Hariandialog

Bengkulu, hariandialog.com– 11-1-2018 – Putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu terhadap  terdakwa Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan istri Lili Martiani Madari yakni 8 tahun penjara dan denda Rp.400 juta subsidair dua bulan kurungan penjara, ditambah dicabut hak politiknya setelah menjalani hukuman pokok untuk Ridwan Mukti, dinilai khalayak masih terlalu ringan untuk kasus OTT fee proyek bernilai miliaran. Meski vonis delapan tahun dinilai masih ringan,namun kuasa hukum terdakwa Ridwan Mukti, Maqdir Ismail menyatakan bahwa kliennya akan banding.  Disesalkan Maqdir Ismail bahwa vonis hakim PN terhadap terdakwa dinilai keterlaluan, karena itu kliennya minta agar menjalani hukuman dipindahkan dari Rutan Malabero Kota Bengkulu ke Rutan Sukamiskin Bandung. Alasan Ridwan Mukti pindah ke Rutan Sukamiskin agar lebih dekat dengan keluarganya yang banyak bermukim di Jakarta. Selain memudahkan untuk konsultasi ke dokter yang merawatnya pasca kecelakaan motor tahun 2016 lalu.

Keputusan hakim soal pencabutan hak politik Ridwan Mukti juga dikritik Maqdir Ismail yang dinilainya hakim mengada-ngada. Ia menilai tidak ada kaitan kasus fee proyek dengan pencabutan hak politik kliennya.  Vonis Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari lebih berat dari kontraktor penyuap Jhoni Wijaya yang divonis 3 tahun 7 bulan dan kontraktor perantara suap, Rico Dian Sari alias Rico Chan yang divonis penjara 6 tahun dan denda Rp. 200 juta subsidair 2 bulan penjara.

Sidang vonis terhadap Ridwan Mukti dan istri Kamis (11/1) cukup ramai pengunjung karena didominasi keluarga besar Ridwan Mukti dari Palembang dan Musi Rawas Lubuk Linggau. Menyikapi vonis yang cukup menghebohkan publik di Bengkulu, ketua tim JPU KPK Haerudin menyatakan bahwa vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Bengkulu merupakan hal wajar. Karena Ridwan Mukti masuk dalam rantai suap berdasarkan pembeberan keterangan dari sejumlah saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan. Apalagi Ridwan Mukti selaku pejabat negara makanya kontraktor memberi fee proyek pada istrinya Lily Martiani Maddari jika Ridwan Mukti tidak menjabat tidak mungkin kontraktor memberi uang pada istrinya Lily.

Guru besar Universitas Bengkulu, Prof.Dr Herlambang menilai vonis 8 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim PN Bengkulu terhadap gubernur nonaktif Ridwan Mukti dan istri Lily Martiani Maddari masih terlalu ringan. Apalagi terdakwa merupakan gubernur atau pejabat daerah saat melakukan menerima suap fee proyek. Jika hanya divonis delapan tahun dikhawatirkan tidak akan memberi efek jera bagi yang lain untuk melakukan korupsi semacam memberi dan menerima suap karena hukuman yang dijatuhkan bisa saja ringan. (Hasanah)

• Drum Berisi Kimia Meledak
• MAKI Minta Jaksa Agung Tahan Betty
• Kasus Suap Proyek Pekerjaan KPK Tetapkan Bupati Buton Tersangka
• Alat PT PADA IDI Dihadang
• Pungli’ Prona 2017 di BPN Jaksel: Instruksi Presiden Diabaikan Oknum