Hariandialog,Tuesday 11 December 2018, 11:00

Penghuni Senayan Berang: KPK Wacanakan DPR Tak Digaji

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com– “Jangan ngomong sembarangan,” ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon di Jakarta, Rabu (5/12) Politisi Partai Gerindra itu menanggapi “gurauan” Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang menggulirkan wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang (UU) yang dirancang tidak rampung.

"Ya, mungkin dia (Saut) enggak mengerti ya? Dia enggak mengerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi,” jelasnya seperti dikutip sejumlah media.

Fadli mengklaim, lamanya pembuatan dan pembahasan undang-undang (UU) di DPR bukan karena persoalan mau atau tidak mau, tapi hal itu karena adanya tarikan-menarik politik dalam pembahasannya. "Dan tidak semua harus diundangkan. Bayangkan, nanti orang pakai peci harus diundangkan, pakai baju harus diundangkan. Di negara-negara tertentu, mereka sudah habis. Artinya, peraturannya sudah diundangkan semua. Rakyat juga belum tentu mau diatur dengan undang-undang, iya ‘kan? Perlu ada kebebasan. Kecuali undang-undang yang memang dibutuhkan," tegasnya.

Fadli kemudian meminta agar Saut tidak sembarangan bicara. Apalagi, jika pernyataan yang dikeluarkan tidak sesuai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi)-nya. "Jadi pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai komisioner KPK. Jadi, harus hati-hatilah, jangan ngomong sembarangan begitu," tandasnya.

MINTA RAKYAT MAKLUM

Sebelumnya, Fadli Zon juga minta rakyat maklum terkait penurunan intensitas kinerja anggota DPR di tahun politik atau menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Menurutnya, penurunan kinerja anggota legislatif saat ini merupakan hal yang patut dimaklumi. Sebab, dalihnya, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.

Hal tersebut disampaikan Fadli menanggapi hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Fungsi Pengawasan Formappi M. Djadijono menyatakan kinerja anggota DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 jeblok.

Menurut Djadijono, DPR belum melaksanakan tupoksinya dengan baik bahkan cenderung jeblok. Menurutnya, implementasi fungsi legislasi DPR sangat minim hasil dan prestasi.

Djadijono juga menyoroti DPR yang menunda-nunda penyelesaian pembahasan RUU Prioritas. RUU-RUU yang sudah dibahas selama lebih dari lima kali masa sidang pun pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 justru disetujui untuk diperpanjang waktu pembahasannya.

Selain itu, Djadijono mengkritik fungsi anggaran DPR. Ia menyinggung adanya komisi tertentu di DPR yang mengadakan rapat pembahasan pagu anggaran dengan kementerian atau lembaga mitra kerjanya yang dilakukan secara tertutup.

Terkait pembahasan UU di DPR yang sering molor, Wakil Ketua KPK,Saut Situmorang pun mewacanakan agar anggota DPR yang malas tidak digaji. "Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang. Hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," ujar Saut saat diskusi di sebuah hotel di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

"Jadi kalau ada undang-undang disahkan DPR itu honest enggak, sih? Orang yang enggak berintegritas itu, enggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR enggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji," jelasnya seperti dikutip sejumlah media.

Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarif, kemudian mengatakan semua orang harus bekerja agar mendapat bayaran. Oleh sebab itu, jika orang tidak bekerja, maka tak layak mendapat bayaran alias gaji.

"Tadi itu kita berharap bahwa harusnya gaji atau remunerasi yang diterima pejabat publik, bukan cuma DPR, itu berdasarkan hasil kerjanya. Tapi pada saat yang sama Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) bilang gubernur, bupati, itu gaji yang tertulis Rp 5 juta - Rp 6 juta. ‘Kan enggak masuk akal. Jadi kalau mau reformasi birokrasi, kita harus serius," ujarnya seperti dilansir sebuah media.

"Itu ‘kan pekerjaannya (DPR) salah satunya membuat undang-undang. Kalau dia buat undang-undang terus enggak jadi-jadi, seharusnya enggak berhak mendapat gaji," sambung Syarif.

Namun, dia mengatakan hal ini baru sebatas wacana dan bukan usul resmi dari KPK. Menurutnya, selama ini yang ingin diterapkan di pemerintahan adalah merit system.

"Sekarang merit system ‘kan? Jadi, harus berdasarkan kinerja. Kalau kita jadi buruh di jalan lalu  rajin kerja, kita dapat lebih banyak. Sopir juga begitu. Di mana saja. Jadi pengusaha juga begitu. Kalau sekarang kerja dan enggak kerja sama saja gajinya. Sedangkan yang tanggung jawabnya besar, seperti gubernur dan bupati, negara menghargainya juga sangat sedikit, sehingga passion untuk berbuat tidak jujur menjadi tinggi. Apalagi kalau biaya politiknya mahal," jelasnya. (tim)

 

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Kementan Raih 3 Penghargaan WBK dan 1 WBBM
Kementan Raih 3 Penghargaan WBK dan 1 WBBM Jakarta, hariandialog.com (10/12) - Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil meraih penghargaan  zona integritas menuju Wilayah Bebas dari...
Lewat Gempita Ribuan Petani Luwu Utara Diguyur Program Kementan
Lewat Gempita Ribuan Petani Luwu Utara Diguyur...

Luwu Utara, hariandialog.com- ratusan ketua kelompok tani  bersuka...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan