Hariandialog,Saturday 19 January 2019, 14:32

Penanganan Kasus Dana Bantuan Pendidikan ‘Mangkrak’

Banda Aceh, hariandialog.com, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menggelar konferensi pers
tentang monitoring tindak pidana korupsi 2018 di Kantor MaTA, Banda
Aceh, Selasa (08-01-2019). Salah satu informasi yang mencuat adalah tentang masih
mangkraknya penanganan kasus pemotongan dana bantuan pendidikan yang
melibatkan oknum anggota DPRA.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, terkait kasus pemotongan
dana pendidikan, hampir setahun kasus itu ditangani pihak Polda Aceh
belum ada tersangka yang ditetapkan.

Berdasarkan informasi yang peroleh MaTA, hingga saat ini
sudah ada sekitar 60 saksi yang dipanggil. Seharusnya, kata Alfian,
jika sudah begitu banyak saksi yang dipanggil, maka sudah boleh
dilanjutkan ke tahap pemanggilan oknum yang terlibat.

Dikatakan Alfian, pihaknya berharap kasus pemotongan bantuan
pendidikan dapat diselesaikan pada 2018. Karena oknum yang terlibat di
dalamnya merupakan penyelenggara negara. Apalagi tahun ini mereka akan
mengikuti kontestasi politik.

Oleh karena itu ia berharap supaya kasus itu dapat
diselesaikan secepat mungkin. Karena kasus itu selama ini sudah
menjadi konsumsi publik dan publik menunggu kepastian hukum dari pihak
berwenang. “Kalau tidak ada kepastian hukum, tentu akan muncul asumsi
yang liar di publik, apakah ini ada intervensi politik atau dugaan
jika anggota DPRA yang terlibat tak terpilih lagi nanti, baru akan
diproses,” ujarnya.

Menurutnya, asumsi liar itu akan terus berkembang jika
pihak Polda Aceh tidak memberikan kepastian hukum. Maka, MaTA berharap
supaya penegak hukum segera memberikan kepastian hukum dan membuka
informasi terhadap publik.

Seperti diketahui, pada 2017 Pemerintah Aceh menganggarkan
beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan biaya untuk merampungkan
tugas akhir, skripsi, tesis, bahkan disertasi ataupun untuk keperluan
lainnya di bidang akademik.

Mayoritas mahasiswa yang mendapat bantuan pendidikan (bukan
beasiswa) merupakan hasil usulan anggota DPRA melalui dana
aspirasinya. Dari 24 anggota DPRA yang mengusulkan tahun itu, diduga
ada sembilan anggota DPRA yang memotong bantuan pendidikan. Modusnya
dengan menguasai ATM milik penerima, setelah dipotong baru ATM
diserahkan ke mahasiswa penerima.  (srmb/diah).

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan