Hariandialog,Saturday 15 June 2019, 14:03

Kemendes PDTT Akan Membuat Sistem Pengawasan Dana Desa

Jakarta, hariandialog.com.- (23-05-2019).  Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di
bawah Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, menggagas akan membuat
penguatan sistem pengawasan dana desa berbasis kolaboratif, dengan
harapan outputnya akan menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Dana Desa yang bisa dijadikan rujukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)
dan Auditor,  Kementerian serta  Lembaga lain.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan,
bahwa pengawasan dana desa menjadi isu yang sensitif, melihat besarnya
dana yang diberikan kepada pemerintah desa, yang sampai akhir tahun
2018 pemerintah pusat telah menganggarkan dana untuk diberikan kepada
desa melalui 19 Kementerian/Lembaga sebesar Rp 561 triliun. Ditambah
lagi dengan adanya anggaran untuk dana desa yang pada tahun 2015
Rp.20,67 triliun, tahun 2016 Rp.46,98 triliun, tahun 2017 Rp.60
triliun, tahun 2018 Rp.60 triliun dan tahun 2018 Rp.70 triliun, total
Rp.257,65 triliun.
"Pengawasan merupakan instrumen penting. Masih banyak
temuan dari aspek proses pengambilan keputusan (musdes). Bagaimana
mengawal dana desa dan ini pun masih ada persoalan. Siapa yang
mengawasi dana desa? Inspektorat daerah? BPK? Satgas dana desa?
Kejaksaan? KPK? Bagaimana seluruh K/L berperan cari satu formula untuk
mengkoordinasikan seluruh instrumen yang ada dan menciptakan satu
sistem pengawasan yang kolaboratif," terangnya saat memberikan arahan
pada kegiatan Temu Konsultasi Publik dengan tema: Penguatan Sistem
Pengawasan Dana Desa Berbasis Kolaboratif, di Bogor, Jawa Barat, Kamis
(23/5).

Menurutnya, pengawasan yg sifatnya horizontal memberikan ruang pada
masyarakat, masyarakat bisa ikut mengawasi kalau mendapat informasi
yang cukup. Misalnya saja tiap desa mencantumkan APBDes-nya di ruang
publik yang mudah di akses sebagai bentuk transparansi. Selain itu,
perkuat melalui organisasi sosial kemasyarakatan melalui masjid,
gereja dan lain-lain.

"Dengan adanya acara ini, yang masing-masing sudah melakukan
fungsi pengawasannya, bagaimana memiliki sentra informasi sebelum
memiliki sistem baku, yang intinya dana desa ini betul-betul efektif
menjdi instrumen bagi masyarakat desa untuk merubah nasibnya," katanya
seperti dilansir dari laman Kemendes PDTT.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata
Laksana, Undang Mugopal sekaligus penggagas pedoman sistem penguatan
pengawasan dana desa, mengatakan semua kementerian/lembaga punya tugas
dan fungsi untuk awasi dana desa namun belum punya pola yang sama
dalam pengawasan dana desa. Hal ini salah satunya membuat kepala desa
kesulitan dalam pembuatan laporan karena K/L meminta laporan ke Kepala
desa dengan pola laporan yang berbeda-beda.

"Nanti akan ada penjelasan tentang format pengawasan dari
masing-masing, penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK), Auditor (BPK,
BPKP), dan Kemendagri, untuk dicari persamaannya. Diharapkan outputnya
akan ada buku pedoman pengawasan dana desa untuk semua K/L. Leadernya
dari Kemendes PDTT," ujarnya.

Dalam perjalannya, potensi dan penyimpangan serta penyalahgunaan dana
desa baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap penggunaannya
masih diketemukan.

Meskipun pengawasan sudah dilakukan dengan berbagai pola dan cara yang
dilakukan oleh berbagai instansi terkait, termasuk oleh Aparat Penegak
Hukum (APH) yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, serta oleh auditor
yaitu BPK dan BPKP. "Untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa
perlu dibangun pola dan cara pengawasan yang kolaboratif. Hasil dari
acara Temu Konsultasi Publik ini akan dibuat draft, nanti ada
pertemuan selanjutnya dan pertemuan ke tiga diharapkan finishing,"
terangnya.
Sebelumnya, dalam rangka pengawasan dana desa, Kemendes PDTT
telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dana desa. Selain itu, telah
dilakukan MoU dengan Mabes Polri dan Kemendagri, dengan membentuk
Sekretariat Bersama (Sekber). Kemudian MoU dengan Kejaksaan Agung RI.
Masing-masing MoU tersebut pelaksanaanya masih berjalan secara
terpisah dan diharapkan melalui Temu Konsultasi Publik ini dapat
mencari solusi dengan menyatukan keseluruhan kerjasama yang sudah
berjalan secara kolaboratif yang diharapkan ada pola dan langkah yang
sama dalam melakukan pengawasan dana desa.
Kegiatan Temu Konsultasi Publik ini bertujuan untuk mencari
solusi, penyamaan langkah dan pola pengawasan dana desa secara
kolaboratif kepada para pemangku kepentingan sehingga dana desa bisa
tepat sasaran.
Temu Konsultasi Publik Penguatan Sistem Pengawasan Dana Desa
Berbasis Kolaboratif di Bogor ini melibatkan Kejasanaan Agung RI,
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, POLRI, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(rel/trbs).

 

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

PWI Bengkulu Tali Asih Janda Wartawan
PWI Bengkulu Tali Asih Janda Wartawan Bengkulu, hariandialog.com – 3-5-2019 - Bentuk kepedulian terhadap sesama teman se profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu...
Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, Pelayanan Publik di Badung Tetap Buka
Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, Pelayanan Publik...

Denpasar, hariandialog.com - 28-5-2019Berkenaan dengan telah ...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Prioritas Utama Kehidupan

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Pri…

Medan hariandialog.com - 6-5-19 - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), E...

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wagub Sumut Harapkan Pelayanan Pasien Ditingkatkan

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wag…

Medan, hariandialog.com -  6-5-19 - Wakil Gubernur Sumatera Utara (S...

TEKNOLOGI

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan