Hariandialog,Wednesday 17 July 2019, 11:17

Pemberantasan Korupsi Kinerja Firdaus Dewilmar di Gorontalo Mengecewakan

PDFPrintE-mail

Gorontalo, hariandialog.com.- 11-07-2019.  – Aktivis Anti
Korupsi dan politisi kecewa dengan  kinerja mantan Kepala Kejaksaan
Tinggi (Kajati) Gorontalo, Firdaus Dewilmar, yang baru dimutasikan ke
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Pasalnya, selama dua tahun menjadi Kajati di Gorontalo,
tidak ada perkara korupsi berskala besar yang berhasil dibawa ke
Pengadilan. Kasus pembebasan lahan bagi pembangunan Gorontalo Outer
Ring Road (GORR) tidak tuntas penangannannya bahkan terkesan
controversial. Memang ada perkara yang masuk pengadillan seperti
korupsi Pasar Pontolo, Bulog, jalan tujuh ruas tapi semua itu hasil
kerja Kajati sebelumnya. Firdaus Dewilmar tinggal melimpahkan ke
penuntutan.

Aktivis LP3G, Abdul Deno Jaria mengatakan semula publik
menaruh harapan Firdaus Dewilmar dapat menuntaskan lebih banyak
perkara korupsi terutama sekali perkara pembebasan lahan untuk
pembangunan GORR. Karena dalam sejarah korupsi Gorontalo, ini kasus
yang menimbulkan kerugian negara terbesar yakni sekitar 85 milyar.

Ada 1200 orang diperiksa sebagai saksi selama sekitar 1.2
tahun, termasuk Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Tapi anehnya hanya
beberapa hari menjelang dimutasi, Dewilmar menetapkan 4 tersangka dari
level bawah, itu pun tidak disertai bukti kerugian keuangan negara
dari BPKP, hanya dari perhitungan Perguruan Tinggi, jauh dari
ekspektasi publik. “Kalau raport merah,” kata Deno.

Seperti diketahui Kepala BPKP Gorontalo Supriyadi
sebagaimana yang dilansir oleh beberapa media online lokal mengatakan
pihaknya belum menerbitan hasil perhitungan kerugian keuangan negara
dalam kasus GORR. “Sedang dikonfirmasi ke penerima ganti rugi lahan,”
katanya.

Sedangkan Ir. Qadri Bawondesz dari SMIAK menilai Firdaus
Dewilmar meninggalkan banyak perkara korupsi yang tidak selesai.
Diantaranya korupsi GORR yang mendapat atensi besar publik. “Satu
tahun lebih periksa GORR  tidak sebanding dengan hasilnya. Tidak ada
prestasi,” kata Qadri.

Lain lagi pendapat Politisi Adhan Dambea. Menurut mantan
Walikota Gorontalo ini, penetapan tersangka kasus GORR selain tidak
memiliki bobot hukum, juga bernuansa  pencitraan karena dilakukan
hanya beberapa hari menjelang mutasi Dewilmar. “Yang bisa menghitung
kerugian Negara hanyalah BPK atau BPKP. lembaga lain tidak bisa.
Makanya Saya katakan jika penetapan tersangka sangat prematur dan
terkesan ambisius,” ungkap Adhan Dambea yang juga sebagai pembina LSM
Yaphara Gorontalo.

Disebut tidak memiliki bobot hukum, kata Dambea  karena
dirinya pernah beberapa kali berdiskusi dengan Dewilmar yang saat itu
menjabat sebagai Kajati Gorontalo soal penanganan kasus GORR, dan
Dewilmar mengakui ada petunjuk dari KPK agar penyidik memasukan pasal
pencucuian uang karena ada petunjuk temuan aliran dana ketiga rekening
orang berbeda yang masih keluarga dan orang dekat pejabat penting di
Gorontalo.

“Saya kecewa begitu tahu yang ditetapkan sebagai tersangka
bukan orang yang dimaksud. Apalagi belakangan Kajati bilang Gubernur
tidak terlibat,” kata Dambea seraya manambahkan kalau Kajati sudah
menvonis Gubernur tidak bersalah padahal perkaranya sendiri belum
disidangkan. Itu sebabnya Dambea berharap pengganti Dewilmar bisa
secepatnya mengevaluasi keputusan pendahulunya.

Koordinator GCW (Gorontalo Corruption Watch) Deswerd Zougira
dalam releasenya mengatakan penetapan tersangka kasus GORR
tergesa-gesa. “Sprint penetapan tersangka bisa digugat, termasuk bisa
digugat oleh pihak Ketiga yang berkepentingan,” kata Deswerd yang
pernah memenangkan gugatan Praperadilan atas SP3 Fadel Muhammad
beberapa waktu lalu.

Sementara itu, mantan Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar yang
dimintai keterangan sejak pukul 22.00 wita malam tadi melalui layanan
WhatsApp belum memberikan keterangan terkait penilaian ‘raport merah’
aktivis peduli penegakan hukum di Gorontalo. Kami akan berusaha memuat
jawaban klarifikasi Firdaus Dewilmar terkait dengan pandangan LSM
Gorontalo. [KP/MM/FAR]

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Silahturahmi Insan Pers Gubsu dan Wagub Batal, Staf Humas dan Wartawan Berjoget Ria
Silahturahmi Insan Pers Gubsu dan Wagub Batal,... Medan,hariandialog.com- Silahturahmi yang digelar Biro Humas Sekdaprovsu Gubernur dan Wakil Gubenur Sumut batal. Pasalnya acara yang dikemas di...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN HARGANAS TINGK…

Grobogan, hariandialog.com- (6/7) Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH,...

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan  Ditemukan 36 Kasus HIV/AIDS

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan Ditemuka…

Denpasar, hariandialog.com – 26-6-19 - Di Kabupaten Badung ada  kece...

TEKNOLOGI

Bupati: Membangun Badung untuk Membahagiakan Masyarakat
Bupati: Membangun Badung untuk Membahagiakan... Denpasar, hariandialog.com - 1-7-19 - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup. I Ketut Suiasa dan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa bertatap...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan