Hariandialog,Friday 15 February 2019, 03:08

Periksa Pahala Nainggolan ICW Desak KPK Bentuk Komite Etik

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - “Badai” kembali menerpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ironisnya, “badai” itu justru berasal dari internal KPK sendiri. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan diduga melanggar kode etik lantaran membantu korporasi dengan menandatangani surat tanggapan KPK atas permohonan bantuan klarifikasi ke HSBC oleh PT Geo Dipa Energi. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mendesak KPK segera membentuk Komite Etik untuk memeriksa Pahala Nainggolan.

"Karena ada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan di luar kewenangannya sebagai Deputi Pencegahan. Sudah saatnya KPK membentuk Komite Etik," ungkap peneliti ICW Lalola Easter, Sabtu (2/2).

Dalam surat tersebut, seperti dilansir sejumah media, KPK mengatakan tidak bisa melakukan penelusuran transaksi keuangan PT Bumigas Energi dan Honest Group Holdings Limited di HSBC Hongkong lantaran sudah di luar periode penyimpanan data HSBC Hongkong. "Dalam hal ini Pahala Nainggolan kemudian menjawab surat tersebut, dengan memberikan informasi yang sebetulnya bersifat rahasia," jelas Lalola.

Dugaan pelanggaran ini muncul karena adanya konflik kepentingan dalam menerbitkan surat tanggapan tersebut. Pahala disebut punya hubungan baik dengan Komisaris Utama PT Geo Dipa Energi, Ahmad Sanusi. Hubungan ini terjalin ketika keduanya menjabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di mana Sanusi merupakan atasan dari Pahala kala itu.

"Kalaupun benar, perbuatan Pahala Nainggolan menyebarkan informasi itu tidak tepat. Makanya kami minta KPK melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik ini," papar Lalola.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak banyak memberi jawaban saat dikonfirmasi. Ia belum memastikan pihaknya telah menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Pahala Nainggolan. "Saya belum terima informasi dari pengawas internal. Nanti bisa dicek dulu," ujar Febri Diansyah, Sabtu (2/2), seperti dikutip sebuah media.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK tentang Kode Etik dalam Bab 3 Nilai-nilai Dasar Pribadi pada Pasal 4 ayat (1), pimpinan KPK harus terbuka serta transparan dalam pergaulan internal dan eksternal.

Lalu Bab 4 Kode Etik pada Pasal 5 ayat (3) disebut Kode Etik diterapkan tanpa toleransi sedikit pun atas penyimpangannya (zero tolerance) dan mengandung sanksi tegas bagi mereka yang melanggar.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengaku dirinya sudah berhenti bertugas di BPKP pada 1995, sehingga tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah tersebut. “Posisi saya waktu keluar golongan II B (Ketua Tim Pemeriksa). Kalau dihitung-hitung sudah 23 tahun lalu. Jadi, saya masih prajurit banget,” kata Pahala seperti dilansir sebuah media.

Pahala juga mengklaim tidak mengenal Komisaris Utama PT Geo Dipa Energi Ahmad Sanusi. “Lagi pula saya tidak kenal beliau (Ahmad Sanusi, red),” ucapnya.

KPK pernah membentuk Komite Etik pada Juli 2011 dan mulai bekerja pada Agustus 2011. Komite Etik KPK ini beranggotakan Abdullah Hehamahua, Syafii Maarif, Bibit Samad Rianto yang saat itu juga Wakil Ketua KPK, Marjono Reksodiputro, Said Zainal Abidin dan Sjahrudin Rasul.

Mereka memeriksa 37 orang yang meliputi unsur internal dan eksternal KPK untuk mengklarifikasi benar atau tidaknya tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin bahwa Wakil Ketua KPK saat itu Chandra M Hamzah pernah lima kali bertemu dirinya. Nazaruddin menuduh Chandra menerima duit dari pengusaha terkait kasus yang sedang diusut KPK.

Namun kesimpulan akhir Komite Etik tidak ada pimpinan yang melakukan pelanggaran, namun terdapat dua pejabat yang diputus melakukan pelanggaran ringan. (tim)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu Tidak Maksimal

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu T…

Bengkulu, hariandialog.com – 31-1-2019 - Rumah sakit milik Pemerinta...

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terkendala Dokter Spesialis”

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terken…

Bengkulu, hariandialog.com - 24-1-19 - Direktur RSUD dr M.Yunus Beng...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan