Hariandialog,Saturday 24 August 2019, 21:30
  • Create an account

Untuk Menyatakan Sikap: Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan Terdakwa Karen

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog,com. 10-06-2019.  Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Mukri, SH,MH, menyebutkan pihaknya menunggu salinan resmi dari putusan Pengadilan Tipikor atas terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan untuk menentukan sikap.

“Kan baru dibacakan hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jadi sikap kita menunggu putusan resmi apakah sikap kita nanti. Sesuai Undang undang masih ada waktu untuk menyatakan sikap. Yah semua tahu kita tuntut terdakwa 15 tahun penjara dan hakim memutus 8 tahun penjara. Artinya jauh dan jauh dari tuntutan kita yaitu putusannya,” kata Dr. Mukri yang Kapuspenkum itu. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum  terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan pidana  selama 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar  subsidair 4 bulan kurungan.

Mantan Direktur Utama PT Pertamina itu dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara tuntutan  tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), meminta agar terdakwa dihukum  15 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1miliar subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 284.033.000.000,-  subsidair 5 tahun penjara. Tuntutan tersebut karena  tim JPU juga menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Merujuk putusan Pengadilan Tipikor Jakarta atas vonis tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan atau tidak.

“Kami menunggu putusan resmi pengadilan. Sesuai ketentuan KUHAP, para pihak diberikan waktu selama 7 hari untuk mengambil sikap,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Mukri.

Dalam kasus tersebut terdakwa disebut  merugikan keuangan negara hingga Rp 568 miliar. Tindak pidana itu terjadi bermula pada 2009 ketika itu Pertamina melakukan kegiatan akuisisi (investasi nonrutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia. Kegiatan itu merujuk agreement for sale and purchase - BMG Project tanggal 27 Mei 2009 senilai US$ 31,917,228.

Namun, dalam pelaksanaannya justru ditemui dugaan penyimpangan terkait pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi, yakni tanpa kajian kelayakan (feasibility study) berupa kajian secara lengkap (final due dilligence), serta tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris.

Walhasil, kasus itu menyebabkan peruntukan dan penggunaan dana US$ 31,492,851 serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah AU$ 26,808,244 tidak memberikan manfaat atau keuntungan kepada PT Pertamina, khususnya dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional. (rel/tob)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media Baru”
Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media... Bengkulu, hariandialog.com – 15-8-2019 - Kekhawatiran terhadap penguasaan dunia sosial oleh negara kapitalis Amerika dengan lima perusahaan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN HARGANAS TINGK…

Grobogan, hariandialog.com- (6/7) Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH,...

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan  Ditemukan 36 Kasus HIV/AIDS

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan Ditemuka…

Denpasar, hariandialog.com – 26-6-19 - Di Kabupaten Badung ada  kece...

TEKNOLOGI

Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi Pelayanan Publik
Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi... Denpasar, hariandialog.com - 2-8-2010 - Asisten Ombudsman RI (ORI) Unit Kerja Khusus  Reformasi dan Transformasi Kelembagaan ( UKKRTK ) Perwakilan...
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional 2019
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek...

Denpasar, hariandialog.com - 30-8-2019 - Kabupaten Badung masuk nominasi...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan