Hariandialog,Friday 15 December 2017, 04:08

Harga Serba Naik Indonesia Belum Merdeka Dari Kemiskinan

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com – Hingga 72 tahun sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, ternyata Indonesia belum benar-benar merdeka, terutama merdeka dari kemiskinan dan korupsi.

Sutrisno (45), penjual bendera Merah Putih keliling dengan gerobak, saat ditemui Dialog di sekitar Taman Leuser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/8), mengakui secara ekonomi dirinya belum benar-benar merdeka. “Bagaimana bisa dibilang merdeka kalau harga barang-barang kebutuhan pokok naik, Mas. Harga garam saja naik. Tarif listrik juga naik. Kami terhimpit,” ujarnya sambil menghela nafas panjang menahan lelahnya berjalan kaki.

Di sisi lain, menurut pedagang musiman ini, dari acara televisi 14 inci yang setiap hari ia tonton di rumah kontrakannya di Kebayoran Lama, Jaksel, para pejabat hidup mewah, bergelimang harta, dan banyak di antara mereka yang terlibat korupsi. “Kita melihatnya bukannya enak, tapi eneg, Mas,” cetus pria asal Pemalang, Jawa Tengah, ini.

Sebab itu, setiap menjelang perayaan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sutrisno yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan mencoba mengadu peruntungan dengan berjualan bendera Merah Putih. “Istilahnya ‘ngalap berkah’ kemerdekaan. Alhamdulillah, rezeki ada saja,” ujarnya.

Namun, lanjut Sutrisno, motif dirinya berjualan bendera Merah Putih bukan semata-mata kepentingan ekonomi, melainkan juga motif moral dan politik. “Secara moral dan politik, dengan membawa keliling bendera Merah Putih, saya ingin mengingatkan kepada masyarakat, baik yang mau membeli bendera atau yang sekadar melihat, bahwa Indonesia ini baru merdeka dari penjajahan fisik, tapi belum merdeka dari penjajahan mental, seperti mentalitas korup yang diwariskan penjajah melalui feodalisme, dan korupsi ini berkontribusi bagi kemiskinan. Indonesia juga belum merdeka dari kemiskinan,” paparnya.

“Yang juga tak kalah parah ialah penjajahan melalui narkoba dan film porno,” tambahnya.

Dengan masyarakat melihat bendera Merah Putih, terutama pejabat, Sustrisno berharap akan muncul patriotisme atau rasa cinta Tanah Air, sehingga mereka tidak akan korupsi lagi, dan pemerintah pun akan berkerja sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyat, sehingga bangsa ini akan merdeka dari kemiskinan. “Itu harapan saya selaku kawula alit (rakyat kecil, red), Mas,” tandasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia per September 2016 mencapai 27,76 juta orang atau 10,70%.

Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2016 tercatat sebesar 73,19%, tak  jauh berbeda dengan kondisi Maret 2016 yaitu sebesar 73,50%.

BPS juga mencatat, per medio September 2016 hingga Maret 2017, jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami kenaikan 6.900 orang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang tahun 2016 jumlah kasus korupsi di Indonesia sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka 1.101 orang dan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun. Ini hanya setahun.

Sementara itu, masyarakat pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) harus merogoh kantong lebih dalam lagi. Tarif listrik golongan yang masuk kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) ini naik seiring pencabutan subsidi tahap ketiga yang berlaku mulai 1 Mei 2017. ?Pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA yang masuk RTM dilakukan dalam tiga tahap setiap dua bulan, dimulai Januari, lalu Maret dan Mei 2017. Pencabutan subsidi ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016.

Setiap pencabutan subsidi berdampak pada kenaikan tarif listrik golongan? 900 VA yang masuk kategori RTM sebesar 30%. Pencabutan tahap ketiga yang diterapkan Mei hingga Juni 2017, membuat tagihan bayar listrik bertambah menjadi Rp 185.794 dari sebelumnya Rp 130.000 per bulan.

Kemiskinan masih diperparah dengan naiknya harga-harga barang, dan bahkan langka seperti garam, dan bahan pokok lainnya yang saling bergantian membuat masalah bagi rakyat kecil. Pajak kendaraan bermotor dipaksakan naik dan ini tentu oleh pemerintah. Belum lagi para pengguna jalan tol yang dalam waktu dekat akan dipersulit lagi dengan adanya pembelian terlebih dahulu voucher berbayar. Rakyat seakan diserang dari seluruh penjuru oleh kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tidak ada terdengar pembelaan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), apalagi para anggota legislatif baik di pusat maupun daerah. (tim)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Kombes Pol Sri Suari Wahyudi:  Jangan Takut Melaporkan Tindak Pidana
Kombes Pol Sri Suari Wahyudi: Jangan Takut... Jakarta, hariandialog.com - 12-112-2017 - “Setiap warga Negara diperkenankan melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana. Jadi jangan takut...
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro

Jakarta, hariandialog.com - 28-11-2017 – Persatuan Wartawan Indonesia...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan