Hariandialog,Tuesday 11 December 2018, 11:00

Pemerintah Akan Cabut Izin Frekuensi Tiga Perusahaan

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com.-  18-11-2018.- Pemerintah
melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mencabut
izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz yang diberikan kepada PTFirst Media
Tbk (KBLV), PT Internux (Bolt), dan PT Jasnita Telekomindo. Ketiga perusahaan tersebut sampai batas jatuh tempo yang diberikan
oleh Kominfo kemarin, Sabtu (17/11), masih belum melunasi kewajiban
membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio. "Tidak ada
pembayaran yang masuk sampai pagi. (Maka akan-red) diproses dengan
ketentuan yang berlaku," ujar Direktur Operasi Sumber Daya SDDPI
Kominfo Dwi Handoko kepada detikINET, Minggu (18-11-2017).

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu,
menuturkan hingga batas akhir Sabtu (17/11) pukul 23.59, ketiga
operator tidak melakukan pelunasan hutang BHP Frekuensi. "Karena hari
ini hari libur, Kemkominfo sedang memproses penyiapan SK Pencabutan
Izin Penggunaan Frekuensi Radio kepada ketiga operator tersebut. Besok
Senin, 19 November, kami akan keluarkan SK Pencabutan tersebut,"
tegasnya.

Sebagai informasi, PT First Media Tbk (KBLV) dan Bolt menunggak
kewajiban membayar BHP frekuensi radio di 2,3 GHz untuk tahun 2016 dan
2017. Jumlah tunggakan pokok dan dendanya masing-masing Rp
364.840.573.118 (Rp 364 miliar), sedangkan Bolt menyentuh angka Rp
343.576.161.625 (Rp343 miliar).

Kedua perusahaan Lippo Group ini diketahui belum menunaikan kewajiban
membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio tahun 2016 dan
2017 dengan tunggakan plus denda total Rp 708 miliar. "Bukan izin
pengoperasiannya, tapi izin penggunaan frekuensinya yang kalau tidak
ada settlement sampai tanggal 17 November, itu bisa dicabut izin
penggunaan frekuensinya," tegas Menkominfo Rudiantara beberapa hari
lalu.

Selain First Media dan Bolt, ada PT Jasnita Telekomindo yang juga
macet kewajiban membayar BHP frekuensi radio. Tercantum di laporan
Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz
dalam tabel "Kewajiban Pembayaran BHP Frekuensi Radio" yang dirilis
Kominfo, tunggakan plus denda Jasnita mencapai Rp 2,197 miliar.

Sebagai informasi, Jasnita adalah operator BWA yang mendapatkan izin
penggunaan frekuensi untuk Zona 12 di Sulawesi bagian Utara.
Perusahaan ini didirikan oleh Semuel Abrijani Pangerapan yang notabene
menjabat Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Patut dicatat, pelanggan First Media untuk layanan TV dan internet
kabel sejauh ini tak perlu cemas karena dinyatakan tidak terimbas
masalah PT First Media Tbk (KBLV) dengan Kominfo tersebut. Hal itu
ditegaskan oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
(SDPPI) Kementerian Kominfo, Ismail, kepada detikINET belum lama ini.

"Kasus ini hanya untuk lisensi penggunaan spektrum frekuensi 2,3 GHz,
tidak terkait dengan layanan First media yang menggunakan kabel optik
yang dijalankan oleh Link Net. Jadi mereka tetap dapat beroperasi
untuk yang layanan kabelnya," ujarnya. (dtc/far)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Kementan Raih 3 Penghargaan WBK dan 1 WBBM
Kementan Raih 3 Penghargaan WBK dan 1 WBBM Jakarta, hariandialog.com (10/12) - Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil meraih penghargaan  zona integritas menuju Wilayah Bebas dari...
Lewat Gempita Ribuan Petani Luwu Utara Diguyur Program Kementan
Lewat Gempita Ribuan Petani Luwu Utara Diguyur...

Luwu Utara, hariandialog.com- ratusan ketua kelompok tani  bersuka...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan