Hariandialog,Wednesday 13 June 2018, 09:35

Sistem Ijon Proyek di Kemendagri

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - 10-01-2018 - Sistem ijon atau bayar terlebih dahulu baru kemudian dapat  proyek sudah hal yang biasa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepertinya di Badan Pendidikan dan  Latihan Sumber Daya Manusia, Kalibata, Jakarta Selatan.

Menurut beberapa sumber yang layak dipercaya bahwa di lingkungan Badan Diklat SDM Kemendagri, Kalibata, masalah proyek Ijon sudah biasa. Buktinya, untuk proyek tahun 2017, utang Kemendagri khususnya di lingkungan Badan Diklat SDM hingga Rp6 miliar. “Benar isu tersebut dan bukan rahasia umum lagi. Jadi ribut bila pejabatnya dipindahin atau pensiun baru terungkap, sebab sudah diambil atau diterima uang terlebih dahulu baru kemudian diberikan proyek. Itupun kalau ada,” kata salah satu direktur di Kemendagri.

“Kemarin itu di tahun anggaran 2017 terungkap karena penerima uang ijon proyek sudah tidak ada lagi di lingkungan Badan Diklat SDM Kemendagri. Ngak tanggungtanggung jumlahnya sampai Rp 6 miliar. Jadi pemilik uang yang dimintai untuk proyek pekerjaan di tahun 2016 tidak terpenuhi akhirnya pimpinan di Badan Diklat SDM Kemendagri sibuk kesana kemari mencari donatur untuk mengembalikan uang yang telah masuk sebesar Rp6 miliar. Yah tentunya pemilik uang yang baru juga mengharapkan proyek pekerjaan ditambah keuntungan,” jelas sumber yang tidak mau disebut namanya di Koran karena ada dalam Kemendagri.

Sementara itu hal yang sama terjadi juga di lingkungan Direktur Jenderal Pembangunan Desa (Dirjen Bangdes) yang di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibatnya harus diciptakan proyek apapun guna membayar uang Ijon yang sudah diterima dan tidak jelas kemana saja dibagikan oleh pejabat penerima. Akibatnya, harus dikorbankan lapangan sepak bola yang ada di depan kantor tersebut. Lapangan dibangun gardu listrik tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pembangunan gardu listrik berjejeran dengan tempat penampungan sampah sementara itu dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Pasalnya, selama ini, lahan lapangan bisa digunakan untuk latihan main bola juga buat  jalan pagi. “Saya tahu persis, proyek pembangunan gardu listrik itu tidak ada di anggaran. Namun, karena sudah terima uang dari perusahaan rekanan mau tidak mau harus diciptakan proyek pekerjaan. Akibatnya proyek pekerjaan yang tidak masuk anggaran harus diada-adakan. Jadi perlu dipertanyakan dari mana sumber dana,” aku sumber yang juga ada di dalam Dirjen Bangdes.

Atas informasi yang diperoleh Redaksi diusahakan konfirmasi kepada Biro Humas Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara tertanggal 14 Nopember  2017 dengan tembusan Sekretaris Kemendagri dan

Inspektorat Jenderal Kemendagri. Namun, hingga berita ini diturunkan tidak ada tanggapan atau penjelasan. Padahal, surat konfirmasi sudah disampaikan dan diterima dibagian Subbag Persuratan, Pengadaan dan Ekspedisi Sekjen Kemendagri. (het/tob)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan