harus ada persetujuan dari pejabat yang berwenang dan harus ada akta notarisnya namun tergugat tidak menunjukkan di persidangan.

8. keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak tergugat tidak jelas dan mengandung unsur kebohongan publik. 9. Padal untuk membuktikan kebenarannya kuncinya ada di WARKAH sertifikat hak pakai N0:04/PD/1985 karena di Warkah itulah bisa ketahuan kebenaran atau kebohongan sertifikat hak pakai  N0: 0008 dan 0009 yang diklaim luasnya mencapai 73 ha lebih. 10. Penerbit sertifikat hak pakai baik 0008 dan 0009 BPN Kota Bengkulu yang jumlah luasnya lebih dari 73 ha. Ini jelas melanggar Permen Agraria N0.3/1999. Untuk kepala BPN Kabupaten/Kota boleh menerbitkan sertifikat hak pakai untuk lahan pertanian tidak lebih dari 2 ha dan untuk lahan non pertanian tidak lebih  dari 2000 M. Berarti produk sertifikat hak pakai N0: 0008 dan 0009 telah melanggar UU maupun melanggar Permen, artinya produk ilegal berarti sertifikat cacat hukum dan harus dibatalkan!

11. Sidang lapangan tidak satu pun tergugat I, 2 dan 3 dapat menunjukkan batas-batas kepemilikannya. Namun dari pihak penggugat semuanya dapat menunjukkan batas-batas kepemilikannya. Artinya pihak penggugat benar-benar selaku pemilik lahan/tanah yang diklaim tergugat.  12. Inilah yang dilakukan pihak tergugat, demi keadilan hakim harus membatalkan sertifikat tersebut! Kuasa hukum dari Sultan Bangsa & Partner’s dimana H.Sultan Bangsa, MH merupakan putra asli Bengkulu menegaskan akan komit dan mengharap keadilan hukum dan tidak ada lagi penindasan bagi rakyat kecil. Ditambahkan Anggota DPRD Bengkulu Utara Misrin Pirin “bahwa kebenaran warga sudah di depan mata. Hakim harus memutuskan secara objektif dan pihak STAIN tidak bisa mencla-mencle lagi”, tegasnya. (hasanah)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Keluarga Besar PN Jaksel antar Jul Rizal
Keluarga Besar PN Jaksel antar Jul Rizal Keluarga Besar PN Jakarta Selatan mulai dari Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Sekretaris, Panmud Pidana, Panmud Hukum, Kabag, Juru Sita, Juru Sita...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan