Hariandialog,Friday 15 December 2017, 04:08

Defisit Rp9 T: Amburadul, 61 Juta Peserta BPJS Tak Valid

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com – Amburadul! Mungkin itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan pengelolaan data di Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan data 61 juta peserta BPJS Kesehatan tidak valid. Temuan ini termuat dalam laporan BPK setelah memeriksa 51 obyek, yang terdiri atas rumah sakit umum pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta BPJS Kesehatan.

Juru Bicara BPK Raden Yudi Ramdan Budiman mengatakan BPJS Kesehatan tak mengelola data kepesertaan secara tertib. Jika persoalan ini tak dibenahi, BPK memprediksi BPJS Kesehatan akan terus merugi. “Banyak ditemukan data dobel atau alamat tak ditemukan, sehingga pembayaran iuran bermasalah,” katanya di Jakarta, Minggu (3/12) seperti dikutip sebuah media.

 

BPK juga menemukan sekitar 22 juta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan berstatus peserta tak aktif. Data peserta BPJS Kesehatan yang mendapat bantuan dari Kementerian Sosial juga tak sinkron dengan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya, sekitar 1,4 juta peserta tak memperoleh manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS pun kesulitan merencanakan strategi bisnis, mulai perencanaan perekrutan peserta baru, proyeksi klaim, hingga program lain.

Sejumlah persoalan ini membuat BPJS tak efektif mengelola anggaran sekitar Rp1,41 triliun dan berpotensi merugi Rp2,79 miliar per Juni 2016. Sebelumnya, BPJS Kesehatan memperkirakan pada tahun ini akan mengalami defisit hingga Rp9 triliun. Sejak awal berdiri, BPJS Kesehatan kelebihan beban Rp3,3 triliun dan angka ini terus bertambah.

Namun, Juru Bicara BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menampik anggapan bahwa defisit itu akibat persoalan data peserta. Menurut dia, BPJS Kesehatan terus menganalisis jutaan data peserta, data klaim kesehatan, dan kontrol pelayanan. Kekurangan biaya juga sudah diprediksi sejak awal tahun saat pengesahan rencana kerja anggaran tahunan bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial. "Setahun sebelum program berjalan, sudah diketahui bahwa program JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) akan defisit," katanya seperti dukutip media yang sama.

Nopi berdalih defisit terjadi karena nilai iuran ditetapkan di bawah nilai keekonomian. Ada selisih antara penerimaan dan beban yang ditanggung. Dia mencontohkan, berdasarkan kajian, nilai aktuaria iuran untuk manfaat pelayanan kesehatan kelas III adalah Rp53 ribu per orang per bulan. "Namun iuran yang disetujui pemerintah hanya Rp25.500,” katanya.

8 Penyakit

Akibat defisit itu, BPJS sempat mengusulkan cost sharing atau pembagian beban ongkos pertanggungan delapan jenis penyakit katastropik, yakni jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, talasemia, leukimia, sirosis hepatitis, dan hermofilia. Untuk pengobatan delapan jenis penyakit itu BPJS Kesehatan menghabiskan hampir 20% dari total anggaran. Tapi pemerintah menolak usul tersebut. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan kekurangan biaya akan ditambal dengan 50% dana bagi hasil cukai tembakau. “Kami sedang menyiapkan instrumen untuk menutup defisit BPJS secara langsung,” katanya.

Kementerian Keuangan pun sudah menyuntikkan dana untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp3,6 triliun. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan dana tersebut sudah ditransfer pada 30 November 2017. "Sudah ditransfer Rp3,6 triliun untuk BPJS Kesehatan," katanya.

Sumber dana tersebut berasal dari pos belanja milik Kemenkeu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Skema ini digunakan untuk mengganti suntikan lewat penyertaan modal negara yang kini tidak ada lagi.

Sementara itu, defisit anggaran BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp9 triliun hingga akhir 2017. Seperti dirilis sebuah media, pemerintah sudah menambal defisit BPJS Kesehatan sejak 2014. Tahun ini, kerugian anggaran itu rencananya ditutupi dengan dana bagi hasil cukai rokok.

Tuntutan menutupi defisit sempat berujung pada wacana BPJS Kesehatan memberlakukan mekanisme berbagi biaya (cost sharing) untuk pengobatan delapan jenis penyakit katastropik. Usul yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI itu didasari penilaian terhadap tingginya biaya klaim jenis penyakit tersebut. (tim)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Kombes Pol Sri Suari Wahyudi:  Jangan Takut Melaporkan Tindak Pidana
Kombes Pol Sri Suari Wahyudi: Jangan Takut... Jakarta, hariandialog.com - 12-112-2017 - “Setiap warga Negara diperkenankan melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana. Jadi jangan takut...
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro

Jakarta, hariandialog.com - 28-11-2017 – Persatuan Wartawan Indonesia...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan