Hariandialog,Saturday 15 June 2019, 14:03

Tunggak Iuran BPJS Naker, Rp1,1 T, Kejati DKI Pidanakan Perusahaan

PDFPrintE-mail

Jakarta. hariandialog. com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI berencana akan mempidanakan sebanyak 43. 855 perusahaan, yang belum melunasi iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan (Naker) sebesar Rp1, 147 triliun (T). Menurut Wakil Kepala Kejati DKI Pathor Rachman, langkah mempidanakan perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan pasal 55 UU BPKS No.  24/2011.

"Mereka yang tidak melaksanakan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dipidana selama delapan tahun penjara atau denda sebesa Rp1 miliar," kata Pathor Rachman, di Kejati DKI Jakarta, Rabu (5/12).Isyarat bakal mempidanakan perusahaan-perusahaan bandel ini disampaikan, dalam dan usai pertemuan dengan 64 perusahaan bersama Asdatun Arief Mulyawan, Ahmad Hafiz (Deputy Direktur BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta) dan Asisten Deputy Bidang Pemasaran Weti, di Aula Kejati DKI.Pathor menjelaskan langkah itu semata agar perusahaan patuh akan kewajiban atas ketentuan perunsanhan dan sekaligus mendukung program pemerintah."Akibat lalainya perusahaan tersebut, menghambat BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi hak normatif dari pekerja yang memang sudah merupakan kewajiban dari perusahaan tersebut."
SURAT KUASA KHUSUSLangkah pertama Kejati DKI, setelah menerima Surat Kuasa Khusus dari BPJS Ketengakerjaan DKI adalah mengundang mereka dalam upaya penagihan terhadap kewajiban tersebut."Seperti hari ini (Rabu), bersama BPJS Ketenagakerjaan diundang 82 perusahaan untuk diberikan penjelasan dan akibat hukum, jika tidak melalaikan kewajiban," terang Pathor.Dari 82 perusahaan yang diundang, dalam pertemuan, di Aula Kejati DKI sebanyak 64 perusahaan yang hadir. Mereka belum menyelesaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran Iuran dengan potensi sebesar Rp. 32.6 miliar.Sesuai dengan ketentuan perundangan, dengan diberikan SKK oleh BPJS Ketenakerjan, maka Kejati DKI bertindak selaku jaksa pengacara negara dapat memediasi, menggugat perdata dan bahkan mempidanakan perusahaan-perusahaan yang  bandel. (ahi)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

PWI Bengkulu Tali Asih Janda Wartawan
PWI Bengkulu Tali Asih Janda Wartawan Bengkulu, hariandialog.com – 3-5-2019 - Bentuk kepedulian terhadap sesama teman se profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu...
Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, Pelayanan Publik di Badung Tetap Buka
Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, Pelayanan Publik...

Denpasar, hariandialog.com - 28-5-2019Berkenaan dengan telah ...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Prioritas Utama Kehidupan

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Pri…

Medan hariandialog.com - 6-5-19 - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), E...

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wagub Sumut Harapkan Pelayanan Pasien Ditingkatkan

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wag…

Medan, hariandialog.com -  6-5-19 - Wakil Gubernur Sumatera Utara (S...

TEKNOLOGI

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan