Hariandialog,Wednesday 26 September 2018, 08:03

Richard Minta Kepada Majelis Hakim Mengadili Perkara Sesuai Fakta Hukum

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - 15-05-2018 - Christoforus Richard meminta agar majelis hakim yang memeriksa perkaranya dalam memutus dengan mempertimbangkan dan mengadili sesuai fakta hukum. Hal itu disampaikan Richard dengan cara membacakannya pada ‘duplik pribadinya’, kemarin (15-05-2018) di PN Jakarta Selatan.

 

Dengan nada sopan, Richard meminta kepada majelis hakim pimpinan Kartim Chaeruddin, agar memutus perkaranya menunggu hasil Labfor karena sudah ditemukan pembanding berupa tanda tangan yang diperlukan diantaranya KTP atas nama Judio, Surat AJB Judio (asli dari Notaris), Surat Permohonan Judio di BPJS, Laporan Polisi Nomor : TBL/1322/III/2018/PMJ/Dit. Reskrimum, 10 Maret 2018 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) 9 April 2018.

Menurut Richard apa yang disampaikan pada Dupliknya adalah sama halnya pada pembelaan agar dirinya dibebaskan karena dasar surat dakwaan menjadi tuntutan tidak berdasarkan bukti dan fakta di persidangan. “Saya hanya menegaskan penegasan dan meluruskan pemahaman yang melenceng dari pendapat Jaksa Penuntut Umum. Jadi jelas seperti yang diuraikan di kronologis proses peralihan hak atas tanah HGB No.72 seluas 71.700 m2 dan HGB No.74 seluas 61.190 M2. Semua melalui pembelian saham PT Nusantara Ragawisata termasuk di dalamnya asset, hutang dan piutang PT Nusantara Ragawisata,” jelas Richard.

Namun sebut Richard pada 2005 dimana Raditya Rizki Mba, Judio Jose Rizal dan Ernes Ibrahim dengan bermodalkan PPJB mengajukan permohonan penetapan di PN Cibinong terkait Perjanjian Pengikatan Jual atas HGB 72 dan 74 termasuk jual beli sebagian tanah di HGB 74 dan keluarlah penetapan No.127/Pdt.P/2005. Atas hal tersebut, Richard mengajukan intervensi ke MA dan dimenangkannya dengan putusan Mahkamah Agung No,3280/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 yang pada intinya

membatalkan permohonan Ernest Ibrahim untuk melakukan Akta Jual Beli. Untuk itu tidak satupun notaris yang berani membuat Akta Jual Beli karena yang terdaftar di Kemen Hukum dan HAM  sebagai direktur dan berwenang adalah Christoforus Richard dan Michael Massa. Namun secara diam-diam tanpa meminta keterangan dari pihak yang tercatat dalam sertifikat yaitu PT Nusantara Ragawisata.

Tidak sampai disitu ulah mereka, dimana dalam proses sengketa pada 31 Desember 2007 PT Nusantara Ragawisata dimohonkan Pailit dengan alasan hutang-hutang PT Nusantara Ragawisata (PT NRW) yang belum dibayar. Dan hutang-hutang dibayar lunas oleh Richard di bawah pengawasan hakim pengawas dan kurator Pengadilan Niaga. Dan sejak dilunasi seluruh hutang-hutang penguasaan dan kepemilikan PT NRW sepenuhnya ditangan Christoforus Richard dan hal tersebut pada Surat Keputusan BPN No.0196/Pbt/BPN.51/2013.

Atas putusan PN Cibinong No.127/Pdt.P/2005/PN. Cibinong, Richard mengajukan Kasasi ke MA dan pada 2011 dengan amar putusan membatalkan putusan PN Cibinong. Tidak puas dengan putusan Kasasi yang dimenangkan Richard pihak penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan pada 2013 dengan amar putusan menguatkan putusan Kasasi MA Nomor 681 PK/Pdt/2012.

Berdasarkan telah adanya kepastian hukum, Richard mengajukan permohonan ke BPN Kabupaten Badung, Bali dan untuk itu dilakukan peninjauan lapangan oleh BPN. Pada 29 Oktober 2013 BPN membuat putusan dengan Nomor 0196/Bpt/BPN.51/2013 yang pada intinya membatalkan seluruh tindakan yang dilakukan Ernes Ibrahim, Raditya Rizki Mba dan Julio Jose Rizal. Dan semuanya kembali milik Richard, fisik tanah tetap dikuasai oleh Christoforus Richard atas nama PT Nusantara Ragawisata, sampai sekarang.

Christoforus Richard,bahwa jaksa menjadikan objek pemalsuan yang dijadikan permasalahan adalah foto copy surat pernyataan atas nama Christoforus Richard tertanggal 30 September 2013, jelas-jelas ditolak. Alasan penolakan karena tidak ada aslinya. “Saya tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut. Jaksa tidak mampu membuktikannya di persidangan. Begitu juga permintaan majelis hakim agar dilakukan pemeriksaan atas tandatangan di laboratorium Forensik, tidak pernah dipenuhi artinya diabaikan. Sehingga bersama ini duplik ini dapat dijadikan majelis hakim menjadi dasar putusan. Coba yang membuat surat palsu siapa. Begitu juga terkait surat tanggal 26 Oktober 2005 kepada PT Mutiara Sulawesi melalui Harry Sapto Soepoyo. Apakah untuk surat ini jaksa berkali-kali memanggil Harry Sapto

Soepoyo dan tidak hadir. Artinya jaksa tidak bisa menghadirkan Harry,” jelas Richard dengan harapan pembelaan dan dupliknya  dibaca dan dijadikan dasar putusan oleh majelis hakim. (tob)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan