Hariandialog,Tuesday 22 May 2018, 05:52

Polda Kalsel Tinjau Lokasi Tambang PADA IDI

PDFPrintE-mail

Barito Utara, hariandialog.com - 14-05-2018 – Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Selatan melalui Kasat Reskrim Polres Barito Utara yaitu Aipda  Firman Edwin turun ke lahan yang disebut telah dibebaskan PT PADA IDI,  di  Desa Papar Pujung, Kecamatan Lahei Barat, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Turunnya aparat penegak hukum dari Kepolisian karena laporan warga masyarakat terhadap PT PADA IDI yang menguasai lahan tanah milik 10 penduduk setempat. PT PADA IDI disebut belum melakukan

pembayaran kepada pemilik sah  atas lahan tanah. Bahkan, PT PADA IDI sudah melakukan pengerukan menggunakan alat berat ‘beko’ mengambil isi perut bumi itu melalui PT Buma selaku sub kontraktor. “Kami seluruh warga bersama Bapak Polisi melihat penambangan yang dilakukan PT PADA IDI sambil memperlihatkan bukti kepemilikan atas lahan tersebut,” aku Marareno didampingi Suryadi M.

Saat melakukan peninjauan lapangan atau lokasi, para warga menyampaikannya bahwa akan menghentikan pengangkutan batu bara yang diambil PT PADA IDI melalui Sub Kontraktornya PT Buma. “Kami sebelum menghadang agar tidak bisa masuk kendaraan truk maupun keluar terlebih dahulu memberitahukan kepada PT PADA IDI dengan tembusan Polres Barito dan Polsek setempat. Dalam surat tersebut akan disampaikan alasan-alasan yuridis dengan menuliskan bukti-bukti kepemilikan milik warga masyarakat. Jadi kami tidak main-main dalam rangka memperjuangkan hak,” terang Marareno.

Pihak PT PADA IDI disebut bandal. Padahal, Dr.H. Tajeri, MM, MH selaku Ketua  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) sesuai hasil rapat    meminta agar PT Pada Idi atau sub kontraktornya PT Buma atau siapa saja untuk  menghentikan kegiatan di lahan yang menjadi permasalahan di Desa Papar Pujung, Kecamatan Lahei Barat, Barito Utara, Kalimantan Tengah. “Kan sudah ada surat dari DPRD agar tidak ada kegiatan di lokasi penambangan. Tapi pihak perusahaan terus membandal dan tetap melakukan kegiatan pengerukan dan membawa hasil kerukan yaitu batu bara dari lokasi. Jadi jalan satu-satunya menghadang agar truk tidak masuk ke lokasi dan tidak boleh satupun truk keluar membawa batu bara,”katanya.

Semua apa yang terjadi di DPRD Kabupaten Barito Utara maupun instansi lainnya adalah berkat dari perhatian dari pemerintah pusat di Jakarta. “Kami warga pemilik lahan tanah sebelumnya sudah berusaha menemui pihak PT Pada Idi, tapi tidak ada tanggapan. Begitu juga warga sudah melaporkannya ke instansi terkait kasus pengusaan lahan warga oleh PT Pada Idi tapi toh tidak ada tanggapan. Yah kita akhirnya ke Jakarta dan melaporkannya ke beberapa instansi termasuk KOMNAS HAM. Alhamdulillah KOMNAS HAM berkirim surat ke Gubernur Kalimantan Tengah dan jajaran dibawahnya terkait kasus lahan tanah milik warga. Kita juga berkirim surat juga ke Presiden RI Bapak Joko Widodo,” terang Mara Reno didampingi Suryadi A kepada Dialog.

Seperti diberitakan Koran ini beberapa waktu lalu secara berturut-turut bahwa PT PADA IDI yang berkantor di Jakarta Pusat, disebut warga telah menguasai lahan tanah seluas 36,68 hektare yang terletak di Jalan PT Kiwi Km 12, Desa Papar Pujung, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.  Lahan tanah tersebut adalah milik sah dari Tenius, Yamni, Siona dan Suryadi A  menyebutkan  bahwa PT Pada Idi menguasai lahan warga tanpa ganti rugi. Padahal wargalah pemilik sahnya sesuai bukti kepemilikan serta surat keterangan Kepala Desa, Camat dan pendukung lainnya.  Menguasai atau memiliki lahan sudah 33 tahun ada ada yang sudah 40 tahun.

Pihak perusahaan PT PADA IDI disebut sepertinya arogan karena tidak mau melakukan pembayaran atas lahan tanah yang telah dipergunakan dan dari dalam di lokasi sudah digali batu baranya. “Kami sudah berupaya menemui pihak perusahaan baik itu yang bernama Erwin Johannes Purba, Bintoro dari PT PADA IDI, tidak ada tanggapan. Melalui Tripika juga tidak ada tanggapan. Begitu juga melalui tokoh adat juga tidak ada tanggapan. Kami masih bersabar menunggu dan sampai kapan. Apakah kami warga masyarakat tertindas ini harus melanggar hukum agar perusahaan melakukan pembayaran atas lahan kami yang sudah dikuasai dan diambil batu baranya,” ungkap Suryadi sambil membolak-balik bukti kepemilikan atas lahan tanahnya di kantor redaksi saat datang ke Jakarta.

Atas informasi berikut bukti-bukti kepemilikan atas lahan seluas yang disampaikan  36,68 hektare dikuasai PT PADA IDI  belum membayar  kepada yang berhak atau pemiliknya.  Pihak perusahaan PT

PADA IDI melalui Legal Section Head Ricky A Sathyanegara menjelaskan pihaknya melaksanakan kegiatan di wilayah lahan yang telah dibebaskan dari masyarakat. PT PADA UDI sudah memiliki perizinan Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah memenuhi criteria lingkungan hidup. PT PADA IDI berupaya menjalin hubungan dengan seluruh pihak, membayar iuran sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUP Operasi Produksi Batubara sesuai peraturan perundang-undangan termasuk terkiat dengan penggunaan lahan. (tim)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan