Nurul Insani “UMP Provinsi Bengkulu Ditetapkan Rp 1,8 Juta”

Bengkulu, hariandialog.com – 8-11-2017 - Tuntutan kenaikan upah minimum pekerja (UMP) buruh seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu, cukup membuat pemerintah dan dewan pengupahan mengambil sikap. Apalagi pemerintah pusat sudah menetapkan upah minimum pekerja harus di atas Rp 1,7 juta karena kebutuhan hidup yang semakin mendesak dan mahalnya berbagai kebutuhan hidup sekarang ini.

Dijelaskan pelaksana tugas kepala dinas (PLt Kadis) Nakertrans Provinsi Bengkulu Drs. Nurul Insani bahwa upah buruh merupakan kewajiban perusahaan untuk dibayar. Masalah besaran yang wajib dibayar bukan hanya besarnya kebutuhan buruh, misal buruh minta sepuluh atau lima belas juta? Namun besaran upah buruh harus berdasarkan deregulasi yang mengatur masalah upah buruh secara nasional yaitu Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015.

Rumus penetapan upah buruh dibahas oleh pihak-pihak terkait seperti Dewan Pengupahan Provinsi, lembaga Dewan pengupahan Provinsi ini membahas kenaikan upah. Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari orang perusahaan (Aspindo), Asosiasi seperti SPSI dan pihak pemerintah dalam hal ini Disnakertrans Provinsi. Penetapan dikaji berdasarkan berapa besaran inflasi Provinsi ditambah penghasilan bruto. Tahun 2017 ini hitung-hitungan badan pusat statistik (BPS), ada kenaikan 8,71%. Kalau dikalkulasikan dengan nominal ada kenaikan sekitar Rp 150 ribu.

Dari UMP tahun 2016 di Provinsi Bengkulu yang Rp 1,7 juta meningkat menjadi Rp 1,8 juta lebih untuk UMP tahun 2018. Kenaikan ini berdasarkan persetujuan Dewan Pengupahan Provinsi yang sudah diusulkan ke PLt gubernur dan sudah mendapat persetujuan. Karena gubernur memang diberi celah oleh UU untuk mengkaji ulang besaran UMP atau setidaknya diberikan sesuai standar nasional. upah minimum provinsi Rp 1,8 juta untuk pekerja lajang namun untuk pekerja yang sudah berkeluarga akan disesuaikan dengan masa kerja, resiko kerja, jabatan, jenis pekerjaan dan lain-lain.

“Kalau buruh masih menilai kecil Dewan pengupahan provinsi memberi wewenang kepada Kabupaten untuk menentukan besaran upah sesuai kesepakatan di daerah. Kalau daerah makmur bisa saja upah buruh lebih besar asal tidak lebih rendah dari standar nasional”. Kebetulan penetapan UMP Rp 1,8 di provinsi Bengkulu bisa diterima buruh karena mereka di wakili SPSI. SK sudah diteken PLt gubernur dan mulai efektif berlaku 1 Januari 2018. Harapan Pemprov agar sesuai deregulasi yang berlaku agar bisa buruh bisa menerima dengan lapang dada dan bisa bekerja dengan baik sesuai kebijakan perusahaan. (hasanah)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Kombes Pol Sri Suari Wahyudi:  Jangan Takut Melaporkan Tindak Pidana
Kombes Pol Sri Suari Wahyudi: Jangan Takut... Jakarta, hariandialog.com - 12-112-2017 - “Setiap warga Negara diperkenankan melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana. Jadi jangan takut...
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro

Jakarta, hariandialog.com - 28-11-2017 – Persatuan Wartawan Indonesia...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan