Ekonomi & Bisnis

FITRA : Dana Hibah Pemerintah Adalah Topeng Pencucian Uang

Jakarta, hariandialog.com - UU Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang baru saja disahkan dan telah diundangkan DPR RI mengatur didalamnya tentang pendanaan lembaga swadaya masyarakat (LSM),yayasan, perkumpulan, dan juga ormas. Dalam UU tersebut diatur agar dana asing tidak mengalir ke ormas dan sejenisnya.
Aktivis Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) Uchok Khadafi geram dengan sikap DPR yang selalu menuduh ormas dan LSM sebagai antek asing, dan selalu menggunakan dana asing tanpa jelas asal-usulnya."Jujur saja, kami selalu melakukan audit di lembaga kami, jika tidak melakukan audit, kita tidak dapat dana setiap tahun," ujar Uchok saat diskusi bertema 'Siapa Pro Asing' di Dapur. Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2013).
Sebaliknya, menurut Uchok, pemerintah yang dianggap telah menggunakan dana asing untuk kepentingan tertentu dengan topeng bernamakan dana hibah."Kita LSM itu dituduh, macam-macam dana asing ini sebagai pencucian uang. Dana hibah pemerintah adalah topeng," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa besarnya dominasi asing salah satunya masuk melalui dana hibah di Kementerian.
"Tak main-main dana hibah ini mencapai ratusan miliar di 15 kementerian," terangnya.
Dia menyebutkan bahwa pada tahun 2012, ada 3.416 dana hibah dengan nilai sebesar Rp 146,955 miliar. Dalam audit BPK ditemukan dana hibah pada kementerian Rp 482.330. 568.134 miliar. Ada selisih sebesar Rp 335.375.568.134. "Celakanya, selisih dan perbedaan ini menunjukan bahwa adanya ketidakjelasan antara laporan Kementerian Keuangan dan BPK," tuturnya seraya menambahkan, bila melihat perkembangan pinjaman dan hibah di tahun 2012, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sudah ada perbedaan dan penyerapan penandatanganan dana hibah.
Kementerian yang menerima hibah pun, lanjut dia, tidak kooperatif dengan Kemenkeu dan BPK. Mereka cenderung tidak melaporkan berapa jumlah hibah yang mereka terima.
"BPK tidak menemukan saldo sebenarnya, karena Kementerian tidak melaporkan. Pemerintah pun tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap kementerian tersebut. BPK tidak menemukan adanya penyimpangan yang ada itu kesalahan administrasi," katanya.
Adapun 5 Kementerian yang dimaksud FITRA penerima dana hibah dan pinjaman terbesar yakni :
1. Kementerian Dalam Negeri 11.825.907 USD
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9.056.371 USD
3. Kementerian Agama 6.707.025 USD
4. Kementerian Sosial 6.196.586 USD
5. Kementerian Lingkungan Hidup 5.942.371 USD. (antok)

 

Diskop UKM Perindag Badung Sidak Pasar Tradisional dan Modern

Denpasar, Dialog - Mengantisipasi peredaran barang  kadaluarsa menjelang puasa ini, Tim Gabungan  Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Badung (Diskop UKM Perindag) melakukan  sidak dibeberapa Pasar Tradisional dan Modern di wilayah Badung, Selasa (9/7) Dipimpin Kadiskop UKM Perindag Badung I Ketut Karpiana.

 

Izin Wi-fi Garuda Diberikan Setelah Joy Flight B777-300ER

Jakarta, hariandialog.com - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines akan melakukan uji coba koneksi internet nirkabel atau disebut wi-fi pada saat pesawat sedang beroperasi pada Sabtu (6/7) nanti. Uji coba atau joy flight ini akan dilakukan dalam penerbangan Jakarta-Denpasar.

 

PSSI Jalin Kerjasama Dengan IASL

Jakarta, hariandialog.com – Guna meningkatan kinerja sekaligus kiprahnya di dunia  internasioanl, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ( PSSI)  menjalani kerja sama . melalui penandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan organisasi ahli hukum internasional atau yang lebih dikenal dengan International Association of Sport Law (IASL)

 

Pemilu Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2014

Jakarta, Dialog – Pemilu 2014 diyakini akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipatok pemerintah dan DPR sebesar 6,4% hingga 6,9%.

 

Page 130 of 147

PILIHAN REDAKSI

iklan t9
iklan t9 Add comment
iklan t8
iklan t8

Add comment

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan