UU Koperasi Baru Diyakini Lindungi Usaha Koperasi

Jakarta, hariandialog.com – Para pelaku dan penggerak Koperasi di Indonesia mengharap disahkannya Undang-undang Koperasi yang baru untuk menggantikan Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang Koperasi.

Mereka meyakini Undang-Undang Koperasi yang baru dapat melindungi iklim berusaha bagi masyarakat khususnya kalangan koperasi di Tanah Air.

Hal tersebut menjadi benang merah dari seminar dengan tema “Urgensi Undang-undang Koperasi Baru, Menyongaong Reposisi Bisnis Koperasi Era Distruptif”, yang digelar oleh Majalah Peluang, di Jakarta, Rabu (16/1).

Menyusul dibatalkannya UU no 17 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Mei 2014 lalu, dan diberlakukannya kembali ke UU no 25 tahun 1992, dinilai harus segera dibentuk Undang-Undang Koperasi yang baru yang mampu menjadikan koperasi memiliki kekuatan dalam tatanan perekonomian nasional.

Saat ini Pemerintah dan DPR membentuk telah tim khusus dan tim tekhnis guna menyelesaikan RUU Koperasi yang baru, agar segera diundangkan. Sejauh mana pasal-pasal dalam RUU Koperasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) Prof Rully Indrawan MSi, saat menjadi keynote speech dalam acara seminar tersebut, menjelaskan sejauh ini sudah dilakukan pembahasan antara Pemerintah dengan DPR untuk mewujudjan keinginan tersebut .

“Pada 10-12 Januari 2019 juga telah dilakukan konsinyering terakhir bersama Panja dan selanjutnya diserahkan kepada Timus dan Timsin untuk melanjutkan pembahasan RUU Perkoperasian,” ujar Rully Indrawan.

Menurut Rully, DPR RI mentargetkan RUU Perkoperasian ini dapat selesai dibahas dalam masa sidang ketiga, pada pertengahan Februari 2019 mendatang.

Bagaimanapun juga, tambah Rully  pada era modern ini Undang-undang Koperasi juga harus disesuaikan dengan perkembangan tekhnologi saat ini. “Dengan sistem online saat ini layanan publik bisa dilakukan dengan lebih cepat,”  kata Rully.

Sementara itu, Akademisi dan Pengamat Ekonomi Revrizond Bazwir dalam kesempatan yang sama meminta agar di dalam RUU Koperasi mengatur Dekopin tidak lagi mendapat alokasi dana dari APBN.

“Supaya mandiri dalam melakukan pengawasan, Dekopin juga harus diisi orang-orang yang independen, seperti penggerak dan pegiat koperasi,” pinta Bazwir.

Inas Nasrullah Zubir, Wakil Ketua Komiai VI DPR RI juga meminta RUU Koperasi harus mengacu kepada Koperasi Konsumen dan Produsen, bukan hanya mengutamakan pada Koperasi Simpan Pinjam.

Dia meyakini keberadan Koperasi komsumen dan produksi semakin memperkuat koperasi di Indonesia. Hal ini juga sekaligus menggali potensi perekonomian masyakarat, yang selama ini belum tergarap dengan baik oleh kalangan koperasi. (rizal)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

PWI Bengkulu Tali Asih Janda Wartawan
PWI Bengkulu Tali Asih Janda Wartawan Bengkulu, hariandialog.com – 3-5-2019 - Bentuk kepedulian terhadap sesama teman se profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu...
Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, Pelayanan Publik di Badung Tetap Buka
Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, Pelayanan Publik...

Denpasar, hariandialog.com - 28-5-2019Berkenaan dengan telah ...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Prioritas Utama Kehidupan

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Pri…

Medan hariandialog.com - 6-5-19 - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), E...

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wagub Sumut Harapkan Pelayanan Pasien Ditingkatkan

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wag…

Medan, hariandialog.com -  6-5-19 - Wakil Gubernur Sumatera Utara (S...

TEKNOLOGI

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan