Ekonomi & Bisnis

Pemko Medan Terapkan KPE

Medan,hariandialog.com-Pemko Medan kembali melaksanakan salah satu langkah maju di bidang reformasi birokrasi, khususnya  di bidang pelayanan kepegawaian. Lewat penandatanganan nota kesepahamanan dengan  PT Bank Sumut, kini diterapkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Eelektronik (KPE) di lingkungan Pemko Medan. Tujuan penerapan KPE untuk memudahkan mekanisme modernisasi sistem manajemen kepegawaian daerah. Itu sebabnya KPE dilengkapi berbagai fungsi dan fitur sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap bersama dengan Direktur Umum PT Bank Sumut M Yahya disaksikan Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri MM, Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang serta beberapa pejabat PT Bank Sumut dan Pemko Medan di lobi Balai Kota Medan, Kamis (14/2).

“Salah satu esensi pokok reformasi birokrasi adalah perubahan cara berfikir  dan bertindak dari segenap aparatur negara untuk lebih menjadi akomodatif bagi kepentingan negara dan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kita perlu meningkatkan terus integritas dan kualitas manajemen pemerintahan, termasuk bidang kepegawaian sehingga lebih  modern  sesuai dengan dinamika perubahan dan kebutuhan yang berkembang,” kata Wali Kota.

Dijelaskan Wali Kota, keberadaan KPE merupakan langkah memangkas banyak regulasi pelayanan terhadap pegawai sehingga mengurangi beban apratur dalam pengurusan administrasi kepegawaian. Dimana layanan yang diperoleh akan menjadi lebih tranparan dan objektif. Hal ini merupakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian agar lebih efektif dan efisien.

Untuk itu dengan keberadaan KPE, Wali Kota berharap segenap aparatur bisa memanfaatkan kemudahan yang diberikan  dengan peningkatan profesionalisme pelayanan yang semakin baik kepada seluruh masyarakat. Sebab, KPE dapat dipergunakan secara elektronik untuk mengambil gaji, pelayanan transaksi  bank, mengetahui fasilitas bantuan Taperum  serta mendapat kepastian besarnya tunjungan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen.

“Saya berharap dalam pengembangannya, KPE dapat dipergunakan secara efektif dan efisien oleh para pegawai. Selanjutnya atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada PT Bank Sumut atas kerjasama dan komitmen yang telah dibangun bersama-sama dengan Pemko Medan. Saya berharap ini semakin meningkatkan peluang kemitraan guna mempercepat dan memperluas pembangunan pada masa yang akan datang,” harapnya.

Direktur Umum PT Bank Sumut  M Yahya dalam sambutannya, penerapan KPE ini guna memberikan kemudahan bagi  pegawai negeri sipil (PNS) baik di pusat maupun daerah. Diungkapkannya, pemerintah pusat telah membangun sistem layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui KPE.

“Seperti kita ketahui bersama, KPE ini merupakan kartu identitas untuk PNS yang memuat data tentang PNS dan keluarganya secara elektronik. KPE  berfungsi multiguna karena dapat dipergunakan untuk layanan asuransi kesehatan, Taspen, Bapetarum dan juga dapat berfungsi sebagai kartu ATM guna pelayanan perbankan,” jelas Yahya.Ditambahkannya, guna merealisasi penggunaan KPE, beberapa waktu lalu Badan Kepegawaian Negara telah selesai melaksanakan proses pengambilan data elektronik geomtrik di lingkungan Pemko Medan. Selain itu juga telah selesai mencetak KPE sebanyak 17.784 kartu  dan siap dijadikan kartu ATM Bank Sumut.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan Affan Siregar SE dalam laporannya menjelaskan, tujuan diterbitkannya KPE untuk memudahkan pelayanan kepada PNS sehingga diperoleh data biometric fisiknya secara akurat guna keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS. (marlan)

 

Hari Valentine, Pedagang Bunga Raup Untung Besar

Jakarta, hariandialog.com - Hari Valentine atau Kasih Sayang yang kerap diperingati setiap tanggal 14 Februari tak hanya menjadi saat-saat yang dinanti bagi setiap pasangan kekasih. Tetapi, hari ini juga merupakan hari yang dinanti oleh semua pedagang bunga. Pasalnya, hari itu pedagang dapat meraup untung berlipat ganda. Wajar saja, pada hari itu permintaan akan bunga mawar yang diindektikkan dengan lambang cinta dan sayang meningkat drastis. Bahkan, tak tanggung-tanggung, harga jual bunga tersebut bisa meningkat hingga 150 persen dari harga jual hari-hari biasanya.

Menurut pemantauan hariandialog.com, pada hari-hari menjelang Valentine, harga jual bunga mawar lokal pertangkainya hanya Rp5.000, namun pada saat menjelang Valentine, harganya naik menjadi Rp12.000. “Kalau hari biasa, setangkai mawar lokal itu cuma Rp5.000. Tetapi, khusus menjelang valentine, harganya menjadi Rp12.000,” ujar seorang pedagang bunga dibilangan Jl Raya Kalimalang, Jakarta Timur.
Kenaikkan ini, menurut pedagang bunga disana selain permintaan yang meningkat, juga dikarenakan harga jual dari petani bungannya sudah mahal. ”Ya, mau tidak mau, kami juga menyesuaikan. Dan konsumen juga tampaknya bmemaklumi hal ini,” ujar seorang pedagang bernama Ujang kepada harianialog.com di kiosnya, hari ini.
Selain mawar lokal, para pedagang disana juga menjual mawar Holland, mawar dari negeri “Kincir Angin” Belanda. Namun, untuk mawar jenis ini, harganya dua kali lipat dari harga mawar lokal. Kendati demikian, mawar ini cenderung banyak yang meminati, karena selain bunganya lebih besar, kelopak bunganya juga lebih padat dan lebih indah serta harum. “Untuk jenis Holland, saya jual Rp25.000, tapi untuk sekarang ini sudah habis. Kami masih tunggu pasokan lagi,” terang Ujang.
Sementara itu, seorang konsumen yang ditemui hariandialog.com saat membeli bunga menuturkan, kenaikkan harga ini tak masalah buatnya. “Ini kan setahun sekali. Saya beli mawar ini untuk kekasih saya. Mau tidak mau, ya harus tetap dibeli meski harganya melambung,” kata Ryanto.
(isk)

 

 

Pengangkatan Hakim Agung: DPR Tak Pilih, Tetapi Menyetujui

Jakarta,hariandialog.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia  memiliki kewenangan dalam hal pengangkatan beberapa pejabat publik, termasuk hakim agung. Pasal 24a ayat (3) UUD 1945, kewenangan DPR sebagaimana dimaksud, dijelaskan dalam bentuk memberikan “persetujuan” kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Selain persetujuan, sebenarnya UUD 1945 juga mengenal bentuk pengangkatan pejabat publik, yakni “pertimbangan” dalam hal pengangkatan duta (Pasal 13 Ayat 2), dan “pemilihan” dalam hal pengangkatan anggota BPK (Pasal 23F Ayat 1).


Rumusan pengangkatan calon hakim agung dalam undang-undang organiknya, ternyata berbeda dengan yang ada dalam UUD 1945. Pasal 8 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  dan Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pada dasarnya menyatakan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dipilih DPR 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.

Adanya ketentuan “kuota” tersebut, ditengarai karena pola pengangkatan calon hakim agung di DPR dilakukan dengan “pemilihan”. Di mana Anggota DPR memiliki pilihan (Option), yakni 1 orang untuk setiap 3 nama yang dicalonkan. Maka dari itu, DPR merasa perlu untuk mengetahui keunggulan calon yang satu dengan calon lainnya, karena dari sejumlah nama yang dicalonkan, hanya ada beberapa orang yang akan dipilih sebagai hakim agung.

Akibatnya,  pada proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), DPR kembali melakukan aktivitas yang notabene telah dilakukan pada saat seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial seperti tes makalah. Selain itu, anggota DPR juga menguji kapasitas keilmuan calon yang telah berpengalaman di bidang hukum, baik sebagai hakim maupun di bidang profesi hukum lainnya. Padahal, tidak semua anggota Komisi III DPR mempunyai latar belakang bidang ilmu hukum, sehingga penilaian yang dilakukan tidak jelas uji ukurnya.

Seharusnya, sebagai lembaga politik, DPR hanya menilai performa calon hakim agung secara politik. Misalnya menggali visi atau agenda setting apa yang dimiliki calon untuk memberikan perubahan-perubahan positif terhadap jabatan yang akan diembannya nanti. Hal ini akan memperlihatkan arah perjuangan dari seorang anggota DPR sebagai pemimpin politik. Bukan melakukan hal-hal yang bersifat teknis, seperti yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dalam hal ini dilakukan oleh KY pada saat penjaringan nama-nama calon hakim agung.

Praktik pengangkatan hakim agung saat ini sudah menyimpang dari yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan titah anggota DPR sebagai pemimpin politik. Lebih jauh lagi, ketentuan pengangkatan hakim agung dengan cara “dipilih” oleh DPR, baik langsung maupun tidak langsung telah merugikan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapat kepastian hukum menyangkut proses mekanisme pengangkatan hakim agung yang ada pada UU KY maupun UU MA.

Maka, dengan demikian koalisi masyarakat sipil dengan ini mengajukan permohonan Uji Materil, yang pada dasarnya memohonkan agar MK:

1.  Menafsirkan kewenangan DPR untuk “memilih” calon hakim agung sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No.  3 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  dan Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagai pemberian “persetujuan” oleh  DPR sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945;
2.  Menyatakan Pasal 8 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  dan Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2004 tentang KY tetap konstitusional sepanjang dimaknai calon hakim agung ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat “persetujuan” dari DPR, sebagaimana mekanisme persetujuan dalam pengangkatan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Panglima TNI dalam UU No. 34 Tahun 2004, Kepala Polisi Republik Indonesia dalam UU No. 2 Tahun 2002; dan Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI dalam UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. (arif)


 

Kondisi Keamanan, Binatang Peliharaan Dipantau Lewat Alat “Home Monitoring”

Bandung, hariandialog.com - Sejalan  pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik, terjadi pergeseran aktivitas ekonomi menuju pusat-pusat perkotaan. Kondisi ini menjadikan pertumbuhan perumahan yang cukup tinggi.

Direktur Konsumer PT Telekomnikasi Indonesia Tbk (TELKOM), Sukardi Silalahi didampingi Operation Vice President Public Relations, Arief Prabowo alias Bobby mengatakan, banyak kriteria  dipertimbangkan masyarakat dalam memilih rumah,  antara lain lokasi yang strategis dengan akses transportasi, bebas banjir,  dan keamanannya. Fasilitas yang dimiliki itu serta  harga jualnya menjadi pertimbangan calon pembeli rumah.

PT Diamond Land Development bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia, saat ini  menawarkan konsep rumah idaman di lokasi Perumahan D’Marco Diamond yang berada di Jln Raya Bogor Km 30 No. 30A (dekat simpang depok). Selain lokasi yang cukup strategis dan aksesbilitas serta transportasi umum yang mudah serta terbebas dari banjir, faktor  keamanan selama 24 jam ditawarkan dengan harga jual yang sangat kompetitif. Fasilitas perumahan yang cukup lengkap seperti swimming pool, playground, family lansekap, jogging track, tempat ibadah dan lain-lain.

Paket Digital Hoame terdiri dari;  Internet up to 10 Mbps, Paket Special Percakapan Lokal & SLJJ dari telepon rumah, IPTV TV, UseeTV, Melody Online dan Home Monitoring. Jika sebelumnya Telkom hanya menawarkan Speedy up to 3 Mbps, maka khusus untuk Digihome diberikan kecepatan sampai dengan 10 Mbps. Layanan Speedy termasuk modem router (wifi) dan Set Top Box IPTV.

IPTV merupakan platform layanan yang berada di tahap lebih lanjut dari bentuk pengembangan interaksi multimedia yang ada saat ini. Dibandingkan dengan layanan televisi berbayar yang ada saat ini, IPTV menawarkan pengalaman baru dalam menyaksikan tayangan televisi di atas jaringan internet dengan berbagai kombinasi fitur yang lengkap sehingga menjadikannya sebagai one stop multimedia service untuk keluarga.

Sedangkan Melon atau Melody Online merupakan produk Telkom yang berisi content music license dari berbagai macam genre dan dari berbagai Negara. Pelanggan dapat menikmati conten music berkualitas tinggi yang dapat didengarkan melalui berbagai gadget pelanggan.

Fasilitas lain yang termasuk dalam Digihome adalah layanan voice local dan SLJJ dari telepon rumah. Kelebihan layanan voice dari PT Telkom adalah kejernihan suaranya dan harga yang kompetitif.

Home Monitoring memungkinkan pelanggan untuk memonitor dan merekam ruangan atau area di sekitar rumah mereka melalui IP Camera yang terhubung ke jaringan Speedy. Kamera dapat diakses dan dikontrol melalui jaringan internet oleh pelanggan di manapun mereka berada.

Aktivitas yang terlihat di kamera dapat dilihat ulang karena Telkom menyediakan media penyimpanan yang ditangani secara terpusat sehingga tak perlu repot lagi dengan urusan penyediaan tempat penyimpanan data dan penyediaan server. Pelanggan semakin dipuaskan dengan kehadiran UseeTV yang merupakan layanan content televisi dan video yang bisa diakses melalui saluran internet. (boston)

 

Dana Perbaikan Jalan Rusak Akibat Banjir Rp 55 Miliar

Jakarta,hariandialog.com-Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum mengestimasi kebutuhan dana perbaikan tanggap darurat jalan pasca banjir pekan lalu sebesar Rp 55 miliar di jalan nasional Jabodetabekjur. Dana tersebut diperlukan untuk penanganan berupa penutupan lubang, pelapisan setempat (overlay), pembersihan, dan perbaikan saluran samping trotoar.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir.Djoko Murjanto,kepada wartawan di Jakarta, kemarin menjelaskan banjir di kawasan Jabodetabekjur pada minggu lalu mengakibatkan kerusakan 106 kilometer jalan nasional." Dana perbaikan tanggap darurat sendiri belum teralokasi dalam  APBN 2013 dan akan segera diusulkan Ditjen Bina Marga kepada pemerintah. Penanganan darurat senilai Rp 11,1 miliar juga perlu dilakukan pada jalan nasional di Banten yang rusak akibat banjir,"katanya.

Dikatakannya lagi, setelah selesainya perbaikan tanggap darurat, jalan juga memerlukan perbaikan permanen. Perbaikan permanen jalan kawasan Jabodetabekjur dan Banten masing-masing memerlukan Rp 90 miliar dan Rp 39 miliar.Beberapa jalan nasional yang mengalami kerusakan antara lain Jalan TB.Simatupang, Jalan Raya Bogor, jalan Trans Yogi dan Jalan Mayjen Sutoyo. Sementara di Banten, jalan nasional yang rusak akibat banjir terdapat di ruas Pandeglang-Saketi, Pandeglang-Rangkasbitung, dan Serang-Pandeglang.Selain di Jabodetabekjur dan Banten, kerusakan jalan nasional akibat banjir juga terjadi pada ruas Karawang-Cikampek-Pamanukan.

Kronologis kerusakan jalan tersebut dimulai ketika Jumat (18/1/2013) malam terjadi genangan air setinggi 50-60 cm yang diakibatkan melupanya Sungai Ciasem.Kejadian tersebut menimbulkan kemacetan panjang pada arah Jakarta maupun Cirebon.Selain karena meluapnya Sungai Ciasem, banjir juga berasal dari air Bendungan Jatiluhur yang merupakan salah satu hulu Sungai Ciasem tidak mampu lagi menampung debit air yang sangat tinggi.(lasman)

 

 

 

Page 116 of 123

PILIHAN REDAKSI

iklan nasional
iklan nasional Add comment
iklan pkk
iklan pkk

Add comment

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

TEKNOLOGI

iklan matic
iklan matic Add comment
iklan j
iklan j

Read comments

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan