BPK Mulai Audit Proyek Bermasalah Dilingkungan Pemprov Bengkulu

Bengkulu, hariandialog.com - 19-1-2018 - Untuk memberi penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat akan memulai melakukan audit terhadap sejumlah proyek dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Audit yang dilakukan baik berupa administrasi maupun fisik-fisik proyek yang sudah dilakukan tahun 2017 dilapangan.

Hal ini dikatakan kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Yuan Candra Djaisin, menurutnya audit proyek bukan hanya dilakukan dilingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini disetiap OPD/ badan maupun UPTD. Namun juga akan dilakukan di Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Bengkulu. karena berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencuat ke publik. Sejumlah proyek fisik tahun anggaran 2017 banyak terlambat dan masih dikerjakan di tahun 2018 ini. Karena itu audit harus dilakukan pihak BPK meski nantinya dalam pelaksanaan hanya mengaudit sampel sejumlah OPD karena keterbatasan waktu dan personil.

Lanjut Yuan Candra Djaisin, pemeriksaan dan audit akan dimulai dengan pemeriksaan administrasi proyek yang sudah dikerjakan di tahun 2017. Jika dari administrasi ada indikasi tidak beres maka pihaknya akan langsung melakukan audit dilapangan, baik itu berupa kondisi fisik maupun dugaan anggaran yang digelembungkan (mark up). Jika ada temuan kerugian negara maka pihaknya langsung merekomendasikan ke OPD terkait agar segera dikembalikan ke kas daerah. Dengan jumlah kerugian dan batas waktu yang ditentukan BPK RI. Jika tidak dikembalikan maka pihak BPK akan merekomendasikan ke penegak hukum untuk melakukan pengusutan.

Menurutnya, Pemprov Bengkulu hampir dua tahun terakhir belum pernah mendapat penilaian yang baik semacam opini WTP. Karena temuan proyek tahun 2016 yang diaudit tahun 2017 lalu, sejumlah proyek bermasalah hukum dan kontraktor diwajibkan mengembalikan kerugian negara. Bahkan nilainya mencapai miliaran rupiah seperti temuan BPK di proyek jalan Enggano di dinas PUPR Provinsi. Menyebabkan Pemprov Bengkulu gagal meraih opini WTP. “Ya dalam waktu dekat pihak BPK akan melakukan audit terhadap proyek-proyek dilingkungan Pemprov Bengkulu. pemeriksaan akan kita mulai dari pemeriksaan administrasi, jika banyak temuan yang janggal maka langsung ke pemeriksaan fisik proyek dilapangan,” ungkap kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu Yuan Candra  Djaisin pada Dialog baru-baru ini di Bengkulu.

Dalam pantauan Dialog dilapangan bahwa memang hampir dua tahun terakhir Pemprov Bengkulu tidak meraih opini WTP. Penyebabnya karena pekerjaan proyek di sejumlah OPD terlambat tahun 2016, fisik proyek tidak sesuai spesifikasi dan ada dugaan mark up terhadap anggaran proyek bersangkutan. Temuan BPK paling banyak di dinas PUPR provinsi Bengkulu, selain proyek tidak selesai dan bermasalah hukum juga serapan anggaran yang minim alias dibawah 50%. Sedangkan tahun 2017 juga banyak proyek yang pekerjaannya tidak tepat waktu seperti proyek pagar Dispora Provinsi di kawasan Sport centre Pantai Panjang, sampai minggu kedua Januari 2018 masih dikerjakan.

Pelaksana tugas gubernur Dr.H Rohidin Mersyah, MMA terus menegaskan agar OPD mempercepat pelaksanaan pekerjaan proyek. Rohidin juga mengancam akan mengganti kepala OPD yang lamban dalam penyerapan anggaran. Apalagi Silpa anggaran pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2017 yang tidak terserap sangat tinggi yakni mencapai Rp.700 miliar. PLt Gubernur minta agar pekerjaan proyek tahun 2018 lelang proyek dilaksanakan  di awal tahun sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu. (hasanah)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Keluarga Besar PN Jaksel antar Jul Rizal
Keluarga Besar PN Jaksel antar Jul Rizal Keluarga Besar PN Jakarta Selatan mulai dari Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Sekretaris, Panmud Pidana, Panmud Hukum, Kabag, Juru Sita, Juru Sita...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan