Hariandialog,Tuesday 16 October 2018, 02:41

Betty Halim Belum Ditahan MAKI Praperadilankan Jaksa Agung

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - 05-06-2018 – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dengan pengurusnya  Boyamin bin Saiman, Komaryono, dan Rizky Dwi Cahyo Putra mengajukan permohonan praperadilan terhadap Jaksa Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Praperadilan diajukan MAKI terhadap Jaksa Agung RI karena belum ditahannya Betty Halim. “Kami sudah mendaftarkan permohonan praperadilan ke PN tertanggal 5 Juni 2018 dengan nomor : 69/Pid.Prap/2018 PN. Jak.Sel,” kata Boyamin di sela-sela acara buka puasa bersama para wartawan di sebuah restaurant di Blok M, Jakarta Selatan.

Menurut Boyamin bin Saiman, praperadilan diajukan demi keadilan. Pasalnya, Jaksa Agung melalui Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, belum melakukan penahanan terhadap tersangka Betty Halim. Padahal, dalam kasus korupsi penempatan Dana Pensiun (Dapen) Pertamina (2013 – 2015), ditetapkan tiga orang tersangka yaitu Muhammad Helmi Kamal Lubis dan sudah menjadi terpidana karena sudah divonnis Pengadilan Tipikor Jakarta.

Begitu juga tersangka lainnya yaitu Edward Soerjadjaya sudah ditahan dan kini menjadi titipan Pengadilan Tipikor Jakarta di Rutan Kejaksaan Agung. Kasusnya masih berlangsung di Pengadilan

Tipikor Jakarta. Sementara Betty Halim belum dilakukan penahanan oleh Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Maret 2018.

“Kami sudah mendaftarkannya dan tinggal menunggu panggilan setelah ditetapkan PN Jakarta Selatan siapa yang akan menanganinya. Yah, karena libur panjang. Sudah jelas pemberitahuan penetapan hari sidang seusai lebaran. Jadi kami tinggal menunggu panggilan. Sementara bukti-bukti pendukung untuk praperadilan sudah siap,” jelas Boyamin sambil memperlihatkan asli pendaftaran praperadilannya.

Disebutkan bahwa BETY HALIM  sebagai Komisaris PT MDS diduga melakukan perbuatan  :

a)      Merekayasa harga saham SUGI di pasar regular bursa;

b)      Menjual saham SUGI yang masih terikat perjanjian repo dan belum dibayarkan kewajibannya kepada DP Pertamina;

c)      Melakukan repo saham SUGI yang dijual ke DP Pertamina;\

d)      Mengendalikan dan mengusai account nominee yang ada di PT MDS

yaitu PT BIC, Sdri. EA, Sdr. MW, Sdr. FP, Sdr. CHA, Sdr. YUS, Sdr. BBD, Sdri. LS, dan Sdr. RP, untuk melakukan transaksi jual beli saham SUGI kepada DP Pertamina dan Sdr. HKL;  Memberikan manfaat/keuntungan pribadi terkait penempatan saham SUGI kepada Sdr. HKL;”

Bahwa berdasar Pasal 25 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, namun dalam perkara korupsi aquo Termohon tidak jelas kelanjutannya dan atau menguap, menghilang, masuk peti es sehingga haruslah dimaknai telah terjadi Penghentian Penyidikan secara materiel atau diam-diam oleh TERMOHON;

Bahwa TERMOHON tidak segera melakukan Penahanan serta Proses Hukum selanjutnya terhadap Tersangka BETTY HALIM, dengan dalil tidak ada batas waktu Penyidikan, namun hal ini haruslah disinkronkan dengan ketentuan Pasal 78 KUHP tentang Daluarsa, sehingga upaya mengulur-ulur waktu haruslah dimaknai Termohon akan menunggu daluarsa sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHAP;

Bahwa dalam penanganan perkara Korupsi Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015 yang berlarut-larut dan  segera melakukan Penahanan serta Proses Hukum selanjutnya terhadap Tersangka BETTY HALIM, maka TERMOHON juga telah melanggar :

Pasal 9 ayat (3) International Convenant on Civil and political Right (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin;

b.      Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum yang berbelit-belit dan merupakan pelanggaran tershadap HAM;

Pasal 102, 106 dan khususnya Pasal 50 KUHAP yang benbunyi:

-      Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: ”Tersangka berhak segera

mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke

penuntut umum”;

-      Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: ”Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”; dan

-      Ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: ”Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.

Bahwa tujuan Praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP berbunyi : “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.” Bukan bermaksud menggurui, jika terjadi ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan bagi Korban Korupsi Seluruh rakyat NKRI dengan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi a quo, maka atas dasar kewenangannya maka Hakim dalam memberikan putusan

Praperadilan  tidak semata-mata atas formalitas dan kepastian hukum, tetapi Hakim  harus memutus Praperadilan aquo demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengabulkan seluruh Petitum Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo. Mohon diijinkan Pemohon merasakan hukum tegak, keadilan dan kebenaran ( JEJEGIN ADIL);

Bahwa berdasar uraian diatas terbukti TERMOHON melakukan Penahanan serta Proses Hukum selanjutnya terhadap Tersangka BETTY HALIM dalam perkara aquo adalah sebagai bentuk penghentian penyidikan perkara Korupsi Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015  secara materiel, diam-diam, menggantung dan menimbulkan ketidak pastian hukum.

Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas atas perkara  a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya TERMOHON diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketetentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan Penahanan terhadap Tersangka BETTY HALIM dan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum;

Sementara itu, baru-baru ini seusai solat Jumat Jaksa Agung RI  M.H Prasetyo kepada wartawan mengatakan bahwa Betty Halim pasti dilakukan penahanan. “Tinggal menunggu waktu saja. Yang pasti tersangka Betty Halim ditahan. Jadi tinggal menunggu waktu saja,” jelas Jaksa Agung menanggapi surat somasi yang dilayangkan MAKI kepada kejaksaan. (tob)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan