Ekonomi & Bisnis

Dana KRPL Menambah Usaha Keluarga

Kota Solok,hariandialog.com,-  Percepatan program pengembangan konsumsi pangan merupakan kegiatan dalam rangka membangun kawasan rumah yang bermanfaat, bernilai guna dengan mempergunakan lahan-lahan perkarangan ataupun lahan semak untuk di tanami tanaman yang bernilai ekonomi.

 

DPR Berharap Chatib Basri Amankan APBN dan Inflasi

Jakarta, hariandialog.com - Di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik dan mengambil sumpah Muhammad Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Agus Martowardojo yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia. Berbagai kalangan menyambut baik penunjukan ekonom profesional yang segera meninggalkan posnya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Bagaimana suara DPR?

 

WTP Tak Jaminan Bebas Korupsi

Medan,hariandialog.com - Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota/Kabupaten yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada jaminan pemerintah Kota/Kabupaten  tersebut tidak ada korupsi, karena opini WTP yang diberikan hanya menilai tata kelola keungannya yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten adalah baik bukan berarti benar, karena  kalau benar semuanya harus diaudit, dan ini baru hanya sampling, dari 100 akun baru 10 atau 20 akun yang diteliti (audit) sementara lainnya tidak.

Hal ini dikatakan olah Ketua BPK Pusat Hadi Purnomo, Selasa (21/5) di VIP room Bandara Polonia Medan, Ketua BPK Pusat ini datang ke Kota Medan dalam rangka kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, di Bandara Polonia Ketua BPK di terima oleh Pejabat yang melaksanakan tugas Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, Ketua BPK Perwakilan Sumut Muktini SH, Kepala Inspektoran Provinsi Sumatera Utara Ir Diaili Azwar,  Kepala Inspektorat Kota Medan Drs Farid Wajedi, serta para pejabat BPK Perwakilan Sumatera Utara lainnya.

Dikatakannya, pengauditan tata kelola keuangan Pemerintan Kota/Kabupaten yang dilakukan secara sampling dan tidak dilakukan secara keselurahannya, mengingat waktunya   tidak ada.  Sementara untuk pemerintah Kota Medan penilaian tata kelola keuangannya pada 2011 oleh BPK diberikan opini penilaian WTP, sedangkan untuk 2012 belum tahu masih dalam proses.“ WTP tidak menjamin tidak ada korupsi bisa terjadi, karena WTP hanya tata kelola keuangannya baik, baik bukan berarti benar, karena kalau benar semuanya harus diaudit, dan  Kota Medan pada 2011 diberikan penilaian opini WTP, untuk 2012 masih dalam proses, “ ujar Hadi Purnomo.

Menurutnya, untuk meningkatkan mutu kualitas audit BPK maka samplingnya harus kita naikkan kalau bisa populasi semuanya  kita audit supaya nantinya BPK bisa akan mendeteksi hal kecurangan,  tetapi dengan adanya kerja sama yakni dengan adanya link and match antara Kota/Kabupaten dengan BPK, sehingga data-data yang diperlukan dapat langsung diterima BPK, sehingga para pemeriksa BPK akan bisa memeriksa laporan keuangan di meja pemeriksa atau kita kenal dengan desk-audit.

Ditambahkannya, dengan adanya link and match ini setiap hari pemeriksa BPK bisa dapat melihat apakah ada hal-hal yang tidak benar, bila terjadi hal yang sudah merah atau terjadi perbedaan, pemeriksa BPK akan mengirim surat kepada pemerintah Kota/Kabupaten untuk menanyakan perbedaan-perbedaan tersebut dan dimana letaknya, ini dinamakan konfirmasi atau corespondensi-audit, bila hal ini mendapat jawaban dari pemerintah Kota/Kabupoaten maka permeriksda akan mengecek apakah jawaban sudah cukup wajar diterima, bila wajar pemeriksa tidak akan datang lagi, bila ini tidak wajar  diterima maka pemeriksa  akan datang ke lapangan namanya field-audit.“ Jadi dalam hal ini ada tiga tahapan yakni desk-audit, corespondensi-audit dan field-audit, ini merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh BPK,” ungkap Hadi  Purnomo . (marlan)

 

LIRA Desak Menkeu Baru Copot Kepala Bea Cukai Wijayanta

Jakarta hariandialog.com - Puluhan massa menamakan dirinya Lumbung Informasi Rakyat bersama Sinergi Mahasiswa - Pemuda Indonesia (Simpi) mendatangi Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/5). Mereka menuntut agar mencopot Kepala Bea Cukai Wijayanta.

"Kami minta agar Kepala Bea cukai ditindak karena telah menyalahgunakan kewenangannya dan berbuat sewenang-wenang terhadap para pengusaha," teriak koordinator aksi Muhammad Rozi.

Dalam aksinya itu, para pendemo membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan : 'Reformasi beacukai harga mati, Pecat kepala bea cukai dan Copot Wijayanta'.

Menurut Muhammad, generasi muda (mahasiswa dan pemuda) dengan memanfaatkan momentum kebangkitan nasional, Indonesia perlu berbenah diri di semua sektor, termasuk Dirjen Bea dan Cukai, karena memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi agar mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

"Kinerja Bea Cukai saat ini mengalami penurunan dan disertai maraknya pejabat BC nakal yang bersinergi dengan pengusaha importir nakal," tegasnya.

Muhammad  juga menegaskan, apabila aksi ini tidak ada respon maka pihaknya akan bergerak menduduki kantor Be Cukai.

Adapun tuntutan para pendemo adalah pertama, Mendesak Menkeu, Chatib Basri segera melakukan reforma Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kedua, Membuat regulasi agar arus keluar barang dipercepat (3-4 hari), agar mampu menopang APBN melalui pajak impor untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Meminta kepada Menkeu untuk menindak tegas, mencopot dan memberikan sangsi bagi pejabat bea cukai yang menyalahgunakan kewenangan serta menimbulkan kerugian negara serta mempersulit pengusaha seperti yang dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priuk Jakut, Wijayanta.
Keempat, Tindak tegas importir nakal (Penyelundup) yang merugikan pendapatan negara.
Kelima, Babat habis penyebab hight cost economy di Kepabeanan agar tidak menimbulkan citra negatif di dunia perdagangan Internasional yang dapat memperburuk citra bangsa Indonesia dimata dunia. (antok)

 

UMKM Harus Siap Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Jakarta, hariandialog.com-Jelang diberlakuknnya Asean Ekonomic Community(AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean(MEA) pada  tahun 2015 mendatang, mendorong para Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di Tanah Air untuk siap  menghadapi tantangan  persaingan pasar bersama tersebut.

Salah satu  tantangan yang dihadapi UMKM dalam MEA 2015,  adalah bagaimana  meningkatkan persaingan produk-produk UMKM agar bia bersaing dengan  negara ASEAN lainnya.

Hal tersebut dikatakan bendahara umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Angelina Yuri dalam jumpa pers jelang Seminar Sehari Strategi Peluang &Tantangan Bagi UMKM  Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 di  Jakarta, Rabu  pecan lalu.

Menurutnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,  tidak ada pilihan lain kecuali kita semua harus siap bersaing dengan produk-produk negara-negara ASEAN lainnyua. Guna menyikapinya kalangan UMKM perlu menjaga dan meningkatkan daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif.

Selain itu UMKM diharapkan dapat meningkatkan standar, desain dan kualitas produknya. Dimana kualitas produknya diharapkan juga sesuai ketentuan ASEAN serta di versivikasi output dan stabilitas pendapatan usaha mikro.

Karenanya dia mengharapkan peran Pemrintah Pusat maupun Pemrintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan daya saing para UMKM yang ada, dengan berbagai program yang telah dan akan dijalankan.

Saat ini negara-negara ASEAN melihat arti penting UMKM sebagai  salah satu pilar perekonomian mereka. Karena sekitar 96% perusahaan di negara-negara ASEAN adalah berstatus UMKM. Selain itu 50% - 80% tenaga kerja yang terserap dari UMKM dan menyumbang ke Produk Domestik Bruto(PDB) antara 30% - 53%.

Berdasarkan data Kemenkop UKM pada tahun 2011 jumlah UMKM meningkat menjadi 55,2 juta. 7,39% lebih tinggi dari usaha besar yang hanya 6,49%.Sedangkan jumlah tenaga kerja UMKM  101,7 juta orang  berbeda jauh dari usaha besar yang hanya 2,89 juta orang.

Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang pertumbuhannya tertinggi di dunia yaitu 4,5% setelah RRC dan India. Ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan langkah menuju MEA 2015.Adas tiga indikator untuk meraba posisi Indonesia dalam AEC 2015, pertama pangsa ekspor Indonesia ke negara – negara  asean cukup besar berkisar 13,9% dari total ekspor.

Terkait hal tersebut, peran pemerintah diharapkan lebih aktif lagi.  pemerintah diharapkan berbenah diri jika tidak ingin menjadi sekedar pelengkap di AEC 2015. Untuk itulah komponen –komponen bangsa yaitu. HIPMI Jaya, HIPPI Jakarta dan IWAPI Jakarta  menyadari bahwa UMKM memiliki  peranan yang sangat besar  terhadap  pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu pulalah yang mendorong mereka mendukung pemerintah dalam rangka persiapan menghadapi MEA 2015 mendatang., HIPMI Jaya, HIPPI dan IWAPI DKI Jakarta, berencana  menggelar  seminar sehari dengan tema”Strategi, Peluang, dan Tantangan UMKM dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015 “.

Kegiatan ini akan di adakan di Gedung SMEsCo UKM, Jl Gatot Subroto Jakarta pada tanggal 29 Mai 2015 mendatang. Rencananya seminar ini akan dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Syariefuddin Hasan.(rizal)

 

Page 113 of 127

PILIHAN REDAKSI

“Berita Hoax” Media Massa Ditinggalkan Pembaca?
“Berita Hoax” Media Massa Ditinggalkan... Bengkulu,hariandialog.com – 17-7-2018 - Saat ini di era kebebasan Pers, sejumlah media massa cetak, online serta elektronik membuat berita dengan...
Tim Saber Pungli Pantau PPDB
Tim Saber Pungli Pantau PPDB

Batam,hariandialog.com/Kepri-6-7-18-Tim Satuan Sapu Bersih (Saber)...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan