• Create an account
Ekonomi & Bisnis

Danny Sutjiono: PDAM Masih Kurang Manfaatkan Pinjaman Perbankan

Jakarta,hariandialog.com-Direktur Pengembangan Air Minum Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Danny Sutjiono mengatakan, sampai saat ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih kurang memanfaatkan pinjaman perbankan untuk meningkatkan cakupan pelanggannya  serta menyehatkan perusahaannya.

“Sebenarnya  langkah tersebut perlu dilakukan  untuk mencapai target cakupan ketersediaan air minum di Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan sebesar 68% pada 2015,” katanya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui untuk bisa menggunakan akses perbankan PDAM perlu  disehatkan dulu. Kalau sudah sehat bisa pinjam uang ke bank-bank pemerintah dengan bunga murah dan dijamin oleh pemerintah pusat.

Dari data  yang terdapat di  Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, hingga awal tahun ini terdapat 175 PDAM yang masih menunggak utang senilai Rp 4,3 triliun. Kendati demikian sampai saat ini  masih ada  72 PDAM yang belum mengajukan permintaaan untuk merestrukrisasi utangnya.

Padahal, PDAM bisa mendapatkan insentif dalam pembiayaan investasinya. Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 29/2009. Dalam Perpres ini, pemerintah dapat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada bank dan subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank. (lasman)

 

Kemenkop Jaring 14.275 Proposal Bisnis Usaha

Jakarta, hariandialog.com- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sukses menjaring 14.275 proposal rencana bisnis calon wirausaha hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan. Kegiatan ini merupakan bagian dari gelaran "Kompetisi Business Plan" menyambut peringatan tahun ketiga Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN).

 

PU Tengah Selesaikan Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok

Jakarta,hariandialog.com-"Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan penyelesaian pembangunan jalan tol Tanjung Priok sepanjang 11,36 Km.Pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi 5 seksi," kata Ir.Bambang Nurhadi, Kepala Satker (Satuan Kerja) Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Bambang Nurhadi didampingi Ir.Danis H.Sumadilaga, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Menurutnya proyek jalan tol ini terbagi menjadi 5 seksi yaitu seksi E 1 Rorotan-Cilincing (3,4 Km) sudah selesai konstruksinya 100 % dan sudah berfungsi tanpa tarif. Seksi E2 Cilincing-Jampea (2,74 Km) dengan rencana konstruksi Oktober 2011-September 2014 di mana progress fisik hingga Januari 2013 mencapai 18,38%."Seksi E2A Jampea-Simpang Jampea sepanjang 1,92 Km dengan rencana konstruksi Desember 2011 sampai Juli 2014 di mana progress fisik Januari 2013 sebesar 11,73 %,"jelasnya.
Seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso, 2,24 Km, dengan rencana konstruksi Maret 2011-Agustus 2013 dengan progress fisik hingga Januari 2013 sebesar 69,84 %. Seksi NS Direct Ramp, 1,1 Km, dengan rencana konstruksi Juni 2013-Januari 2015, di mana saat ini masih dalam proses pelelangan.
Dijelaskan lagi oleh Ir.Bambang Nurhadi, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan ruas tol ini masih terkendala pembebasan lahan dan utilitas.Misalnya, pada Seksi E2 Cilincing-Jampea, luas tanah yang sudah dibebaskan telah mencapai 91.095M2 (94%) dari total kebutuhan 96.936 M2."Sisa tanah yang belum bebas seluas 5.841 M2 atau 6 % adalah 70 bidang tanah milik masyarakat yang besaran ganti ruginya sudah disepakati berdasarkan hasilappraisal.Sementara uang ganti rugi bangunan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat di P2T telah diputuskan penilaian menggunakan SK baru dari Dinas Perumahan dan gedung Pemda DKI.Untuk tanah yang tersisa khususnya di Kali Baru sedang dalam proses pemberkasan administrasi pembayaran ganti rugi. Namun, masih ada beberapa bidang atau kurang lebih 34 bidang yang masih  dalam sengketa kepemilikan, dan jalan yang akan ditempuh P2T adalah membayar ganti rugi bangunan kepada pemilik bangunan, sedangkan ganti rugi tanah dimungkinkan untuk konsinyasi melalui pengadilan negeri guna percepatan penguasaan lahan oleh proyek,"ucapnya.
Kendala pembebasan lahan dan utilitas juga masih terjadi pada Seksi E2A Jampea-Simpang Jampea (tanah yang sudah bebas seluas 52.586 M2 dari total luas yang dibutuhkan 75.226M2), Seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso (tanah yang belum sudah bebas seluas 5.237 M2 dari total kebutuhan seluas 13.782M2) dan pada Seksi NS Direct Ramp (tanah yang sudah bebas seluas 3.304 M2 dari total kebutuhan 4.064M2)."Sementara untuk utilitas yang saat ini dalam proses pemindahan adalah utilitas milik PLN di Seksi E2-E2A-NS, Pintu Air Kali Koja di Seksi E2A, Tugu Pelindo di Seksi NS dan Masjid At-Tauhid di Seksi E2A, "ujarnya. (lasman)

 

Kardinal Indonesia Ikut Pemilihan Paus

Jakarta,hariandialog.com - Pasca pengumuman rencana pengunduran diri pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia Paus Benediktus XVI yang mengejutkan, mengundang banyak tanya dan spekulasi yang berkembang dikalangan masyarakat dan umat Katolik. Namun, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik Semara Duran Antonius menepisnya, dan dia tetap mempercayai Paus Benediktus XVI mengundurkan diri dikarenakan faktor usia yang menua dan kondisi fisiknya yang menurun.

“Orang melihat itu secara logika mungkin tidak pas (pengunduran diri, red). Mungkin ada konflik internal? bisa saja terjadi. Bisa saja orang menduga-duga, tetapi yang kita pegang, karena ini pernyataan dari seorang pimpinan tertinggi Gereja Katolik, maka suka atau tidak suka, saya harus percaya bahwa karena apa? Kemampuan secara fisik, betapa pun dibandingkan dengan Paus Paulus Yohannes II yang umurnya mungkin mencapai ratusan tahun, tapi kita tidak bisa membandingkan itu untuk menjadi alat pembenaran. Tidak bisa. Orang muda tidak berarti kemampuan fisiknya itu kuat melibihi orang tua sekali pun,” ujar Semara di Jakarta, Senin (18/2).

“Disuatu momen, Paus, untuk berjalan pun sudah susah. Dan bayangkan kalau jutaan umat Katholik di Indonesia harus menunggu kegembalaan Paus, karena itu dia sadar secara penuh bahwa dia sudah tua dan minta digantikan untuk memberi kesempatan pada yang lain untuk memimpin Gereja Katolik di Vatikan,” sambungnya.

Dijelaskan Semara, utusan-utusan kardinal yang akan dipilih menggantikan  Paus itu akan didatangkan dari setiap negara, termasuk Indonesia. “Kita punya satu, kardinal Julius Riyadi Darmaatmadja dari Jawa Tengah. Itu dia seorang kardinal. Dan dia punya hak untuk dipilih dan memilih Paus. Dia nanti akan diundang ke Vatikan sebelum tanggal 15 Maret untuk melakukan pemilihan Paus, yang dalam istilah gereja disebut Konklaf,” jelasnya.

Menurut Semara, 100 lebih kardinal yang datang akan mempunyai suara untuk dipilih dan memilih Paus, termasuk Kardinal Julius Riyadi Darmaatmadja yang juga mempunyai peluang untuk terpilih. “Mereka itulah nanti yang akan saling memilih di dalam sebuah kapel kecil yang namanya Sistina itu. Sedangkan, diluar kapel, jutaan umat Katolik menunggu hasil dari pemilihan tersebut. Tandanya apa? Yaitu asap yang keluar dari cerobong kapel itu. Kalau asap yang keluar berwarna hitam, berarti didalam kapel tersebut belum ada kata sepakat. Sedangkan kalau putih, berarti sudah ada kata sepakat dan terpilihlah Paus yang baru. Jadi, dalam pemilihan Paus juga terjadi diplomasi atau upaya loby,” tandasnya.

Seperti diketahui, Paus Benediktus XVI diangkat jadi Paus pada 19 April 2005 lalu menggantikan Paus Paulus II yang mengakhiri masa tugasnya karena meninggal dunia. Dan, pada Senin (11/2) lalu, Paus benediktus XVI mengumumkan rencana pengunduran dirinya pada 28 Februari 2013 pada pukul 20.00, dihadapan Dewan Gereja di Vatikan, Roma. (isk)

 

Pemko Medan Terapkan KPE

Medan,hariandialog.com-Pemko Medan kembali melaksanakan salah satu langkah maju di bidang reformasi birokrasi, khususnya  di bidang pelayanan kepegawaian. Lewat penandatanganan nota kesepahamanan dengan  PT Bank Sumut, kini diterapkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Eelektronik (KPE) di lingkungan Pemko Medan. Tujuan penerapan KPE untuk memudahkan mekanisme modernisasi sistem manajemen kepegawaian daerah. Itu sebabnya KPE dilengkapi berbagai fungsi dan fitur sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap bersama dengan Direktur Umum PT Bank Sumut M Yahya disaksikan Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri MM, Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang serta beberapa pejabat PT Bank Sumut dan Pemko Medan di lobi Balai Kota Medan, Kamis (14/2).

“Salah satu esensi pokok reformasi birokrasi adalah perubahan cara berfikir  dan bertindak dari segenap aparatur negara untuk lebih menjadi akomodatif bagi kepentingan negara dan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kita perlu meningkatkan terus integritas dan kualitas manajemen pemerintahan, termasuk bidang kepegawaian sehingga lebih  modern  sesuai dengan dinamika perubahan dan kebutuhan yang berkembang,” kata Wali Kota.

Dijelaskan Wali Kota, keberadaan KPE merupakan langkah memangkas banyak regulasi pelayanan terhadap pegawai sehingga mengurangi beban apratur dalam pengurusan administrasi kepegawaian. Dimana layanan yang diperoleh akan menjadi lebih tranparan dan objektif. Hal ini merupakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian agar lebih efektif dan efisien.

Untuk itu dengan keberadaan KPE, Wali Kota berharap segenap aparatur bisa memanfaatkan kemudahan yang diberikan  dengan peningkatan profesionalisme pelayanan yang semakin baik kepada seluruh masyarakat. Sebab, KPE dapat dipergunakan secara elektronik untuk mengambil gaji, pelayanan transaksi  bank, mengetahui fasilitas bantuan Taperum  serta mendapat kepastian besarnya tunjungan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen.

“Saya berharap dalam pengembangannya, KPE dapat dipergunakan secara efektif dan efisien oleh para pegawai. Selanjutnya atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada PT Bank Sumut atas kerjasama dan komitmen yang telah dibangun bersama-sama dengan Pemko Medan. Saya berharap ini semakin meningkatkan peluang kemitraan guna mempercepat dan memperluas pembangunan pada masa yang akan datang,” harapnya.

Direktur Umum PT Bank Sumut  M Yahya dalam sambutannya, penerapan KPE ini guna memberikan kemudahan bagi  pegawai negeri sipil (PNS) baik di pusat maupun daerah. Diungkapkannya, pemerintah pusat telah membangun sistem layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui KPE.

“Seperti kita ketahui bersama, KPE ini merupakan kartu identitas untuk PNS yang memuat data tentang PNS dan keluarganya secara elektronik. KPE  berfungsi multiguna karena dapat dipergunakan untuk layanan asuransi kesehatan, Taspen, Bapetarum dan juga dapat berfungsi sebagai kartu ATM guna pelayanan perbankan,” jelas Yahya.Ditambahkannya, guna merealisasi penggunaan KPE, beberapa waktu lalu Badan Kepegawaian Negara telah selesai melaksanakan proses pengambilan data elektronik geomtrik di lingkungan Pemko Medan. Selain itu juga telah selesai mencetak KPE sebanyak 17.784 kartu  dan siap dijadikan kartu ATM Bank Sumut.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan Affan Siregar SE dalam laporannya menjelaskan, tujuan diterbitkannya KPE untuk memudahkan pelayanan kepada PNS sehingga diperoleh data biometric fisiknya secara akurat guna keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS. (marlan)

 

Page 147 of 155

PILIHAN REDAKSI

Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media Baru”
Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media... Bengkulu, hariandialog.com – 15-8-2019 - Kekhawatiran terhadap penguasaan dunia sosial oleh negara kapitalis Amerika dengan lima perusahaan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN HARGANAS TINGK…

Grobogan, hariandialog.com- (6/7) Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH,...

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan  Ditemukan 36 Kasus HIV/AIDS

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan Ditemuka…

Denpasar, hariandialog.com – 26-6-19 - Di Kabupaten Badung ada  kece...

TEKNOLOGI

Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi Pelayanan Publik
Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi... Denpasar, hariandialog.com - 2-8-2010 - Asisten Ombudsman RI (ORI) Unit Kerja Khusus  Reformasi dan Transformasi Kelembagaan ( UKKRTK ) Perwakilan...
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional 2019
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek...

Denpasar, hariandialog.com - 30-8-2019 - Kabupaten Badung masuk nominasi...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan