Hariandialog,Tuesday 19 March 2019, 14:21

Terkait Suap Proyek Meikarta Jaksa KPK Bantah Nota Keberatan Billy Sindoro

PDFPrintE-mail

Bandung, hariandialog.com.- 02-01-2019-  Jaksa Penuntut
Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Jawa
Barat di Bandung dengan tegas membantah  seluruh nota keberatan yang
diajukan kuasa hukum terdakwa Billy Sindoro terkait kasus suap
perizinan proyek Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

Hal itu muncul setelah Billy Sindoro melalui kuasa hukumnya
atau pengacaranya dalam  materi nota keberatan atau eksespi yang
diajukan sudah melampaui koridor yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Intinya bahwa eksespi yang disampaikan
penasihat hukum sudah masuk pokok perkara (dan) seyogyanya harus
ditolak, dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkaranya," kata jaksa
KPK Taufik, seleps persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung,
Rabu, (02- 01-2019)..

Seperti diungkapkan, sebelumnya, kusa hukum terdakwa Billy
Sindoro mengajukan  nota keberatan kepada majelis hakim. Isi nota
keberatan adalah dakwaan jaksa dinilai kabur. Selain itu, kuasa hukum
menolak kliennya didakwa terlibat pengurusan Surat  Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah (SIPPT) dengan komitmen fee Rp 10,5 M. Dia mengatakan
nama kliennya itu muncul setelah SIPPT terbit.

Materi nota keberatan itulah yang dibantah atau disanggah
jaksa KPK.  Jaksa menilai materi keberatan Billy tidak sesuai fakta
hukum yang diperoleh KPK. Dalam surat dakwaan, peran dan perbuatan
Billy sudah jelas dan tercatat.

Jadi, keberatan terdakwa tersebut tidak sesuai fakta hukum yang
didapatkan KPK.

Dalam surat dakwaan disebutkan, Billy Sindoro yang juga
salah seorang pejabat di PT Lippo Group  diduga terlibat dalam
mengurus SIPPT. Billy pun dinilai mengetahui soal komitmen fee sebesar
Rp 10,5 miliar untuk mengurus SIPPT di kantor Pemda  Kabupaten Bekasi,
Cikarang Pusat. .

"Bahwa ini rangkaian untuk mendapatkan izin, tidak sendiri-sendiri.
Goalnya untuk mendapatkan izin, kan, melalui proses, enggak bisa
dilihat per bagian intinya untuk mendapatkan izin. Ini satu
rangkaian," kata Taufik.

KPK mendakwa Billy terlibat dalam perkara suap untuk
mendapatkan  perizinan proyek Meikarta. Ia didakwa terlibat menyuap
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah ASN Pemerintah
Kabupaten Bekasi. Billy didakwa memberi uang  kepada Bupati dan
sejumlah ASN sebesar Rp 16,182 milyar.

Majelis hakim akan membacakan putusan sela terkait pengajuan eksespi
Billy itu dalam sidang berikutnya. Hakim akan memutuskan apakah sidang
akan dilanjutkan atau tidak dihentikan setelah terdakwa Billy Sindoro
mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan jaksa KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya dalam kasus ini yang ditahan KPK
disamping Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas
PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.
Kemudian Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala
Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur
Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryadi,
konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group
Henry Jasmen.(dbs/far)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Canangkan Program WBBM, Pemberian Hak-Hak Narapidana Semakin Pasti
Canangkan Program WBBM, Pemberian Hak-Hak... Jakarta. Hariandialog. Com - Ditjen Pemasyarakatan (PAS) mendeklarasikan Pemberian Hak Remisi, Integrasi Narapidana dan Anak serta Pencanangan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu Tidak Maksimal

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu T…

Bengkulu, hariandialog.com – 31-1-2019 - Rumah sakit milik Pemerinta...

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terkendala Dokter Spesialis”

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terken…

Bengkulu, hariandialog.com - 24-1-19 - Direktur RSUD dr M.Yunus Beng...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan