Hariandialog,Friday 15 December 2017, 04:08

Masyarakat Menolak Harga Ganti Rugi Lahan PLTA Asahan III

PDFPrintE-mail

Masyarakat Parhitean sekitarnya meliputi desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan dan Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Tobasa, menolak harga ganti rugi lahan PLTA Asahan III  karena tahapan tata cara dan harga ganti rugi pembebasan lahan masyarakat tidak transparan, tidak melalui musyawarah dengan masyarakat dan harganya tidak berkeadilan.

Ketua Dewan Penasehat LSM PARNAS Drs Sabar Siagian mengatakan, sejak kedatangan PT. PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera dan tim appraiser (penilai) melakukan pengukuran tanah masyarakat untuk pembebasan lahan pembangunan PLTA Asahan III, masyarakat Parhitean sekitarnya menjadi resah. Keresahan masyarakat Parhitean dan sikitarnya adalah karena tata cara dan harga ganti rugi pembebasan lahan bertentangan dengan undang-undang RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dikatakan Sabar Siagian, PT. PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera dan tim appraiser (penilai) menetapkan harga ganti rugi lahan tanpa sosialisasi dan tidak bermusyawarah dengan masyarakat. PT PLN UIP Pembangkit Sumatera dan tim appraiser pada tanggal 15 Juni 2017 mengundang  masyarakat dengan dalih sosialisasi harga ganti rugi lahan dan tanaman. Setelah masyarakat berkumpul di Batumamak memenuhi undangan PT PLN UIP Pembangkit Sumatera, masyarakat dipanggil satu persatu dan memperlihatkan harga ganti rugi lahan secara global, tanpa merinci berapa harga ganti rugi tanah per meter dan harga ganti rugi tanaman.

Tata cara penetapan harga ganti rugi lahan di atas jelas bukan sosialiasi atau musyawarah, tetapi pembohongan. Tahapan tata cara penetapan harga ganti rugi lahan yang benar menurut UU No. 2 Tahun 2012 adalah penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah antara Lembaga Pertanahan dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam berita acara kesepakatan, ujar Sabar Siagian.

PT. PLN UIP Pembangkit Sumatera dan tim appraiser (penilai) menetapkan harga ganti rugi lahan tanpa sosialisasi dan tidak bermusyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu, seketika meminta masyarakat untuk menandatangani harga ganti rugi lahan dan meminta masyarakat memberikan nomor rekening kepada PT. PLN UIP Pembangkit Sumatera untuk pembayaran ganti rugi lahan.

Lebih lanjut Sabar Siagian menjelaskan, hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam berita acara kesepakatan (Pasal 37 ayat (2) UU 2/2012). Jadi tahapan tata cara PT. PLN UIP Pembangkit Sumatera dan appraiser (penilai) dalam menetapkan harga ganti rugi lahan di PLTA III, jelas-jelas melanggar Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Setelah Tim PT PLN UIP Pembangkit Sumatera dan appraiser (penilai) menetapkan harga ganti rugi lahan secara global, tanpa merinci berapa harga tanah per meter dan harga ganti rugi tanaman. Masyarakat menghitung sendiri harga tanah tersebut berdasarkan luas lahan dan harga global yang dibuat Tim PT. PLN UIP Pembangkit Sumatera dan appraiser (penilai), setelah dihitung harga lahan tersebut sangat murah dan berpariasi yaitu Rp 1.500 dan 2.500 per meter dan harga lahan sawah Rp 24.000 per meter.

Masyarakat penolakan harga ganti rugi lahan PLTA Asahan III, surat penolakan harga ganti rugi lahan tersebut disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan  ditanda tangani sekitar 75 orang warga. Meskipun masyarakat menolak, namun pihak PT PLN UIP Pembangkit Sumatera terus bersikukuh untuk membayar ganti rugi lahan PLTA Asahan III. Hal ini dibuktikan salah seorang staf PT PLN UIP Pembangkit Sumatera yang bernama Elekson meminta masyarakat untuk menandatangani dan memberikan nomor rekening. Bagi masyarakat yang tidak setuju, Elekson mempersilahkan membuat gugatan ke pengadilan. LSM PARNAS mendapat data ada sikitar 4 orang warga yang telah menerima ganti rugi lahan PLTA Asahan III.

PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera dan appraiser (penilai) dalam menetapkan harga ganti rugi lahan di PLTA Asahan III  berpedoman kepada Permen ESDM No. 33 Tahun 2016.

Masyarakat Desa Tangga dan Desa Meranti Utara tidak setuju jika PT PLN UIP Pembangkit Sumatera dan appraiser berpedoman atau menggunakan Permen ESDM No. 33 Tahun 2016 dalam menetapkan harga ganti rugi lahan di PLTA Asahan III. Penolokan masyarakat menggunakan Permen ESDM No. 33 Tahun 2016 adalah karena masyarakat Desa Tangga dan Desa Meranti Utara memiliki lahan tersebut secara sah.

Masyarakat Desa Tangga dan Desa Meranti Utara menolak bahwa tanah leluhurnya termasuk dalam kawasan hutan lindung. Secara historis dan silsilah marga nenek moyang atau leluhur kami sudah bermukim di kawasan itu selama ratusan tahun yang lalu.

Kami tidak mengakui bahwa desa Tangga dan desa Meranti Utara masuk dalam kawasan Hutan Lindung, karena nenek moyang kami sudah bermukim ratusan tahun yang lalu di kawasan itu, jauh sebelum Indonesia Merdeka dan undang-undang kehutanan RI dibuat. Tetapi pada saat ini secara sipihak pemerintah RI mengklaim Desa Tangga dan Desa Meranti Utara berada di kawasan hutan lindung.

Sejauh ini tidak ada data-data atau patok yang otentik dimana batas-batasnya hutan lindung tersebut di Parhitean dan sekitarnya. Sebagai buktinya, PT. Inalum membangun PLTA Asahan II Tahun 1976, Pemerintah RI melalui otorita Asahan membayar ganti rugi lahan masyarakat desa Tangga dan Desa Meranti Utara berjalan dengan baik, ujar Sabar Siagian. (Tim)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Kombes Pol Sri Suari Wahyudi:  Jangan Takut Melaporkan Tindak Pidana
Kombes Pol Sri Suari Wahyudi: Jangan Takut... Jakarta, hariandialog.com - 12-112-2017 - “Setiap warga Negara diperkenankan melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana. Jadi jangan takut...
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro

Jakarta, hariandialog.com - 28-11-2017 – Persatuan Wartawan Indonesia...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan