LPDB KUMKM Dukung Pembentukan Apex

Jakarta, hariandialog.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) sangat mendukung dibentuknya lembaga keuangan desa Apex oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo pada FGD “Mewujudkan Apex Lembaga Keuangan Desa Berbasis Koperasi dan LKMS”  yang digelar oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), di Gedung Kemenko Perekonomian RI, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Menurut Braman, Apex merupakan lembaga keuangan desa yang dibentuk untuk mewujudkan industrialisasi pedesaan dimana memerlukan lembaga pembiayaan untuk memperkuat koperasi pedesaan tersebut.

Karenanya LPDB KUMKM Kemenkop dan UKM sangat mendukung dibentuknya lembaga keuangan desa Apex ini. Apex akan menjadi lembaga ideal mengembangkan koperasi maupun usaha lainnya.

“Kami sangat merespon baik, memang ini menjadi cita-cita saya sejak saya menjadi Deputi Pembiayaan dulu dan hal ini belum pernah terlaksana,” kata Braman.

Braman mengungkapkan,dirinya dulu menyarankan agar LPDB seyogyanya menjadi Apex atau penyandang dananya. Apex ini bisa dilakukan melalui Koperasi syariah maupun konvensional.

Bahkan LPDB menyatakan siap menjadi Apex Inkopsyah. Inkopsyah bersama dengan primernya di seluruh Indonesia akan menyalurkan ke lembaga-lembaga yang ada di desa-desa.

Apex dibentuk oleh  KEIN,  sebagai bagian dari salah satu program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur keuangan. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan terhubungnya transaksi keuangan antarkota, antarpropinsi, antarkabupaten, antarpulau dan antarwilayah.

Dengan membangun infrastruktur yang terintegrasi hingga ke desa-desa, idealnya dimiliki oleh Koperasi Desa, BUMDes dan UMKM sehingga hasil produksi desa akan lebih cepat dan mudah terdistribusi ke daerah lain.

Hal senada juga disampaikan oleh Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI), Ketua IKP-RI Prof Agustitin Setyobudi menyatakan sangat senang bila Apex ini terealisir. “IKP-RI dengan jumlah anggota 4.021.000 sangat mendukung hal itu,” ungkap Agustitin.

IKP-RI saat ini juga sudah memiliki aset berupa sawah 100 Ha di Karawang, SPBE, 3 SPBU, sekolah dasar sampai perguruan tinggi di Bogor dan Karawang, Balai Pelatihan guru-guru dan lain-lain. “Manfaatkan jaringan-jaringan IKP-RI yang sampai ke desa-desa ini,” papar Agustitin.

Koperasi Baitul Qirad di Aceh, sebuah koperasi yang berhasil mengembangkan kopi gayo yang sudah menjadi salah satu bahan baku di Starbucks juga menyatakan hal yang sama. Ketua Koperasi Baitul Qirad Riswan Husin mengatakan, koperasinya kini beranggotakan sekitar 7.500 petani.

Sementara itu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM Gunadi berharap adanya pendekatan top down dari pemerintah. Pemerintah perlu mendorong Apex dan tidak diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar.

Dari KEIN Aries Mufti yang juga mendampingi FGD tersebut memandang Apex sangat penting dan diperlukan. Salah satu penyebab belum terealisasi Apex ini menurutnya, karena adanya regulator yang banyak, sehingga ada masalah ego sektoral.

“Apex sangat penting untuk direalisasikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan desa. Di era tekhnologi 4.0 ini, maka mau tidak mau juga harus diimbangi dengan fintech,” tandas Aries Mufti. (rizal)

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu Tidak Maksimal

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu T…

Bengkulu, hariandialog.com – 31-1-2019 - Rumah sakit milik Pemerinta...

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terkendala Dokter Spesialis”

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terken…

Bengkulu, hariandialog.com - 24-1-19 - Direktur RSUD dr M.Yunus Beng...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan