Pelibatan TNI dalam Atasi Terorisme Sudah Diatur UU No 34 Tahun 2004

Jakarta, hariandialog.com 5-6-17-Dukungan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme melalui revisi Undang-Undang (UU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menunjukkan banyak pihak ahistoris dengan regulasi TNI dan praktik pemberantasan terorisme yang selama ini dijalankan.

“Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI sesungguhnya telah mengatur bahwa TNI memiliki tugas memberantas terorisme sebagai salah satu dari 14 tugas operasi militer selain perang (OMSP),” kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Senin (5/6).

Dengan demikian, jelas Hendardi, tanpa mempertegas pengaturan peran TNI dalam revisi UU Antiterorisme yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah, TNI sudah mengemban mandat tersebut. “Buktinya, dalam beberapa operasi di mana Polri memerlukan bantuan TNI, dua institusi ini mampu bekerja secara profesional dan efektif. Mempertegas peran TNI dalam revisi UU Antiterorisme justru akan bertentangan dengan Pasal 7 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengharuskan adanya kebijakan dan keputusan politik negara dalam melibatkan TNI pada OMSP, termasuk dalam soal terorisme,” paparnya.

Keharusan adanya kebijakan dan keputusan politik negara, lanjut Hendardi, merupakan konsekuensi prinsip supremasi sipil (civilian supremacy) dalam negara demokrasi, di mana panglima tertinggi TNI adalah otoritas sipil, yakni presiden. “Sebagai sebuah kebijakan dan keputusan politik negara, maka OMSP, termasuk dalam memberantas terorisme, adalah keputusan ad hoc dan temporer oleh suatu situasi darurat di mana terorisme dianggap mengancam kedaulatan negara. Jika pelibatan TNI dipermanenkan dalam revisi UU Antiterorisme, sama artinya menyerahkan otoritas sipil pada militer untuk waktu yang tidak terbatas, karena itu bertentangan dengan prinsip supremasi sipil,” urainya.

Menurut Hendardi, pelibatan TNI secara eksplisit harus ditolak dengan alasan, pertama, merusak sistem peradilan pidana di Indonesia. Terorisme adalah “crime” yang harus diatasi dengan pendekatan hukum yang selama ini terbukti mampu mengurai jejaring terorisme dan mencegah puluhan rencana aksi terorisme;  dan kedua, keterlibatan TNI akan memperlemah akseptabilitas dan akuntabilitas kinerja pemberantasan terorisme, karena TNI tidak tunduk dan bukan aktor dalam sistem peradilan pidana terpadu. “Tidak ada hak uji (habeas corpus) atas tindakan paksa yang dilakukan oleh TNI. Jika ini terjadi akan membahayakan demokrasi, hak asasi manusia, dan profesionalitas TNI itu sendiri,” terangnya.

Presiden Joko Widodo, masih kata Hendardi, harus memastikan keinginannya melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme secara permanen melalui revisi UU Antiterorisme tidak bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. “Jokowi harus jernih menangkap aspirasi banyak pihak yang menghendaki pelibatan TNI sebagai bagian dari ekspresi politik TNI dalam kancah politik nasional. Meskipun tindakan terorisme membahayakan keamanan warga, tetapi tindakan terorisme adalah one time event yang hingga kini belum bisa dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Apalagi, kapan pun, sebagai Panglima Tertinggi TNI, Jokowi bisa menggunakan TNI untuk terlibat, khususnya pada aksi-aksi terorisme di wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh Polri,” tandasnya. (yud)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Kombes Pol Sri Suari Wahyudi:  Jangan Takut Melaporkan Tindak Pidana
Kombes Pol Sri Suari Wahyudi: Jangan Takut... Jakarta, hariandialog.com - 12-112-2017 - “Setiap warga Negara diperkenankan melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana. Jadi jangan takut...
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro

Jakarta, hariandialog.com - 28-11-2017 – Persatuan Wartawan Indonesia...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan