Hariandialog,Friday 22 March 2019, 04:55

Kemendikbud Gandeng KPK Guna Mengawasi Dana Pendidikan 2019 Ada Rp.487 Triliun

Merdeka, hariandialog.com.- 09-01-2019.  Anggaran untuk
pendidikan di tahun 2019 meningkat dan mencapai Rp 487 triliun.
Besarnya dana tersebut membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
mengawasi aliran penggunaan uang tersebut. Mendikbud Muhadjir Effendi menyampaikan, usaha melakukan
pencegahan tindakkorupsi harus selaku dibudayakan. Reformasi
birokrasi, perbaikan sistem dan tata kelola pelayanan, hingga
pembangunan zona integritas antar lembaga internal dan instansi
pemerintah lain perlu digalakkan. "Saya pikir setan yang paling
berbahaya yang paling kuat pengaruhnya itu setan korupsi. Mari kita
mulai dengan diri sendiri. Setiap orang punya sisi gelap. Kalau cerah
saja itu malaikat kalau gelap itu setan. Jadi manusia itu gabungan
malaikat dan setan," tutur Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Senayan,
Jakarta Selatan, Rabu (09-01-2019).

Muhadjir meminta seluruh pejabat di lingkungan
Kemendikbud fokus pada enam hal yakni pelaksanaan tata kelola, fokus
pada tugas dan fungsi, target dan sasaran, mengurangi kegiatan yang
bersifat penunjang, patuh pada regulasi, serta tepat waktu dalam
mencapai target. "Kami menyadari menyelenggarakan program dan anggaran
yang jumlahnya besar tidaklah mudah. Seringkali orang tergelincir
dengan tindakan koruptif," jelas Muhadjir.

Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan, kebiasaan buruk masa lalu di
lingkungan pejabat pemerintahan mesti dihilangkan dari hal terkecil.
Hal yang dilakukan berulang-ulang selalu menjadi kebiasaan dan
akhirnya diwajarkan. "Pemerintah sudah mulai mencoba menaikkan hasil
kinerja. Harapan kita birokrasinya bisa meninggalkan budaya yang lama.
Dari sisi anggaran ini kan makin lama makin besar anggaran pendidikan.
Yang kemudian kita sangat reaktif," kata Agus.

Untuk itu, KPK siap mengawal anggaran tersebut bersama dengan
Kemendikbud dalam upaya penanggulangan korupsi di lingkungan lembaga
tersebut. Terlebih, fasilitas monitoring terkait aliran dana pun
semakin canggih.  "Mungkin satu penyebabnya (korupsi) itu APBN kita
meningkat drastis. Sementara kita belum sempurna betul memperbaiki
sistem kita. Lima tahun lalu di desa mungkin tidak ada uang beredar
sebesar ini. Sementara sekarang bisa satu desa Rp 1 miliar," Agus
menandaskan. (merd/diah)

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu Tidak Maksimal

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu T…

Bengkulu, hariandialog.com – 31-1-2019 - Rumah sakit milik Pemerinta...

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terkendala Dokter Spesialis”

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terken…

Bengkulu, hariandialog.com - 24-1-19 - Direktur RSUD dr M.Yunus Beng...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan