Hariandialog,Saturday 15 June 2019, 14:03

Tingkatkan ke Penyidikan kasus MVPP, Dirut PLN Sofyan Basir diperiksa intensif

PDFPrintE-mail

Jakarta.  Hariandialog.  Com - Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir diperiksa oleh Kejaksaan Agung tetkait dengan kasus dugaan korupsiSewa Leasing Marine Vessel Power Plant (MVPP) atau Kapal Pembangkit Listrik PLN,2016-2017.Namun,  sampai pemeriksaan usai Jumat (24/5) sore usai diperiksa sejak pukul 09. 00 WIB,  di Gedung Bundar status Sofyan Basir masih sebagai saksi belum tersangka. "(Kapasitas)  sebagai saksi, " kata Jaksa Agung M.  Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan udai sholat Jumat,  di Kejagung,  Jumat (24/5).Dia beralasan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar Rp759 miliar per-sstu unit kapal per-tahun ini,  masih dalam penyidikan umum (belum ada penetapan tersangka).

"Jadi tim pemeriksa masih memeriksa para saksi untuk mengumpulkan bahan keterangan dan alat bukti (guna ditetapkan para tersangka dan diterbitkan surat penetapan tersangka), " jelas Prasetyo. Dia menambahkan pemeriksaan terhadap Sofyan Basir baru dapat dilakukan,  setelah tiga kali pemanggilan dikirimkan oleh tim penyidik. "Saya mendapat laporan dari Pidsus (Pidana Khusus) untuk ketiga kalinya panggilan dan baru senoat memenuhinya, " ujarnya. Menyoal adanya pemanggilan Sofyan oleh KPK,  pada hari yang sama dalam kasus lain,  yakni kasue dugaan korupsi Proyek PLTU-1 Riau. Prasetyo mengatakan saksi lebih memilih panggilan Kejagung,, sebab sudah tiga kali dipanggil. "Tentu,  pemanggilannya oleh KPK akan dijadwal ulang. "Kuasa Hukum Sofyan Basir,  yakni Soedillo Aribowo yang dihubungi wartawan membenarkan kliennya belum dapat memenuhi panggilan KPK,  karena harus memenuhi panggilan Kejagung. "Pak Sofyan ada panggilan juga di Kejagung dan memenuhi panggilan Krjagung lebih dahulu, " terangnya. Sofyan sudah kedua kali ini mendatangi Gedung Bundar,  setelah sekitar enam tahun lalu juga hadir dalam kasus penggadaan Drying Centre sebagai Dirut Bank Bukopin. Meski sempat disebut-sebut dugaan keterlibatannya,  tapi statusnya masih sebagai Saksi.  Namun 10.anak buahnyadijadikan tersangka bersama Dirut PT Agung Pratama Lestari Gunaean Ng,  sejak 2008. Tahun 2014 kasus kbi dihentikan penyidikan dengan aladan tidak ditemukan kerugian negara. APRESIASIPelapor kasus MVPP Boyamin Saiman yang juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)  mengapresiasi kinerja Kejagung dalam penyelidikan hingga ditingkatkan ke penyidikan "Kasus ini dilaporkan ke Jaksa Agung,  21 Maret 2018 dengan tembusan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pifans Khusus dan Komisi Kejaksaan," ungkap Boyamin terpisah,  Sabtu (25/5) pagi. Pria asal Ponorogo ini terang-terangan menyebut proyek ini syarat penyimpangannya dan korupsi hingga menguras uang negara. Kasus berawal saat PLN (BUMN)  bekerjasama dengan PT Kar Powership Indonesia (KPI)  dalam penyediaan penyewaan kapal laut pembangkit tenaga listrik di Amurang-Manado, Kupang, Ambon, dan Belawan, 2016. Atas perjanjiian ini, KPI telah berproduksi dan telah menerima pembayaran dari PT. PLN.
Namun,  belakangan diketahui tender ini diduga  telah terjadi persaingan tidak sehat. Dimana Panitia/PLN telah mengarahkan pemenang kepada PT KPI. Padahal,  KPI baru didirikan menjelang pelaksanaan tender. "Tender yang diarahkan dan tidak kompetitif tersebut  akhirnya menjadikan harga yang didapatkan terlalu mahal dan berpotensi merugikan Negara;," kata Boyamin. BELUM BERIZINDugaan pelanggaran lain,  saat PT KPI diumumkan sebagai pemenang lelang,  ternyata belum memiliki Ijin Usaha Penyedia Tenaga Listrik ( IUPTL) untuk syarat kegiatan penjualan daya listrik kepada PLN."Semestinya PT KPI tidak lolos syarat administrasi maupun teknis," tambahnga. Dengan tidak digugurkan maka telah terjadi persekongkolan dan berdasar rumus BPKP maka nilai kerugian Negara akibat sekongkol adalah nilai keuntungan ( Pemborong tidak berhak keuntungan) Persoalan lain,  dalam pelaksanaannya telah terjadi manipulasi atas  pembangkit listrik kapal terapung itu dijanjikan menggunakan bahan bakar gas, namun dengan berbagai alasan diganti dengan bahan bakar minyak yang harus diimpor yang harganya mencapai Rp885 per Kwh. Akibatnya memboroskan keuangan negara jika dibandingkan menggunakan sewa diesel darat yang harga bahan bakarnya hanya Rp400 per Kwh."Patut diduga telah terjadi mark up harga BBM (fuel) untuk mesin pembangkit listrik yang mana harga Fuel telah ditentukan sepihak oleh PT. KAR Turki selaku penyuplai tunggal fuel yang dibutuhkan kapal pembangkit  listrik."Padahal,  berdasar Perjanjian dengan PLN seharusnya  harga fuel ditentukan berdasar harga pasar dunia dengan patokan yang ditentukan oleh MOPS (Mean of Platts Singapore);
"Akibat  dugaan tindakan koruptif mark up Fuel dalam proyek aquo kerugian  negara diduga sebesar Rp.759 miliar per satu unit kapal dalam setahun," jelas Boyamin.  (ahi)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

PWI Bengkulu Tali Asih Janda Wartawan
PWI Bengkulu Tali Asih Janda Wartawan Bengkulu, hariandialog.com – 3-5-2019 - Bentuk kepedulian terhadap sesama teman se profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu...
Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, Pelayanan Publik di Badung Tetap Buka
Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, Pelayanan Publik...

Denpasar, hariandialog.com - 28-5-2019Berkenaan dengan telah ...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Prioritas Utama Kehidupan

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Pri…

Medan hariandialog.com - 6-5-19 - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), E...

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wagub Sumut Harapkan Pelayanan Pasien Ditingkatkan

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wag…

Medan, hariandialog.com -  6-5-19 - Wakil Gubernur Sumatera Utara (S...

TEKNOLOGI

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan