Lembaga Pengawas KSP Beroperasi 2014

Jakarta, hariandialog.com- Pemerintah menargetkan pembentukan lembaga pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat terealisasi pada 2014 mendatang. Lembaga ini berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap alur keuangan koperasi agar tidak disalahgunakan. Hal tersebut dikatakan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto dalam acara orientasi Jurnalis di Jakarta, Jumat (3/5/2013). Menurutnya  Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melalui Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan meminta  pada 2014 mendatang lembaga pengawasan KSP sudah bisa operasional, karena  sudah harus bertugas melakukan pengawasan.
Dikatakan Setyo Lembaga pengawas KSP dibentuk dengan dasar hukum Undang- undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Sebelumnya pengawasan KSP dilakukan oleh Dinas- dinas terkait namun tidak berjalan efektif. "Untuk yang ini pertangung jawabannya langsung kepada pa Menteri," tuturnya.
Ditambahkannya saat ini Kemekop UKM tengah menggodok bentuk dan operasional lembaga ini melalui Workshop yang direncanakan, Kamis (16/5/2013). Disamping itu Kementerian ini juga sudah menyiapkan tenaga melalui pelatihan SDM. "Mulai tahap pertama baru 400 orang, nanti akan diteruskan di seluruh Indonesia bisa 3000 personil," ujar Setyo.
Kasus penipuan berkedok koperasi belakangan terus saja terjadi. Teranyar adalah Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Dimana Purwandriono alias Andri (46) selaku direktur Utamanya terpaksa diamankan polisi karena diduga telah merugikan ratusan nasabah dengan total kerugian hingga Rp 80 miliar lebih.
Andri menggunakan modus menawarkan investasi untuk usaha penyediaan alat tulis kantor (ATK). Setiap satu nasabah ditawari nilai investasi antara Rp 30 juta hingga Rp 5 miliar dengan keuntungan diatas 10 persen. Dari hasil usaha kerbedok investasi ini Andri diduga membelikan sejumlah barang mewah.
Menanggapi hal itu, Setyo mengingatkan investor agar tidak mudah percaya dengan tawaran dari Koperasi yang belum jelas izin usahanya. "Kadang- kadang dia baru berbadan hukum tapi sudah langsung jalan, itu yang tidak benar," tandasnya. (rizal)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Wisata Perahu Cara Menikmati Pantai Ancol
Wisata Perahu Cara Menikmati Pantai Ancol Jakarta, hariandialog.com - Didirikan pada tahun 1966, Taman Impian Jaya Ancol dibangun dengan tujuan untuk menjadi kawasan wisata terpadu dan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan