Ekonomi & Bisnis

Walikota Medan Terima Audensi Kanwil Bank Mandiri

Medan,hariandialog.com- Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir Qamarul Fatah, Kebag Administrasi Prekonomian Ir Dahnar Siregar MM, Kabag Humas Budi Hariono SSTP MAP, Selasa (9/4) dibalai Kota Medan  menerima audensi Kepala Kantor Wilayah PT Bank Mandiri Persero,Sugeng Hariadi didampingi Priority Banking Manager Jan Winston Tambunan,  Car Maneger Darwin Hutahean, TL CBC Cut Fitri Angraeni serta pimpinan lainnya, dalam audensi tersebut menjelaskan, bahwa kunjungan ini selain silaturahmi juga ingin menawarkan kerja sama dengan Pemko Medan.

Dikatakannya,  PT Bank Mandiri berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah kota selama Bank Mandiri beroperasi, ada beberapa hal yang bisa dikerjasamakan, antaranya tawaran kerja sama didalam pelayanan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB) dan  pajak BPHTB.Dimana PT Bank Mandiri memiliki fasiltas dan system pelayayan secara elektronik yang dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat, untuk Sumut saja PT Bank Mandiri telah memiliki 126 Cababg sedangkan untuk Kota Medan memiliki 40 cabang.

Walikota Meda Rahudman Haraha dalam kesempatan itu menyambut baik tawaran kerja sama tersebut, diakuinya kita harus berkompetisi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan fasilitas dan system yang dimiliki ini nantinya masyarakat dapat menilai dan merasaskannya.“ Saya menyambut baik tawaran kerja sama tersebut, diharapkan nantinya PT bank Mandiri dapat melakukan ekspos dan paparan, fasilitas  dan sisitem apa yang dimiliki, dan ekspose ini dihadiri Kepala Dinas Pendapatan, Bappeda, dan Kepala Badan Pengelolaan Keungan Daerah Kota Medan, “ ujar Rahudman.

Sementara itu ditempat yang sama Walikota Medan menerima audensi DPD Satria Hanura Sumut terdiri dari Ketua DPD Satria Hanura Sumut Ardiansyah Saragi   dan Panitia Pelantikan Agus Susanto SE, dalam audensi ini pihak DPD Satria Hanura Sumut akan menggelar pelantikan DPD Satria Hanura Sumut pada 14 April yang direncanakan di Lapangan Merdeka.

Acara pelantikan ini juga dilakukan serentak dengan pelantikan DPC Satria Hanura tingkat Kabupaten/Kota se Sumut, pada acara tersebut juga dirangkai dengan lomba gerak jalan santai memperebutkan piala Bapak Wiranto serta deklarasi Pelajar anti Narkoba. (marlan)

 

Rp 1,7 Miliar untuk Bangun Pasar Tanjung Palas

Tanjung Selor, hariandialog.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) tahun ini akan membangun pasar tradisional di Tanjung Palas.

Wacana ini disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop, Gerilyawansyah, seiring adanya kepastian dari Disperindagkop provinsi terkait wacana tersebut. Bahkan, proyek yang ditangani langsung Disperindagkop provinsi ini sudah dilelang. “Katanya sudah dilelang. Kita tinggal menunggu kabar saja kapan proyek ini dimulai. Pemprov sendiri menganggarkan sekira Rp 1,75 miliar untuk pembangunan pasar tradisional di atas lahan eks pasar Agro Tanjung Palas,” kata Iwan sapaan pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Tata Usaha dan Program Disperindagkop baru - baru ini.

Iwan menjelaskan, dibangunnya pasar ini atas usulan dari camat setempat agar bisa menampung para pedagang di Tanjung Palas, yang selama ini belum punya tempat yang tetap berjualan. Menyikapi kondisi tersebut, Disperindagkop sudah mengusulkan pembangunannya dua tahun lalu dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulungan, namun belum direspon karena anggaran yang terbatas. Disamping itu, tim anggaran juga berkeinginan agar pembangunan pasar fokus pada satu pasar tradisional di Bhayangkara yang sudah selesai 2012.

“Kita coba mengusulkan ke provinsi dan Alhamdulillah direstui. Apalagi dari kabupaten dan kota yang ada di Kaltim yang mengusulkan pembangunan pasar ke provinsi, hanya Bulungan yang benar-benar siap, termasuk lahan yang akan digunakan untuk lokasi pasar dan surat penyataan dari bupati Bulungan,” ujarnya.

Pada saat ini,di Tanjung Palas sendiri terdapat sekira 115 pedagang. Dengan dibangunya pasar ini, diharapkan para pedagang tidak lagi berjualan di pinggir jalan, dan harus ke pasar pagi Tanjung Selor. “Kita harapkan mereka nanti juga bisa berjualan dari pagi sampai sore. Kalau sekarang hanya beberapa jam saja terutama pada pagi hari, karena tidak ada tempat yang permanen,” ungkapnya.

Disamping itu, pasar ini juga akan mengakomodir pedagang yang ada berjualan di sekitar pasar agro, yang dibangun Dinas Pertanian Provinsi namun tidak difungsikan lagi. “Di sekitar pasar agro juga ada pedagang. Tapi tidak di pasar agronya. Kami berharap dengan pasar ini nantinya bisa menertibkan para pedagang,” tambahnya.

Selain pasar Tanjung Palas, Iwan juga menyebutkan melalui dana APBD kabupaten, Pemkab juga akan menyelesaikan pembangunan Mara I di tahun ini dan berikutnya di 2014 penyelesaian pasar Sekatak. Begitu juga dengan pasar tradisional di Tanjung Palas Tengah diharapkan bisa mulai dibangunan 2014 dengan menggunakan dana APBD I Provinsi Kaltim. “Sampai sekarang hanya Tanjung Palas Tengah yang belum punya pasar tradisional. Makanya, kita minta kepada camat setempat untuk menyiapkan lahannya tahun ini sekira 2 hektare. Sehingga 2014 nanti bisa dibangun pihak provinsi. Karena provinsi berharap ketersediaan lahan dengan status tidak bermasalah,” jelasnya. (al)

 

Menko Perekonomian Dukung Usul Apindo

Jakarta,hariandialog.com -Terkait dengan usul Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar upah minimum buruh dapat ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan, mendapat dukungan dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa. Menurutnya, sebaiknya upah minimum buruh diurus dan ditentukan tripartit, pemerintah, pengusaha dan juga buruh itu sendiri.

Hal itu dikatakan Menko Perekonomian kepada wartawan dalam menyikapi upah buruh, seusai menghadiri dialog musyawarah nasional ke-9 Apindo, di Jakarta, Selasa (9/4). Meskipun demikian tidak mudah, alasannya menurut Hatta Rajasa, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa system pengupahan ditentukan pemerintah daerah. “Jadi jika adanya perubahan system, maka harus ada dasar hukumnya atau perlu UU No.13 tahun 2003 direvisi,” kata Hatta Rajasa.

Dimana pihak Apindo mengharapkan upah minimum pekerja (UMP) ditentukan berdasarkan produktivitas dan kemampuan perusahaan pengupah lewat mekanisme tripartit.

Menurut Wakil Sekretaris Umum Apindo,Franky Sibarani, saat ini upah minimum provinsi (UMP) sudah disepakati Dewan Pengupahan yang mencakup pengusaha yang harus disetujui kepala daerah. Namun UMP yang disahkan bupati atau gubernur tersebut tidak selaras atau sesuai dengan kesepakatan dewan pengupahan. (mi/lih)

 

Menakertrans Klaim Perkembangan Naker Cukup Baik

Jakarta, hariandialog.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengklaim, secara umum perkembangan situasi ketenagakerjaan di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir kearah perubahan yang cukup baik. “Salah satu indikasinya adalah meningkatnya angkatan kerja yang terserap di pasar kerja dan menurunnya tingkat pengangguran setiap tahun,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin (1/4).

Menurut Muhaimin, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia per Agustus 2012  terus  menurun hingga menjadi 6,14 persen dengan jumlah pengangguran di Indonesia yang masih 7,24 juta orang. Kendati demikian, meskipun telah mencapai berbagai kemajuan yang cukup signifikan, Muhaimin mengingatkan jajarannya agar tidak berpangku tangan dan berpuas diri. “Upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan harus terus dilakukan melihat kenyataan masih tingginya pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus melaksanakan Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) termasuk Gerakan Wirausaha Produktif di berbagai daerah di seluruh Indonesia, sebagai upaya menciptakan lapangan kerja (job creation). “Program aksi pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja terus dipadukan dengan pelaksanaan program-program pelatihan kerja dan produktivitas,” lanjut Muhaimin.

Menurut Muhaimin, pelaksanaan pelatihan kerja akan berdampak baik bagi peningkatan produktivitas, daya saing, dan kompetensi dalam memperoleh kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga akan mempengaruhi kemampuan Indonesia dalam berkompetensi di tingkat global. “Pembenahan sistem penempatan dan perlindungan bagi TKI akan terus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara konsisten. Upaya pengawasan dan penegakan hukum sekaligus mengkordinasi seluruh lintas sektoral dalam upaya penempatan dan perlindungan yang lebih komperhensif. Jadi, slogan kampanye ‘Jangan Berangkat Sebelum Siap’ harus terus kita gaungkan supaya kita menyiapkan TKI yang handal dan berkualitas,” tandasnya. (isk)

 

Buruh Bongkar Muat Dukung Penyelesaian Konflik KCN dan KBN

Jakarta, hariandialog.com - Buruh bongkar muat yang bekerja di Pelabuhan PT. Karya Cipta Nusantara (KCN) Marunda di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), mendukung dan mengawal upaya penyelesaian konflik antara KBN dan KCN selaku pengelola dan pengoperasian pelabuhan. Selain itu para buruh juga mendesak agar PT.KCN dan KBN untuk tidak merekrut dan mempekerjakan buruh di luar buruh yang resmi.

Konflik antara KBN dan PT.KCN semakin rumit dimana masyarakat yang bermukim di sekitar Pelabuhan PT.Karya Cipta Nusantara (KCN) juga memprotes dan mempersoalkan keberadaan dan pengoperasian pelabuhan tersebut. Pasalnya, akibat pengoperasian pelabuhan yang dinilai cacat hukum dan tidak dilengkapi oleh Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), tersebut jalan menjadi rusak parah dan berdebu akibat tumpahan batu bara dan minyak sawit dari mobil mobil truk tronton yang melintas di jalan tersebut menuju ke Pelabuhan PT. KCN. “ Pihak PT.KCN yang membangun dan mengoperasikan Pelabuhan KCN Marunda itu tidak upaya serius untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak akibat beroperasinya pelabuhan tersebut.

Bahkan akibat debu yang beterbangan banyak warga yang bermukim di sekitar pesisir Pelabuhan Marunda dan warga Cilincing banyak menderita sakit batuk dan pusing-pusing serta sesak napas karena dampak debu-debu batu bara dan pasir yang berasal dari kapal tongkang yang bongkar muat di Pelabuhan PT.KCN.

“Kondisi seperti ini, kami sudah laporkan ke pihak Adpel Marunda, Syahbandar, Kepala Otoritas Pelabuhan dan Dirjen Laut, tetapi tidak ada perhatian dan kepedulian,” ujar salah seorang warga yang bermukim di sekitar pesisir pelabuhan PT.KCN, saat ditemui wartawan di Jakarta kemarin

Warga juga sudah berusaha menemui Casmiti .Sos,MM, Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Marunda, namun tidak berhasil. “ Warga sudah menyampaikan protes kepada Pak Roy, selaku Direktur Operasi dan Pengelola Pelabuhan PT.KCN, tidak ada tanggapan,” ujar seorang tokoh masyarakat. Warga juga mendesak agar pengoperasian pelabuhan itu ditinjau kembali karena tidak memenuhi standar yang layak untuk dioperasikan, mengingat perjanjian antara KBN dengan PT. KTU (KCN) dan Pemprov DKI Jakarta belum ada kata kesepakatan soal pengoperasian pelabuhan yang mulai awal Maret lalu sudah dioperasikan.

Data yang diperoleh dilapangan, pihak PT.KCN membangun empat pelabuhan. Dari empat, baru satu yang selesai dan dioperasikan, sehingga pihak KBN selaku pemilik lahan langsung protes menyusul adanya dugaan pihak Adpel berpihak kepada PT.KCN menyusul dilepaskannya 20 unit mobil tronton pengangkut batu bara dan satu kapal tongkang yang mengangkut 3000 ton batu bara kemarin. “ Kami terpaksa menyetop 20 mobil tronton itu karena pengoperasian pelabuhan PT.KCN ini cacat hukum,” ujar salah seorang satpam KBN yang ditemui Sabtu sore kemarin. Warga mengancam akan melakukan perlawanan dan demo jika masalah ini tidak ditanggapi oleh pihak Pemkot Jakarta Utara, Pemprov DKI, Dinas Perhubungan dan Adpel Marunda. (phil)

 

Page 105 of 116

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Rumah Sakit Dhuafa Kondisinya Merana

Rumah Sakit Dhuafa Kondisinya Merana

Musirawas, hariandialog.com - Keadaan Rumah Sakit Dhuafa, di Agropol...

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Jakarta, hariandialog.com - 8-1-2018 - Olahraga yang cukup mudah, mu...

TEKNOLOGI

Bantu KUMKM Analisis Kinerja, Kemenkop UKM Terapkan Aplikasi Early Warning System
Bantu KUMKM Analisis Kinerja, Kemenkop UKM... Jakarta, hariandialog.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) akan menerapakan Aplikasi Early Warning System (EWS)...
Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki...

Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan