Hariandialog,Saturday 17 November 2018, 14:15

Izin Meikarta Bisa Dicabut KPK Akan Jerat Lippo dengan Pidana Korporasi

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com – Bukan hanya memidanakan orang-orangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan menjerat Lippo Group dengan pidana korporasi terkait dugaan suap perizinan proyek hunian Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku pihaknya membuka peluang menjerat Lippo Group, selaku korporasi, sebagai tersangka suap dalam kasus ini. Apalagi KPK telah berkomitmen untuk menetapkan korporasi yang terlibat kasus korupsi.

"Sudah menjadi komitmen KPK, kalau memang pidana korporasinya bisa dikenakan, tentu demi keadilan (Lippo Group ditetapkan sebagai tersangka). Karena sudah ada yang dikenakan sebelumnya, KPK harus 'prudent' (hati-hati, red)," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/10).

Menurut Saut, setiap kasus dugaan korupsi memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pihaknya akan mempelajari lebih lanjut bukti-bukti lain yang nanti didapatkan saat proses penyidikan. "Sabar dulu, dipelajari pelan-pelan. Hukum itu yang utama keadilanya, bukan dendamnya," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berpendapat, bila pengembang Meikarta mendapatkan izinnya dengan cara menyuap, maka izin tersebut dapat dibatalkan atau dicabut. “Kalau terbukti diperoleh dengan cara ilegal, maka izin bisa dicabut atau dibatalkan,” katanya.

KPK membongkar praktik culas dugaan suap perizinan proyek hunian bergengsi Meikarta melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), Minggu hingga Senin (14-15/10), di Bekasi dan Surabaya, Jawa Timur. KPK kemudian menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

Ke-9 tersangka itu ialah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Mereka tersangka penerima suap.

Lalu, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, konsultan Lippo Group, dan Henry Jasmen, pegawai Lippo Group. Mereka disangka sebagai pemberi suap.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang 90.000 dolar Singapura dan uang dalam pecahan Rp 100.000 sejumlah Rp 513 juta. KPK juga menyita dua mobil yang digunakan saat terjadi transaksi suap, yakni Toyota Avanza dan Kijang Innova. Pihak penerima suap diduga telah menerima Rp 7 miliar dari seluruhnya Rp 13 miliar yang dijanjikan.

Pihak penerima dijerat Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pihak pemberi dijerat Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), perusahaan di bawah Lippo Group yang menggarap Meikarta, akan melakukan investigasi internal terkait dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta. "Langkah pertama kami adalah PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan objektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi," kata kuasa hukum PT MSU, Denny Indrayana, seperti dikutip sebuah media, Selasa (16/10).

Denny yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan akan menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus ini. PT MSU akan memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang terbukti melanggar prinsip antikorupsi perusahaan. "Kami akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut," kata Denny.

Korporasi

Sebelumnya, KPK menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI), yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Nindya Karya (Persero) dan  PT Tuah Sejati, serta PT Tradha sebagai tersangka tindak pidana korporasi.

PT DGI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali, Tahun Anggaran 2009-2010, Senin (24/7/2017).

PT DGI merupakan korporasi pertama yang dijerat dengan pidana korupsi oleh KPK. Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwadi, Direktur Utama PT DGI, dan Made Meregawa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PT DGI melalui Dudung diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Dari nilai proyek Rp 138 miliar, diduga terjadi kerugian negara Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut.

KPK kemudian menetapkan dua perusahaan badan usaha milik Negara (BUMN)sebagai tersangka korupsi lainnya, 14 April 2018. Kedua korporasi tersebut adalah PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati yang diduga telah melakukan korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh.

PT NK dan PT TS melalui Heru Sulaksono selaku Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, merangkap kuasa Nindya dari Sejati Joint Operation, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terkait pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Peiabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011. Ini merupakan kali pertama kasus korupsi yang melibatkan BUMN. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka sebelumnya, yaitu PT DGI. Nilai proyek pembangunan dermaga dan pelabuhan itu mencapai Rp 793 miliar. Dari total tersebut, kedua korporasi menerima keuntungan sebesar Rp 94,8 miliar.

KPK juga menetapkan PT Tradha sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU), 18 Mei 2018. Temuan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus Bupati Kebumen, Jawa Tengah, Mohammad Yahya Fuad, dalam dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016.

KPK menemukan fakta-fakta dugaan Fuad sebagai pengendali PT Tradha, baik secara langsung maupun tidak Iangsung. Fuad diduga dengan sengaja turut serta dalam pengadaan proyek di Pemerintahan Kabupaten Kebumen. PT Tradha meminjam identitas lima perusahaan lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas, sehingga seolah-olah bukan PT Tradha yang mengikuti lelang. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari dugaan korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan.

PT Tradha diduga menggunakan identitas lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen dengan nilai total Rp 51 miliar. Selain itu, PT Tradha juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen sekitar Rp 3 millar seolah-olah sebagai utang. (tim)

 

Berita Sebelumnya:

Comments  

 
0 #2 Izin Meikarta Bisa Dicabut KPK Akan Jerat Lippo dengan Pidana KorporasiBestJetta Friday, 16 November 2018
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn additional cash
every month. You can use the best adsense alternative for any
type of website (they approve all websites), for more details simply search in gooogle:
boorfe's tips monetize your website
Quote
 
 
0 #1 Izin Meikarta Bisa Dicabut KPK Akan Jerat Lippo dengan Pidana Korporasiinflazz.com Friday, 26 October 2018
game yang menghasilkan uang 2018 terbaru di Inflazz :
https://inflazz.com/bisnis-aplikasi-mobile/20-game-yang-menghasilkan-uang-tanpa-modal/
Quote
 

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Wisata Perahu Cara Menikmati Pantai Ancol
Wisata Perahu Cara Menikmati Pantai Ancol Jakarta, hariandialog.com - Didirikan pada tahun 1966, Taman Impian Jaya Ancol dibangun dengan tujuan untuk menjadi kawasan wisata terpadu dan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan