Hariandialog,Thursday 22 August 2019, 16:26
  • Create an account

Menkumham Vs Walikota Tangerang

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - Orang Betawi bilang, ente jual ane beli. Itulah yang terjadi antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dan Walikota Tangerang, Banten, Arief Wismansyah. Keduanya berseteru dan saling menantang satu sama lain.

“Perseteruan” bermula dari sindiran yang dilontarkan Yasonna pada acara peresmian Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM pada Selasa (9/7) lalu. Yasonna menyindir proses perizinan pembangunan politeknik yang terasa dipersulit dengan frasa, “walikota kurang ramah”.

Sebagai “balasan”, Arief memutus layanan untuk fasilitas-fasilitas Kemenkumham di wilayahnya. Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga pengangkutan sampah di sekitar kantor milik Kemenkumham disetop oleh Pemerintah Kota Tangerang. PJU yang dimatikan antara lain di Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Imigrasi. Pemutusan layanan itu dilakukan sejak Senin (15/7).

Arief Wismansyah berdalih, kalau Kemenkumham punya layanan yang lebih ramah dari Pemkot Tangerang, ia mempersilakan. Jika pelayanan untuk fasilitas Kemenkum HAM mau dikembalikan, kata Arief, maka ia mengajak untuk menyelesaikan “perseteruan” tersebut. Ia ingin lahan-lahan Kemenkumham di wilayahnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Tangerang.

“Kita kemarin dianggap pelayanannya kurang ramah. Kalau yang masyarakat kita kembalikan, kita tetap tangani, enggak ada masalah (fasilitas Kemenkumham) yang untuk masyarakat. Ya, kalau Kemenkumham punya pelayanan yang lebih ramah dari Pemkot Tangerang, yang monggo kerso, ‘kan kita enggak bisa maksa,” kata Arief kepada wartawan usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7), seperti dikutip banyak media.

Arief meyakini pemutusan layanan untuk fasilitas Kemenkumham tak berdampak signifikan. Ia juga mengklaim belum mendengar adanya keluhan dari pihak Kemenkumham di wilayahnya.

Tak pelak, pihak Kemenkumham akhirnya melaporkan Walikota Tangerang Arief Wismansyah ke Polres Tangerang. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Abdul Karim membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan itu dilakukan Biro Hukum Kemenkumham pada Selasa (16/7) pukul 12.00 WIB.

“Iya tadi yang melaporkan perwakilannya, Biro Hukum Kemenkumham, jam 12 siang tadi,” kata Kombes Abdul Karim, Selasa (16/7), seperti dikutip sebuah media.

Menurut Abdul Karim, ada beberapa poin yang dilaporkan pihak Kemenkumham, salah satunya masalah lahan Kemenkum HAM. Penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, katanya, akan mempelajari lebih lanjut laporan tersebut untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Di pihak lain, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan, awal mula “perseteruan” pihaknya dengan Walikota Tangerang adalah dari pembangunan politeknik Kemenkumham di Kota Tangerang. Menurut Yasonna, izin untuk pembangunan politeknik itu dipersulit.

Pembangunan politeknik itu memang akhirnya mendapat izin. Saat Yasonna meresmikan politeknik itu, politikus PDIP itu melempar sindiran ke Walikota Tangerang yang ia sebut tidak ramah.

Menurut Yasonna, Pemkot Tangerang banyak menggunakan tanah milik Kemenkumham, seperti tanah yang ditempati Kantor Walikota dan sebagainya.

Soal pemutusan layanan, Yasonna menilai Arief telah melanggar Undang-Undang (UU) No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebab, fasilitas-fasilitas yang diputus itu melayani kepentingan publik.

Seperti dilansir sebuah media, Yasonna juga mengkalim sudah melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri, yakni soal tanah milik Kemenkum HAM yang “diambil” tanpa izin dan didirikan bangunan di atasnya. Menurut Yasonna, pertangungjawaban keuangan tanah-tanah tersebut akan berat, karena membangun di satu tempat yang status hukum tanahnya bukan punya Pemkot Tangerang. Meskipun sama-sama milik negara, tapi tanah-tanah yang dikuasai Pemkot Tangerang cukup luas, dan ditaksir mencapai Rp 500 miliar.

“Ke Polri sudah. Ke Polri soal tanah kita yang diambil tanpa izin dibangun di situ. Itu pertangungjawaban keuangannya berat, karena membangun di satu tempat yang status hukum tanahnya bukan punya Pemkot. Walau sama-sama punya negara, karena kita hitung tanah yang dikuasai cukup luas. Ditaksir Rp 500 miliar,” jelas Yasonna soal tanah itu. Sebaliknya, pihak Walikota Tangerang mengaku tak berniat mempersulit, tapi hanya ingin lahan-lahan milik Kemenkum HAM dimanfaatkan lebih luas untuk kepentingan masyarakat Kota Tangerang. Walikota Arief berkeinginan fasilitas social dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang sebagian lahannya milik Kemenkum HAM diserahkan ke Pemkot Tangerang untuk dijadikan semacam alun-alun dan lahan terbuka hijau untuk kepentingan masyarakat. “Intinya Pak Wali berkeinginan fasos-fasum itu ada sebagian lahan punya Kemenkumham diserahkan ke Pemkot Tangerang untuk dijadikan semacam alun-alun, lahan terbuka hijau untuk kepentingan masyarakat kota Tangerang,” kata Kabag Humas Pemkot Tangerang Achmad Ricky Fauzan, Selasa (16/7), seperti dikutip sebuah media. (tim)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media Baru”
Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media... Bengkulu, hariandialog.com – 15-8-2019 - Kekhawatiran terhadap penguasaan dunia sosial oleh negara kapitalis Amerika dengan lima perusahaan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN HARGANAS TINGK…

Grobogan, hariandialog.com- (6/7) Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH,...

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan  Ditemukan 36 Kasus HIV/AIDS

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan Ditemuka…

Denpasar, hariandialog.com – 26-6-19 - Di Kabupaten Badung ada  kece...

TEKNOLOGI

Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi Pelayanan Publik
Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi... Denpasar, hariandialog.com - 2-8-2010 - Asisten Ombudsman RI (ORI) Unit Kerja Khusus  Reformasi dan Transformasi Kelembagaan ( UKKRTK ) Perwakilan...
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional 2019
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek...

Denpasar, hariandialog.com - 30-8-2019 - Kabupaten Badung masuk nominasi...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan