Hariandialog,Tuesday 20 November 2018, 00:52

Triliunan Uang Negara di BTN Tanpa Bunga BPK Diminta Turun Tangan

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan, memeriksa uang negara yang dititipkan di PT Bank Tabungan Negara (BTN) oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.

“Sudah saatnya BPK turun tangan,” ungkap Boyamin Saiman menjawab Dialog di Jakarta, Rabu (15/8).

Seperti diberitakan, triliunan rupiah uang negara untuk masyarakat yang dititipkan di BTN melalui pengadilan-pengadilan sebagai titipan atau konsinyasi ternyata tanpa bunga. Uang yang dititipkan negara tersebut kebanyakan bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Uang tersebut sebagai pengganti pembayaran tanah dan/atau bangunan kepada masyarakat yang terkena penggusuran untuk proyek pembangunan jalan. “Bunganya ke mana, perlu ditelisik,” jelas Boyamin.

Uang konsinyasi dititipkan di BTN seusai Surat Menteri Keuangan RI tentang pembukaan rekening pengadilan di BTN. Tidak hanya membuka rekening, tapi juga sebagai tempat penyimpanan uang yang diperuntukkan bagi masyarakat, tapi bermasalah dalam hal kepemilikan. Karena tidak jelas siapa yang berhak atas uang tersebut sebagai ganti rugi pembayaran makanya dititipkan di pengadilan sebagai konsinyasi.

Setelah menerima uang konsinyasi tersebut, walau bukti pembayarannya hanya selembar kertas dari pimpinan proyek (pimpro), uang itu kemudian diteruskan ke BTN. Kapan saja bisa diambil oleh mereka yang berhak, setelah ada putusan bahwa penerima adalah pemohon.

Uang konsinyasi dengan jumlah triliunan rupiah di BTN itu tanpa dikenakan bunga, dan itu berlangsung berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak diambil, sehingga BTN diduga dapat mempergunakannya dengan leluasa. Pihak BTN sudah dipastikan beroleh bunga dari uang tersebut, sementara negara atau pemilik uang tidak mendapat apa-apa.

Sebagai contoh uang yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang selanjutnya disetorkan ke BTN Kantor Cabang Kuningan, Jaksel, sudah mencapai Rp.447.820.193.618,45 dan PN Jakarta Pusat menginformasikan sebesar Rp.47.212.055.601,92, serta  PN Bekasi, Jawa Barat, sebesar Rp.219.011.611.150. Sementara PN Depok, Jabar, PN Jakarta Barat dan PN Jakarta Timur maupun PN Jakarta Utara yang dimintai keterangan secara tertulis tentang jumlah uang titipan sebagai konsinyasi tertanggal 11 Juli 2018, sampai berita ini diturunkan mereka tidak menjawab. Tidak jelas apa yang menjadi alasan tidak diberikannya informasi akan jumlah uang titipan atau konsinyasi dari pengadilan itu.

Soal besaran uang tanpa dikenai bunga atas seizin Menteri Keuangan RI milik pihak ketiga di BTN melalui pengadilan-pengadilan ini pun coba dikonfirmasikan melalui surat ke Komisaris Utama PT BTN, Direktur Utama PT BTN dan Humas BTN tertanggal 14 Mei 2018. Namun hingga berita ini diturunkan surat tersebut belum ditanggapi. Konfirmasi diajukan untuk memenuhi amanat Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (tim)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Wisata Perahu Cara Menikmati Pantai Ancol
Wisata Perahu Cara Menikmati Pantai Ancol Jakarta, hariandialog.com - Didirikan pada tahun 1966, Taman Impian Jaya Ancol dibangun dengan tujuan untuk menjadi kawasan wisata terpadu dan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan