Kejagung dukung PT ASDP Dalam Pelayanan Jasa Angkutan Masyarakat

Print

Jakarta, hariandialog.com - Guna menjaga kelancaran pembangunam infrastruktur pelabuhan dan penyeberangan, maka PT ASDP menggandeng Kejaksaan Agung untuk membantu permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara."Kontribusi nyata ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan usaha ASDP tetap on the right track yaitu memenuhi prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance," kata Kapuspenkum Mukri, di Jakarta, Kamis (8/11). Kerja sama antara PT ASDP (BUMN) dengan Kejaksaan Agung diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama (Dirut) ASDP, Ira Puspadewi, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Loeke Larasati A., di Jakarta (Jumat, 2/11).Mukri menerangkan kesepakatan bersama tersebut merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha ASDP, yang selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. "Pendampingan Hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara kepada ASDP merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016," kata Loeke seperti dikutip oleh Mukri.Instruksi Presiden itu  menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan/pertimbangan hukum. Antara lain kepada BUMN, dengan mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, sehingga di sisi lain akan meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi yang ada.MENDUKUNGDijelaskan Loeke, sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah melakukan tugas Public Service Obligation, ASDP juga bertanggung jawab menyediakan perhubungan laut terutama untuk Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan usahanya tersebut, tak jarang ASDP berhadapan dengan permasalahan hukum. Oleh karena itu, sinergi dengan Kejaksaan diharapkan mampu menanggulangi permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. "Kami berharap kerja sama ini sangat mendukung kegiatan usaha ASDP sehari-hari terutama dalam penyediaan layanan jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang yang andal,"  kata Dirut ASDP.Mukri menyatakan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memberikan Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit)."Pertimbangan dimaksud bersifat preventif sehingga diharapkan mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan," ujar Mukri.Selain itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dapat memberikan Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi) dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara. (ahi)

Berita Sebelumnya: