Hariandialog,Wednesday 13 June 2018, 09:35

Sistem Ijon Proyek di Kemendagri : KPK Diminta Turun Tangan

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki dugaan “ijon” proyek-proyek pembangunan dan pengadaan barang/jasa di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2016-2017. “Kalau ada indikasi korupsi, KPK perlu turun tangan,” ungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjawab Dialog, kemarin. Sistem ijon adalah pembayaran dulu sebelum proyek dikerjakan, dan dari ijon itu pihak pemberi proyek bisa mengambil fee atau komisi, sehingga bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. “Kalau masuk gratifikasi, berarti termasuk korupsi. Selayaknya KPK turun tangan,” tegas Boy, panggilan akrab Boyamin Saiman.

Sebelumnya, beberapa sumber yang notabene Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Desa (Bangdes) maupun Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri, mensinyalir adanya sistem ijon dalam proyek-proyek pembangunan fisik maupun pengadaan barang dan jasa di instansinya. “Kami minta agar dilakukan pemeriksaan di lingkungan dua ditjen tersebut. Kami tidak iri atas permainan sistem ijon, tapi agar jelas apakah ada unsur korupsi atau tidak, khususnya kasus lift di Gedung D yang mati di Ditjen Bangdes,” ungkap sumber tersebut baru-baru ini.

Tim pemeriksa sudah bekerja untuk 3 bulan ke depan sejak Januari 2018. “Matinya atau tidak berfungsinya lift yang masih baru itu menyiksa banyak pegawai. Coba, rekan-rekan PNS harus menggunakan tangga dari lantai dasar hingga lantai empat. Jadi, sangat perlu diperiksa dan diminta kejujuran dari tim pemeriksa tentang kerugian negara. Masalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)-nya sudah pensiun, itu bukan urusan tim pemeriksa. Kalau ada temuan, lanjutkan ke kejaksaan, kepolisian atau KPK sekalian,” terang sumber itu. “KPK bahkan perlu mengawasi pihak BPK dan BPKP yang melakukan kegiatan pemeriksaan,” lanjutnya.

Seperti diberitakan, di Ditjen Bangdes Kemendagri yang berkantor di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdapat proyek pembangunan gardu listrik yang tidak ada di dalam anggaran tahun 2017. Gardu listrik tersebut dibangun di atas lahan milik Ditjen Bangdes, tepatnya di lapangan olah raga.  Proyek yang menyita tempat olah raga warga itu dibangun diduga tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan semua itu diduga terjadi karena sistem Ijon.

Sistem ijon di lingkungan Badan Diklat dan SDM, Kalibata, Jaksel, ini bukan rahasia lagi. Menurut beberapa sumber yang layak dipercaya, di lingkungan Badan Diklat SDM Kemendagri tersebut masalah proyek ijon sudah biasa. Buktinya, untuk proyek tahun 2017, utang Badan Diklat SDM mencapai hingga Rp6 miliar. “Benar isu tersebut, dan bukan rahasia lagi. Jadi ribut bila pejabatnya dipindah atau pensiun, karena baru terungkap. Sebab sudah diambil atau diterima uang terlebih dahulu baru kemudian diberikan proyek. Itu pun kalau ada,” kata salah seorang sumber yang tak mau disebut namanya.

“Tahun anggaran 2017 terungkap karena penerima uang ijon proyek sudah tidak ada lagi di Badan Diklat SDM. Enggak tanggung-tanggung, jumlahnya sampai Rp6 miliar. Jadi pemilik uang yang dimintai untuk proyek pekerjaan di tahun 2016 tidak terpenuhi, akhirnya pimpinan di Badan Diklat SDM sibuk ke sana kemari mencari donatur untuk mengembalikan uang yang telah masuk sebesar Rp6 miliar. Ya, tentunya pemilik uang yang baru juga mengharapkan proyek pekerjaan ditambah keuntungan,” jelas sumber itu.

Sementara itu, Dialog sudah berupaya melakukan konfirmasi tertulis ke Biro Humas Kemendagri di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, tertanggal 14 Nopember 2017 dengan tembusan Sekretaris Kemendagri dan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Namun, hingga berita ini diturunkan, Rabu (21/2), tidak ada tanggapan. (het/tob)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan