Konflik Agraria, Staf Presiden Turun ke Bengkulu

Written by hariandialog.com Friday, 23 March 2018 03:16

Bengkulu,hariandialog.com -17-3-18- Menyikapi konflik agraria di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang tidak mampu di atasi pihak Kanwil BPN Provinsi Bengkulu dan BPN Kabupaten Seluma. Presiden Jokowi mengirim staf kepresidenan untuk membahas dan memantau perkembangan situasi atas pengaduan Forum Petani Bersatu (FPB) bulan Desember 2017 lalu. Konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Sandabi Indah Lestari (PT SIL). Staf presiden melakukan verifikasi ke lapangan terkait pengaduan FPB pada Kamis (12/3). Kedatangan staf kepresidenan melalui tim percepatan penyelesaian konflik selain koordinasi juga akan turun langsung ke lapangan untuk bertemu dan berdialog dengan forum petani Bengkulu dan PT SIL. Kepastian kedatangan staf presiden melalui surat bernomor B-13/KSP/D.5/03/2018 tertanggal 18 Maret 2018 tersebut ditandatangani Deputi V Kepala staf kepresidenan. Jaleswari Pramodhwardani. Surat diterima bagian hubungan masyarakat dan Protokol Setda Seluma Sabtu (17/3).

Kabag Humas dan Protokol Setda Seluma Harfianto, SE mengatakan surat pemberitahuan terkait kedatangan staf presiden sudah diterima. Surat ditujukan pada Bupati Seluma Bundra Jaya. Bupati Seluma sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan staf presiden bersama rombongan. Staf presiden bersama rombongan memastikan akan berkunjung ke Seluma selama tiga hari 21- 23 Maret 2018. Dengan agenda hari pertama tanggal 21 akan bertemu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) atau CSO di Kota Bengkulu.

Tanggal 22 esoknya bertolak ke Kabupaten Seluma berjarak 60 Km dan langsung mendatangi lokasi konflik PT SIL dan masyarakat. Di lahan lokasi konflik akan digelar dialog dengan FPB. Hasil lapangan tim akan bertemu langsung Bupati Seluma Bundra jaya, untuk membahas resolusi konflik masyarakat dengan PT SIL. Tanggal 23 tim KSP akan bertemu Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Dr drh.H Rohidin Mersyah, MMA untuk membahas hasil pertemuan multipihak masyarakat dengan KSP terkait konflik FPB dengan PT. SIL. Seperti diketahui konflik lahan antara masyarakat dan PT SIL sudah terjadi belasan tahun namun Pemkab Seluma hanya membiarkan dan tidak mampu menuntaskan. Akibat penguasaan lahan oleh PT SIL masyarakat banyak kehilangan lahan sebagai lokasi perkebunan dan pertanian. Konflik yang sering memanas masyarakat tidak menyerah dan mengadukan ke Presiden Jokowi tanggal 7 Desember 2017 lalu. (hasanah)

Berita Sebelumnya: