Hariandialog,Saturday 17 November 2018, 14:15

Pengalihannya Dipertanyakan Tanah Negara Dikelola PT GPC

PDFPrintE-mail

Jakarta, haiandialog.com - 07-11-2018 - Ada beberapa bidang lahan tanah milik negara, baik yang semula ada bagunannya atau pun kosong, kini diduga dikuasai atau dikelola oleh pihak swasta, dalam hal ini PT Green Pramuka City (GPC).

Lahan tanah milik negara, dalam hal ini PT Angkasa Pura merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kaveling 49 Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, diduga dikuasai dan dikelola oleh PT Green Pramkua City dengan membangun beberapa tower apartemen, yakni Apartemen Green Pramuka City.

 

Sementara itu, proses peralihan penguasaan dan pengelolaan lahan tanah dari PT Angkasa Pura kepada PT Green Pramuka City sejak kapan dimulai dan berakhirnya kapan, tidak jelas. Begitu juga terkait kerja sama antara negara, dalam hal ini dikuasakan kepada Sekretariat Negara atau Kementerian BUMN, dengan pihak swasta, dalam hal ini PT Green Pramuka City, juga tidak jelas. Bahkan, nantinya bangunan apartemen kalau sudah berakhir kerja samanya menjadi milik siapa. juga tidak jelas.

Menurut sumber yang layak dipercaya, kepemilikan lahan tanah milik PT Angkasa Pura dengan luas puluhan hektare itu tidak jelas sekarang, karena telah terbit sertifikat atas nama PT Green Pramuka City, namun tidak diketahui apakah kepemilikannya berada di atas sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Milik. Sebab, saat mengajukan Surat Izin Prinsip Penggunaan (SIPP) tanah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, disebut atas nama PT Green Pramuka City.

Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa kepemilikan atas apartemen tersebut hingga kini tidak jelas. Sebab, apartemen berdiri di atas lahan tanah milik negara yang notabane tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Begitu juga terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pajak dari keberadaan Apartemen Green Pramuka City, juga tidak jelas berapa.

Sementara itu, terkait fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) atas keberadaan Apartemen Green Pramuka City untuk masyarakat melalui Pemprov DKI Jakarta, juga tidak jelas. Apakah ada fasum-fasos yang telah diserahkan dan di mana serta dalam bentuk apa, juga tidak jelas. ”Pendapatan negara dari penagihan pajak baik saat terjadinya jual-beli apartemen antara pengelola dan masyarakat juga tidak jelas. Ya, ada sungkannya pihak kantor pajak maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan audit dengan alasan aset itu milik negara,” ungkap si sumber.

Ketika hal ini dipertanyakan kepada Direktur Utama PT Green Pramuka City melalui surat dengan tembusan ke komisaris maupun Humas PT Green Pramuka City tertanggal 26 September 2018, dengan nomor surat: 1.293/Dia-Sk-Online/Kfb/09, hingga berita ini diturunkan pihak PT Green Pramuka City belum memberikan tanggapan atau penjelasan. Padahal, pertanyaan diajukan kepada pihak pengelola agar tulisan di koran ini berimbang, sesuai amanat Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pres, dan juga Kode Etik Jurnalistik, serta UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dengan tujuan yang sama, juga diajukan pertanyaan ke Biro Aset Negara di Sekretariat Negara (Sekneg) dengan tembusan ke bagian Humas di kantor tersebut, tertanggal sama, yakni 26 September 2018, tapi hingga berita ini diturunkan juga belum ada tanggapan. Padahal, surat-surat yang dikirimkan, semuanya sampai ke tujuan, karena tidak kembali selayaknya surat salah alamat atau tidak dikenal si penerimanya. Pertanyaan dimaksud terkait lahan tanah milik PT Angkasa Pura, PT Perumnas, dan Pemprov DKI Jakarta. (tob)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Wisata Perahu Cara Menikmati Pantai Ancol
Wisata Perahu Cara Menikmati Pantai Ancol Jakarta, hariandialog.com - Didirikan pada tahun 1966, Taman Impian Jaya Ancol dibangun dengan tujuan untuk menjadi kawasan wisata terpadu dan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan