KPK Ingatkan BUMN Investasi China

Jakarta, hariandialog.com.- 09-05-2019. Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan BUMN berhati-hati terkait
investasi dari China. Menurutnya, China tak memiliki standar yang baik
dalam lingkungan, hak asasi manusia, dan good corporate governance.

Awalnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berbicara soal Global Fraud
Report 2018. Dia mengatakan berdasarkan laporan tersebut yang
terbanyak mendeteksi pelanggaran bukanlah pengawas internal karena
banyak fraud dilakukan atasan dari pengawas internal itu.

"Bukan mengecilkan arti pengawas internal. Tapi, menurut report itu,
biasanya yang paling banyak menyumbangkan untuk mendeteksi fraud bukan
pengawas internal. Menurut report ini paling 15 persen," ujar Syarif
di gedung penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan,
Kamis.

Hal itu disampaikan Syarif saat menjadi pembicara di Seminar Peran SPI
(Sistem Pengawasan Internal) di BUMN. Syarif menyatakan kebanyakan
deteksi kasus dugaan korupsi disampaikan karyawan yang sudah gerah
oleh adanya dugaan pelanggaran. Selanjutnya, Syarif berbicara soal apa
saja jenis pelanggaran yang biasa terjadi, antara lain financial
statement fraud, korupsi, dan yang paling banyak asset
misappropriation.

"Aset kantor jadi aset istri. Kalau kereta api itu kami bantuin. Kami
tahu persis panjang rel kereta api zaman Belanda dan hari ini lebih
panjang zaman Belanda. Rel kereta api zaman Belanda itu harusnya jadi
milik negara, tapi hilang diambil siapa. Akhirnya kita pergi ke
Belanda. Semua catatannya ada. Saya nggak pernah tahu dari Gowa ke
Makassar dulu ada kereta api, saya lahir nggak lihat itu," ujar
Syarif.

Syarif lalu berbicara soal Location of Improper Payment 2009-2018.
Saat menjelaskan hal tersebut, Syarif menyinggung soal keberadaan
China yang disebutnya asing dengan good corporate governance.

"Mengapa saya perlu jelaskan. Ini statistik, banyak benarnya menurut
saya. Pasti bapak-ibu di BUMN banyak bekerja sama dengan China, saya
ulang lagi, dengan China. Good corporate governance di China itu
adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka
menempati tempat yang pertama fraud improper payment. Mereka invest
banyak di sini," ujar Syarif.


Syarif mengatakan, jika ada investasi dari negara lain, seperti
Inggris, Amerika Serikat, atau Uni Eropa, maka ada pengawasan yang
ketat dari pemberi investasi. Karena buruknya tata kelola korporasi di
China, BUMN harus berhati-hati.


"Kalau China invest di sini, you have to be very, very careful.
Environment, what, human right, what, nggak ada. Safe guard mereka
nggak seketat seperti perusahaan dari Eropa barat atau Amerika Serikat
dan mereka invest banyak di sini. Oleh karena itu, tidak salah ketika
kami, PLN itu, dari mana mereka? Dari China. Saya coba kasih contoh
saja. Ini memang statistik, tapi ada benarnya. Laporan ke kami makin
banyak laporan, saya makin percaya," ucapnya.

Syarif selanjutnya menjelaskan alasan KPK ikut meyakinkan Mahkamah
Agung (MA) membuat aturan soal pidana korporasi. Dia mengaku melihat
contoh dari Hong Kong yang 70 persen kasus korupsi di sana terjadi di
private sector, termasuk state own companies.

"Mengapa KPK harus ikut berupaya meyakinkan Mahkamah Agung agar
tanggung jawab pidana korporasi itu penting dilakukan. Karena kita
lihat Hong Kong 70 persen kasusnya private sector including state own
companies. Singapura, lebih 90 persen KPK-nya nggak menyasar pejabat
publik, karena mereka nggak mungkin lah. New Zealand juga private
sector," tutur Syarif.

Dia mengatakan dulu KPK tidak menyentuh sektor swasta. Namun, karena
melihat banyak kasus dugaan korupsi yang melibatkan swasta, KPK
mendorong agar korporasi juga bisa dijerat.

"Dulu saya suka bantu KPK proyek pencegahan korupsi di luar. Nggak
pernah kerja sama dengan private sector. Karena apa? Takut
terkontaminasi lah, tapi kita sadar, kita lihat. Dari jumlah pelaku
korupsi, yang paling banyak setelah anggota DPR, paling banyak itu
adalah private sector. Nomor dua tertinggi, terus apa cukup kalau kita
hanya hukum orangnya? Perusahaannya juga," kata Syarif. (dtc/bing).

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Redam Aksi People Power, Jaksa Agung Tepis Obral Pasal Makar
Redam Aksi People Power, Jaksa Agung Tepis Obral... Jakarta.  Hariandialog.  Com - Jaksa Agung M.  Prasetyo menepis pemerintah mengobral pasal makar yang diduga guna membungkam para...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Prioritas Utama Kehidupan

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Pri…

Medan hariandialog.com - 6-5-19 - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), E...

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wagub Sumut Harapkan Pelayanan Pasien Ditingkatkan

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wag…

Medan, hariandialog.com -  6-5-19 - Wakil Gubernur Sumatera Utara (S...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan