Hariandialog,Monday 15 January 2018, 05:34

Warga Desa Jati Mulia Bekasi: Minta Perlindungan Hukum kepada Presiden

PDFPrintE-mail

Bekasi, hariandialog.com - 13-11-2017 - Warga Kepaung Jati, Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kebupaten Bekasi, Jawa Barat berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo yang isinya minta perlindungan hukum.

Menurut warga yang ditemui di RW 06, 07 dan 08 Desa Jati Mulya itu, menuturkan, pihaknya sudah menempati tanah di pinggiran Kalimalang, Kapung Jati sejak tahun 1980. Bahka ada yang 1978. “Tanah yang kita tempat sekarang ini, dulunya rawa-rawa. Bahkan ada yang masih sawah basah. Sehingga kita harus memimbun agar bisa mendirikan rumah tempat tinggal,” kata para warga yang umumnya kaum ibu rumah tangga itu.

“Jadi kami berkirim surat kepada Presiden minta perlindungan hukum karena tiga tahun terakhir ini ada semacam terror. Teror pertama dengan cara bergerilia agar warga mau menjual tahannya yang telah ditempati berpuluh tahun lalu itu dengan harga yang tidak manusiawi. Alasannya, lahan tersebut akan diambil alih oleh pemiliknya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Dirje Pengairan. Anehnya ada surat somasi alias peringatan sudah tiga kali terima warga yang isinya agar meninggalkan lahan tersebut,” terang Ibu warga yang mengaku berdomisili di Jembatan Satu.

Kami warga berkirim surat dengan alasan adanya terror minta dilepas hak kepemilikan dengan dihargai Rp300 per meter. Kemudian warga yang tidak mau menyerahkan atau melepaskan haknya diteror dengan mengatas namanya PT Adi Karya, Tbk, akan mengambil alih lahan tersebut tanpa ada konvensasi penggantian serupiahpun. Padahal, warga telah memiliki Kartu Tanda Penduduk  e-KTP, bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ada listrik dan juga telepon. “Jadi kami ini warga resmi. Bahkan semua kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat alamatnya di sini. Tolong kami bukan warga musiman. Sudah menetap disini,” jelas para warga itu.

Terus terang, para warga sudah beberapa kali mengajukan surat peningkatan status hak atas kepemilikan dari Akta Jual Beli dan atau Pengalihan Hak kepada kepala Desa guna diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi. Tetapi tidak pernah ditanggapi dan tidak ada penjelasan yang resmi tertulis dari pihak aparat Desa. “Jawabannya datang pertama, Kades tidak ada. Kedua kali datang disebut bagian Pemerintahan Desa yang mengetahui riwayat atau kronilogis tanah sedang rapat. Ketiga kali datang alasan Sekretaris Desa yang menangani masalah surat menyurat terkait tanah. Jadi ada saja alasan dan akhirnya warga tidak meneruskan niatnya. Tapi kalau mengurus surat pengantar nikah atau buat KTP serta surat lainnya yang tidak ada hubungannya dengan masalah tanah cepat silayani,” papar warga.

Untuk itu lah para warga berkirim surat kepada Presiden terkait masalah pelepasan hak atas tanah dengan harga Rp300 ribu, somasi untuk meniggalkan lokasi. Tembusan surat yang dikirimkan warga kepada Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka BPN), Kepala Kepolisian RI, Panglima TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung cq. Jaksa Agung Muda Intelijen, Ombusdman, Ketua DPR RI, Ketua DPD, Ketua MPR. (tim)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

HPN Sumbar PWI Bengkulu Kirim 35 Anggota
HPN Sumbar PWI Bengkulu Kirim 35 Anggota Bengkulu, hariandialog.com – 4-1-18 - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) secara nasional akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Jakarta, hariandialog.com - 8-1-2018 - Olahraga yang cukup mudah, mu...

BKKBN Pemko Binjai Seminarkan Tentang HIV AIDS

BKKBN Pemko Binjai Seminarkan Tentang HI…

Binjai, hariandialog.com - 27-12-2017 - BKKBN Pemko Binjai menggelar...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan