Hariandialog,Wednesday 13 June 2018, 09:35

Perusahaan Sinohydro China di Bengkulu Nyaris Diusir?

PDFPrintE-mail

Bengkulu, hariandialog.com – 5-1-2018 - Pemerintah Kota Bengkulu mulai geram melihat sepak terjang perusahaan asal negara China Sinohydro yang mengerjakan pembangunan PLTU (perusahaan listrik tenaga uap) di kawasan Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu. Karena sejak memulai pekerjaan perusahaan ini telah membuat banyak kegaduhan, seperti tidak mau membayar  hutang material terhadap pengusaha lokal yang berakhir demo dan disegelnya kantor perusahaan dilokasi PLTU.

Setelah hampir satu tahun mengerjakan PLTU yang tersendat-sendat karena minim permodalan, akhirnya terungkap juga bahwa perusahaan Sinohydro banyak masalah, seperti mengerjakan tenaga kerja asing asal China yang tidak memiliki izin alias TKA gelap, pendirian perusahaan juga belum mengantongi izin dari Pemerintah Kota Bengkulu, ganti rugi lahan warga sekitar lokasi pembangunan PLTU. Dimana berdasarkan pengakuan puluhan warga yang lahannya tergusur terkena dampakpembangunan PLTU, pihak perusahaan tidak menghargai warga sekitar. Karena ganti rugi yang minim dan tidak jelas perilaku pengusaha China tersebut juga terkesan melecehkan warga lokal.

Pemerintah Kota Bengkulu beberapa hari lalu mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk memeriksa perizinan perusahaan Sinohydro yang sedang mengerjakan PLTU. Namun ironisnya, meski Satpol PP puluhan orang yang datang pihak perusahaan sempat tidak mau menerima. Setelah perdebatan sengit akhirnya pihak manajemen mau menerima, Satpol PP Kota yang turun bersama pihak imigrasi dan Kadisnaker Provinsi mendapati bahwa perusahaan memang memperkerjakan tenaga kerja asing asal China dan tidak memiliki dokumen.  Perusahaan Sinohydro yang beroperasi membangun PLTU juga belum mengantongi izin dari Pemkot. Meski bernegosiasi namun manajemen masih berkeras dan mengelak mengurus izin. Kakan Satpol PP Kota, Mitrul Ajemi atas izin Sekkot Drs. Marjon tegas bersikap akan menyegel perusahaan Sinohydro jika tidak mengurus izin di Pemkot.

Setelah beberapa hari disegel dan dilarang beroperasi oleh Pemkot akhirnya manajemen perusahaan Sinohydro akhirnya mengalah dan mau mengurus perizinan di Pemkot. Warga Teluk Sepang yang berada disekitar lokasi mengadukan perlakuan perusahaan Sinohydro pada Satpol PP, dimana lahan mereka yang terkena pembangunan PLTU tidak ada ganti rugi yang wajar.

Bahkan mereka pernah diberi ganti rugi uang beberapa ratus ribu dengan cara yang tidak sopan yakni dilempar. Puluhan warga sudah bertekad akan mengadukan perusahaan Sinohydro ke Gubernur Bengkulu dalam beberapa hari ke depan untuk minta keadilan. Berdasarkan pengakuan sejumlah pengusaha lokal yang bekerja di perusahaan China Sinohydro, perusahaan minim modal akibatnya pembangunan sejumlah fasilitas tersendat-sendat bahkan hutang material yang bernilai miliaran rupiah belum dibayarkan. (hasanah)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan