• Create an account

KPWI Diputuskan Dalam Rapat DK

Jakarta, hariandialog.com.- 09-07-2019.    Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) telah menyelesaikan perangkat organisasi
berupa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) serta Kode
Perilaku Wartawan Indonesia (KPWI) yang diamanatkan Kongres 2018 di
Solo tahun lalu.

Naskah PD/PRT sudah difinalisasi beberapa waktu lalu.
Sementara naskah final KPWI yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan
PWI diputuskan dalam rapat Dewan Kehormatan PWI di Kantor PWI, Jalan
Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang,
dihadiri Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo, dan tiga anggota DK PWI
Asro Kamal Rokan, Raja Pane, dan Teguh Santosa.  Rapat yang digelar
hari itu (09-07-2019) juga mengundang Ketua Umum PWI Atal Depari.

Dengan finalisasi PPWI ini maka selanjutnya KPWI akan
diterbitkan bersama PD/PRT PWI dan disosialisasikan ke seluruh anggota
PWI baik di dalam maupun yang berada di luar negeri.  “Dengan ini,
seluruh perangkat organisasi berupa PD/PRT dan Kode Perilaku Wartawan
Indonesia telah berlaku secara efektif terhitung sejak hari ini. Kami
akan segera mendistribusikannya kepada seluruh anggota,” ujar Ketua
Umum PWI Atal Depari.

Atal meminta agar anggota PWI membaca, mempelajari dan
mematuhi ketiga perangkat organisasi itu.

Disebutkan dalam Bab II mengenai Asas dan Tujuan terutama Pasal 3
bahwa Kode Perilaku disusun untuk memperjelas hak dan kewajiban
wartawan, serta sebagai pedoman operasional perilaku dalam menjalankan
tugas profesi.  Pedoman ini juga menjadi standar untuk mengukur
ketaatan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan PD/PRT PWI,
serta aturan-aturan lainnya.
Hak Politik
Kode Perilaku Wartawan Indonesia juga memberikan perhatian
serius pada hak politik anggota sebagai salah satu hak dasar manusia.
Partisipasi anggota PWI dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota
lembaga legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah
dihormati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.

Juga ditegaskan dalam pasal itu bahwa anggota PWI
diperbolehkan menjadi anggota partai politik atau organisasi yang
berafiliasi dengan partai politik, juga organisasi lain yang tidak
dilarang negara.

Namun, untuk menjaga independensi organisasi, anggota yang
menjadi pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi
dengan partai politik tidak diperbolehkan menjadi pengurus PWI baik di
tingkat pusat maupun daerah.

Begitu juga dengan anggota PWI yang sedang menduduki
jabatan politik, seperti anggota legislatif, anggota kabinet, dan
kepala daerah, dilarang menjadi pengurus PWI. Anggota PWI yang
menduduki jabatan-jabatan politik itu tidak kehilangan keanggotaan di
PWI.

Di dalam Pasal 14 ditegaskan bahwa pengurus PWI yang ingin
menjadi pengurus partai politik atau organisasi yang terkait dengan
partai politik diharuskan mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 hari
setelah dilantik sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang
memiliki afiliasi dengan partai politik. Pasal ini juga mengatur
proses pemberhentian pengurus PWI yang menjadi pengurus partai politik
atau organisasi sayap partai politik.

Adapun pada Pasal 15 ditegaskan bahwa pengurus PWI yang
mencalonkan diri dalam pemilihan anggota lembaga legislatif dan
pemilihan kepala daerah diharuskan mengundurkan diri
selambat-lambatnya 14 hari setelah ditetapkan secara resmi sebagai
calon.

Setelah proses pemilihan berakhir, wartawan yang
bersangkutan bisa kembali menjadi pengurus PWI melalui mekanisme
sebagaimana diatur dalam PD/PRT PWI, yakni melalui Kongres baik di
tingkat pusat maupun daerah. “Aturan-aturan ini dibuat untuk menjaga
independensi organisai dan juga ruang redaksi,” ujar Ketua Dewan
Kehormatan PWI Ilham Bintang.

Senada dengan Atal Depari, Ilham Bintang juga mengatakan
pihaknya sangat menganjurkan semua anggota PWI untuk mempelajari
naskah-naskah penting organisasi ini.  “Nanti ketiga naskah, PD/PRT
dan Kode Perilaku, bersama Kode Etik Jurnalistik akan diterbitkan
bersamaan dalam sebuah buku, untuk didistribusikan. Semoga ini menjadi
pedoman yang kita patuhi bersama,” demikian Ilham Bintang. (mp01/tob)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media Baru”
Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media... Bengkulu, hariandialog.com – 15-8-2019 - Kekhawatiran terhadap penguasaan dunia sosial oleh negara kapitalis Amerika dengan lima perusahaan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN HARGANAS TINGK…

Grobogan, hariandialog.com- (6/7) Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH,...

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan  Ditemukan 36 Kasus HIV/AIDS

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan Ditemuka…

Denpasar, hariandialog.com – 26-6-19 - Di Kabupaten Badung ada  kece...

TEKNOLOGI

Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi Pelayanan Publik
Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi... Denpasar, hariandialog.com - 2-8-2010 - Asisten Ombudsman RI (ORI) Unit Kerja Khusus  Reformasi dan Transformasi Kelembagaan ( UKKRTK ) Perwakilan...
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional 2019
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek...

Denpasar, hariandialog.com - 30-8-2019 - Kabupaten Badung masuk nominasi...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan