Instansi dan Perusahaan Tak Daftarkan Pekerja ke JKN- KIS Kena Sangsi

Denpasar, hariandialog.com - 2-1-2018 - Untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan Semesta Bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan  program  JKN – KIS yang saat ini sudah mencapai 72,9 % dari jumlah penduduk sebanyak 250 juta lebih, yakni 187.982.949 orang menjadi peserta. Pemerintah dan Aparat serta 11 Kementerian semakin memperketat pengawasan terhadap Instansi atau BUMN dan BUMD,dan Swasta yang tidak mendaftarkan masyarakat, dan pekerja/karyawan ke Program JKN – KIS.

Deputi Direksi Wilayah, Bali Nusra, Army Adrian Lubis,dihadapan puluhan wartawan, saat Publik Ekspose, Selasa ( 2/1 ) di kantor BPJS Bali Nusra, Renon, Denpasar, mengatakan, dukungan  sudah terasa di sejumlah daerah khususnya upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan bahwa seluruh penduduk di wilayah daerah telah menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC), “ Sepanjang 2017, 95% atau 489 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota sudah terintegrasi dalam Program JKN-KIS melalui program JKN-KIS, tandasnya.

Ia mengatakan, Program pelayanan kesehatan ini, menjadi harapan penduduk Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima.Bahkan,Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan instruksi khusus  Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Inpres ini menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS. Mereka terdiri dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menkes,Mendagri, Mensos, Menteri BUMN, Menaker, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah strategis dan menentukan,diantaranya memperluas cakupan kepesertaan mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan,“ Selain itu Gubernur diinstruksikan untuk memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik ( Ijin) tertentu kepada pemberi kerja/ Perusahaan, yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN,dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan JKN.

Setelah genap 4 tahun implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tepat 31 Desember 2017 jumlah peserta JKN-KIS mencapai 187.982.949, artinya jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan kata lain masih terdapat sekitar 27,1% lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS dan diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target.

Untuk wilayah Indonesia bagian Timur sendiri, khususnya BPJS Bali – Nusa Tengggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,( Bali – Nusra ) sudah mencapai 71.30 %  dari  populasi sebanyak 14.980.904 juta orang, yakni 10.695.626 orang tercover JKN – KIS, dengan total dana yang sudah dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan sebesar 1,727.998.548.946 Triliun, sedangkan iuran peserta yang diterima hanya 766.733.261.159 miliar, “ Dana ini akan semakin bertambah jika jumlah tunggakan belum dibayarkan peserta, berapa jumlah tunggakan dan kartu yang tidak bisa digunakan lagi,sampai akhir Desember kami belum mendata secara rinci, karena masih diaudit dari berbagai pihak, “ tandasnya.

Tercatat 3 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo), 67 Kabupaten, dan 24 Kota sudah lebih dulu UHC di Tahun 2018, dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yaitu 3 Provinsi (Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah) serta 59 Kabupaten dan 15 Kota.

Untuk Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur , 37 Kabupaten/Kota sudah  terintegrasi Program JKN-KIS dengan jumlah peserta 10.695.626 jiwa. Sedangkan Kab. yang sudah UHC  Kabupaten Badung, Lombok Utara, Dompu, Sumbawa Barat, Sumba Barat Daya, Lembata, Sumba Tengah dan Alor dengan jumlah peserta 1.857.465.

Terdapat 1 Kabupaten yang dalam proses menuju UHC yaitu Kabupaten Klungkung dengan jumlah peserta 163.776 jiwa. “ Saat ini peran Pemda sudah sangat baik khususnya dari segi komitmen  mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jamkesda, “ jelas Amri didampingi, Asisten  Deputi Bidang Monev, Triwidhi Hastuti Puspitasari, dan Asisten Deputi Bidang Umum dan Komunikasi, Agung Priyono, serta  Asisten Bidang  Perenanaan Keuangan dan Managemen Risiko,  Wilayah, Bali NTB dan NTT.

“ Untuk mendukung lebih banyak masyarakat tercover BPJS kami harapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa, mendukung dan merealisasikan rencana strategis nasional serta amanah UU Nomor 40 tahun 2004,” ujar Army, menjelaskan, bahwa saat masih aada instansi bahkan Pemkab, yang belum mendaftarkan warganya menjadi peserta, seperti sebuah Kab. di Kupang,mereka hanya dilayani dengan Jamkesmas, karena keterbatasan dana.

Sampai dengan 31 Desember 2017 BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, RS Kelas D dan Dokter Gigi), dan 2.292 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/FKRTL (Rumah Sakit dan Klinik Utama) serta 2.937 fasilitas kesehatan penunjang seperti Apotik dan Optik  di seluruh Indonesia.  (nani)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan