Hariandialog,Monday 16 July 2018, 10:35

Hakim Agung DR.H. Andi Samsan Nganro, SH,MH Sengketa Pers Harus Gunakan SEMA 13/2008

PDFPrintE-mail

Palangka Raya, hariandialog.com - 04-07-2018 - “Setiap kasus sengketa pers harus menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 tahun 2008 tentang Pers. Jadi sejak awal kasus sengketa pers sudah menyertakan ahli pers,” kata Hakim Agung DR.H. Andi Samsan Nganro, SH,MH.

Hal itu disampaikan Hakim Agung yang banyak menangani kasus sengketa Pers sejak jadi hakim biasa di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, kepada seluruh Dewan Kehormatan PWI Provinsi se Indonesia yang berjumlah 40 peserta  pada acara Pelatihan Ahli Pers di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kalimantan Tengah,  yang diselenggarakan  Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat dengan tuan rumah selaku penyelenggara DK PWI Kalteng dari tanggal 02 hingga 05 Juli  2018.

Menurut Andi Samsan Nganro selaku pemberi materi dengan judul “Putusan Peradilan Terkait Sengketa Pers Dalam Penerapan SEMA 13 Tahun 2008” yang dipandu moderator James Tobing selaku Sekretaris DKP Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa dalam menangani perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim perlu mendengar dan meminta keterangan ahli dari dewan pers, saat memeriksa berkas perkara. Sebab, Ahli Pers yang mengetahui dan mengerti  seluk beluk pers, baik secara teori maupun praktek. Hal tersebut sesuai dengan  isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tahun 2008.

Hakim Agung  Andi Samsan Nganro  memaparkan bahwa isi pokok dari SEMA No.13 Tahun 2018 tertanggal 30 Desember 2008, dalam penanganan atau pemeriksaan perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers. Bahkan, perkara pidana yang diadukan atas pemberitaan pers atau karya jurnalistik, sebaiknya sejak tingkat penyidikan di kepolisian sudah perlu didengar keterangan ahli dari Dewan Pers.

“Gunanya, untuk menentukan apakah kasus a guo murni kasus etik yang in casu merupakan wilayah kewenangan Dewan Pers atau memang kasus tersebut berpotensi adanya pelanggaran hukum di luar undang-undang Pers,” jelasnya

Sengketa Pers yang sering terjadi adalah akibar pemberitaan yang dilakukan sebuah penerbitan. Kesalahan pemberitaan bisa disebut pihak yang tidak terima menyebut pencemaran nama baik

atau penghinaan dan identik dengan pidana umum. Namun, karena pemberitaan adalah hasil karya jurnalistik dan harus mendengar dan meminta keterangan ahli pers. Hal tersebut guna mengetahui apakah ada kesalahan atau melanggar kode etik. Agar akhir dari penyelesaian sengketa pers benar-benar sesuai putusan yang benar berdasarkan SEMA No.13 tahun 2008.

Ahli Pers kata Andi Samsan Nganro adalah mereka yang ditunjuk oleh Dewan Pers Siapa yang berkedudukan di Jakarta. Tetapi dapat saja orang atau ahli dari luar Dewan Pers yang ditunjuk oleh

Dewan Pers karena mempunyai keahlian atau mempunyai kompetensi di bidang pers.  Dewan Pers yang sudah melalukan MOU dengan kepolisian ataupun kejaksaan, terkait  penanganan persoalan kasus pers, agar terus dibina. Salah satunya dengan cara melakukan  koordinasi Dewan Pers dengan istitusi penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan. Guna mewujudkan hal ini harus menciptakan dan memperbanyak ahli pers yang berkualitas. Sehingga ada pengaduan atau laporan sudah langsung dapat ditangkis dengan MOU maupun SEMA terkait kasus sengketa Pers.

Hakim Agung Andi Samsan Nganro yang digadang-gadangkan menjadi Ketua Dewan pers jika sudah pensiun itu menyelaskan bahwa sengketa pencemaran nama baik, menurutnya, bisa terjadi akibat

kesalahan pemberitaan di media. Misalnya, media memberitakan bahwa PT X mengeluarkan produk yang mencemarkan lingkungan. Padahal dalam kenyataannya, produk PT X selalu yang terbaik di pasar dan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bawha media pers telah melakukan kekeliaruan/kesalahan dalam hal isi pemberitaan mengenai PT X. Hal ini bisa menimbulkan sengketa antara pemilik usaha tersebut dengan pihak perusahaan penerbitan pers yang memberitakan.

Dalam kasus seperti ini.  sebenarnya jika orang/pihak yang terkena berita dan merasa dirugikan  mau menggunakan hak jawab atau hak koreksi, tentu tidak akan  timbul ekses terjadinya sengketa pers.

Sayangnya tidak jarang orang atau pihak yag merasa dirugikan enggan atau bahkan tak mau menggunakan hak jawab atau hak koreksi, melainkan cenderung menempuh jalur hukum untuk memulihkan kerugian yang dialami, baik melalui jalur pidana ataupun perdata. “Jadi bila sudah menyebar

UU Pers dan Kode Etik maka tidak ada pelaporan ke penegak hukum baik pidana maupun perdata. Disinilah tugas Ahli Pers menjelaskan kepada penyelidik maupun penyidik ataupun kejaksaan akan adanya Kode Etik dimana sebelum menempuh jalur hukum harus terlebih dahulu menggunakan hak jawab / bantahan / koreksi. Bila ini ditempuh oleh mereka yang dirugikan tidak akan terjadi sengketa,” terang Andi Samsan Nganro. (tob)

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

Comments  

 
0 #1 Hakim Agung DR.H. Andi Samsan Nganro, SH,MH Sengketa Pers Harus Gunakan SEMA 13/200879Roxana Friday, 13 July 2018
I can see that your blog probably doesn't have much traffic.
Your articles are interesting, you only need more new readers.
I know a method that can cause a viral effect on your website.
Search in google: dracko's tricks make your content go viral
Quote
 

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Tim Saber Pungli Pantau PPDB
Tim Saber Pungli Pantau PPDB Batam,hariandialog.com/Kepri-6-7-18-Tim Satuan Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kota Batam menyasar proses Penerimaan Peserta Didik Baru...
GAGAL JADI PEMIMPIN DAN JADI PEMIMPIN GAGAL
GAGAL JADI PEMIMPIN DAN JADI PEMIMPIN GAGAL

Oleh: Johan Murod Babelionia, S.IP.MM. Bangsa Indonesia telah...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan