Pengangguran di Jawa Tengah Berkurang

Semarang, hariandialog.com – Pengangguran terbuka di Jawa Tengah kian hari terus berkurang. Di Jawa Tengah tahun 2008 tercatat 1,23 juta orang (7,35 %) pengangguran terbuka, sedang pada tahun 2011 berkurang menjadi 5,93 juta orang (5,93%). Demikian pula tahun 2008 di Jawa Tengah penduduk miskin terus berkurang dari 6,19 juta jiwa (19,23%) dan di tahun 2011 menjadi 5,26 juta jiwa (16,21%).

Gubernur menyatakan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga terus meningkat yaitu tahun 2008 sebesar 5,6 % ,tahun 2009 : 5,14 %, tahun 2010 :5,84 %, tahun 2011 mencapai 6,01 %, dan tahun 2012 ditarget sebesar 6,25 % - 6,75 % . Sejalan dengan itu kualitas kesehatan masyarakat Jawa Tengah juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari Usia Harapan Hidup tahun 2011 mencapai 72,01 %, dan angka kematian yang terus menurun, serta tingkat pertumbuhan penduduk Jawa Tengah terendah ditingkat nasional.

Kondisi tersebut menunjukan semangat gerakan Bali Ndeso Mbangun Deso dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja. Demikian dikatakan gubernur dalam sambutan yang disampaikan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah, Edy Susanto pada acara Pencanangan Bedah Kampung dan Penyerahan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Becak Wisata di Kelurahan Pakintelan, Gunungpati, Semarang, Selasa (23 /10/2012) lalu.

Dalam acara tersebut, juga hadir Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri yang telah menyerahkan bantuan untuk rehabilitasi 300 Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Gunungpati senilai Rp 3 miliar, penyerahan KUBE Becak Wisata berupa 100 becak senilai Rp 500 juta, serta bantuan 5 kursi roda dan tongkat putih untuk penyandang cacat serta 40 paket sembako untuk warga lansia di Gunungpati.

Salim Segaf dalam sambutannya mengatakan bantuan yang telah diberikan agar menjadi stimulant bagi anggota masyarakat untuk saling membantu dan bahu membahu untuk memajukan kehidupan bersama, bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi utama Kementerian Sosial yaitu membangun masyarakat yang mandiri, yang mampu mensejahterakan keluarga tanpa tergantung bantuan pihak lain. (fren)

 

Dishub akan Tindak Kendaraan Plat Hitam

Medan, hariandialog.com - Aksi mogok para supir angkutan Kota Medan belum lama ini nyaris lumpuh.”Ini dilakukan oleh para supir angkutan Kota untuk menuntut kebijakan yang dianggap mengancam eksistensi mereka dalam beroperasi.

Aksi mogok angkutan kota ini menuntut keberadaan armada angkutan plat hitam yang dianggap mengancam eksistensi mereka dalam beroperasi. Maraknya kendaraan plat hitam beroperasi penghasilan supir atau pemilik angkot jauh di bawah standar, penghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran,”kata salah seorang supir angkot BS kepada hariandialog.com di sela-sela demo tersebut.

“Kita terpaksa aksi mogok, tidak punya pilihan lagi, karena jika angkot dipaksakan beroperasi tanpa memberi hasil, ini akan menambah penderitaan yang sangat dalam bagi keluarga supir, pemilik dan perusahaan angkutan,” ujarnya. Ditempat terpisah bincang-bincang hariandialog.com kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat,ATD, MT di kantornya Jalan Pinang Baris Medan Selasa lalu menanggapi terkait aksi demo supir angkot dan para pengusaha angkutan kota tersebut.

Parapat menanggapi secara tegas masalah kendaraan plat hitam ada dua cara untuk mengatasinya yakni penindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan, dan juga dapat dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumut. Kita juga sudah membentuk tim Bakortip yang bekerja sama dengan tim yakni Kepolisian, Dishub Provinsi Sumut, Satpol PP, Kodim, Organda, Dinas Perijinan Satu Atap dan Dinas Pertamanan,”ujarnya.

“Tim ini akan tetap berkoordinasi dan bergerak dalam rangka menertibkan kendaraan plat hitam yang beroperasi, termasuk juga menertibkan plank merk yang tidak memiliki izin dan melakukan penutupan kepada izin-izin mereka apabila tidak memiliki izin,”tegasnya.

Dijelaskannya, pemberlakuan penertiban ini sudah dilakukan dan berlangsung baik, pihaknya sudah ada menutup atau membongkar plank merk perusahaan yakni perusahaan Paradep Taxi di Jalan SM Raja dan Halkit Taksi di Jalan Juanda. Masalah berkaitan dengan Dinas Perhubungan Provsu adalah proses pengalihan plat hitam menjadi plat kuning agar legalitas keabsahannya, disamping itu juga akan ditentukan kuotanya, berapa yang harus diproses sesuai dengan kuotanya. Semuanya ini sedang lagi di proses,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Parapat.

Kata Parapat masalah tuntutan mereka adalah revisi trayek dalam kota, siang tadi Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri mendukung dan turut hadir dalam hal proses revisi trayek yang diselenggarakan oleh Forum Lalu- lintas Kota Medan. “Hasilnya sudah dibentuk tim survey terkait revisi trayek tersebut,”pungkasnya. (emmar)

 

Jalan Bergelombang – Gelombang: Tol Bakrie Cirebon Harus Ditutup

Cirebon, hariandialog.com.-Para pengusaha angkutan maupun pengemudi khususnya truk meminta pemerintah dalam hal ini Direktur Jasa Marga ataupun Menteri Pekerjaan Umum, agar menutup jalan tol milik Bakrie yang di Cirebon, Jawa Barat.

 

Bentrok di Lampung Tiga Orang Tewas

Bandar Lampung, hariandialog.com-Ribuan orang dari berbagai desa di Kecamatan Kalianda menyerang Desa Sidoreno, Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, Minggu dinihari (28/10/2012).Bentrokan ini dipicu aksi pelecehan yang diduga dilakukan pemuda Desa Balinuraga terhadap seorang gadis warga Desa Agom.Dalam peristiwa “berdarah” ini menyebabkan tiga orang tewas luka tembak dan bacok di sekujur tubuh.

Menurut keterangan Ajun Komisaris Besar Sulistyaningsih, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah Lampung, ketiga korban tewas itu adalah Marhadan bin Samsinur, 35 tahun, warga Dusun Jembatan Besi, Desa Guung Terang; Jahiya bin Abdullah Lalung , 30 tahun, warga Desa Jati Permai; dan Alwi Nazar bin Solihin, 35 tahun, warga Dusun Sukaraja, Desa Tajimalela, Kalianda, Lampung.

Salah seorang warga setempat Cahyo, warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, bentrokan tersebut dipicu oleh aksi pelecehan yang diduga dilakukan pemuda Desa Balinuraga terhadap seorang gadis warga Desa Agom menuntut pertanggungjawaban.Namun, mereka dihadang dan megakibatkan satu orang tewas.”Kejadiannya masih simpang siur,namun emosi warga sudah tersulut,”katanya.

Dari  informasi yang dikumpulkan  ketika warga Agom datang meminta pertanggungjawaban,bentrokan tak bisa dihindari dan mengakibatkan seorang warga, Marhadan bin Samsinur, tewas. Mendengar kerabatnya tewas, ribuan warga Desa Agom kembali mendatangi Desa Balinuraga keesokkan paginya.Tapi warga Desa  Balinuraga teah berjaga-jaga dengan membawa senjata tajam dan membuat  barikade pintu masuk desa.

Akibatnya, bentrokan kembali terjadi dan mengakitbatkan dua warga Agom, Jahiya dan Alwi tewas. Sulistyaningsih menambahkan, ratusan aparat bersenjata lengkap dari polisi dan tentara dikerahkan  untuk mencegah bentrokan yang lebih besar. (lasman)

 

Bupati Majalengka Harus Bertindak: Terkait PNS Bermain Proyek

Majalengka, Dialog - Terkait  banyaknya Pegawai Negri  Sipil (PNS) di Kabupaten Majalengka,yang marak ikut bermain proyek pengadaan barang dan jasa, mengundang keprihatinan masyarakat Kabupaten Majalengka. Masyarakat Kabupaten Majalengka minta agar Bupati H,Sutrisno segera menertibkannya. Demikian disampaikan warga Majalengka Sugiarto kepada sejumlah media.

Karena menurutnya, bagi para PNS yang nyambi jadi pengusaha bermain proyek,itu sudah jelas-jelas melanggar aturan seperti PP No. 6 tahun 1974 tentang pembatasan bagi PNS dalam kegiatan swasta. Kalau para PNS ikut bermain di penggandaan barang dan jasa bisa saja untuk mendekatkan kepada KKN serta persaingan yang  tidak sehat,

Masih menurut mereka, sebenarnya saya sering meliat ada sejumlah PNS yang keluar masuk dinas untuk mengurusi proyek,padahal dalam PP No 6 tahun 1974 PNS golongan I A dan istirnya dilarang menjadi pinpinan atau komisaris perusahaan agar tujuan seluruh perhatian dan kemampuan mereka dicurahkan seutuhnya pada pekerjaan tugasnya sebagai PNS. Begitu juga dengan istrinya untuk menghindari kemungkinan timbulnya penyalahgunaan kedudukan/jabatan untuk kepentingan istrinya.

Sementara bila sudah terjadi pelanggaran yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 pelanggaran dikenakan sangsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap pimpinan dan intansi sipil berkewajiban mengambil langkah –langkah untuk menjamin ketentuan dalam PP No 6 tahun 1974 dan mengambil tindakan berdasarkan wewenangnya atas pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Sementara menurut rekanan pemborong Majalengka, mengatakan, PNS di Kabupaten Majalengka yang  bermain proyek tersebut ada yang dilakukan secara terang-terangan, yakni datang ke dinas intansi mengurus proyek secara langsung hingga lupa akan tugas dikantornya. Tapi ada juga yang terselumbung dengan menyuruh orang lain untuk mengurusnya dengan direktur perusahanya (CV) Adalah istrinya, anaknya,atau kerabatnya,

Sementara Kepala BKD Kabupaten Majalengka ,ketika mau diminta tanggapannya seputar ada sebagian PNS yang bermain proyek penggandaan barang dan jasa, kepala BKD Belum bisa untuk diminta komentarnya sampai berita ini diturunkan. (sarip/ris)

 

Page 120 of 122

PILIHAN REDAKSI

HPN Sumbar PWI Bengkulu Kirim 35 Anggota
HPN Sumbar PWI Bengkulu Kirim 35 Anggota Bengkulu, hariandialog.com – 4-1-18 - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) secara nasional akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Jakarta, hariandialog.com - 8-1-2018 - Olahraga yang cukup mudah, mu...

BKKBN Pemko Binjai Seminarkan Tentang HIV AIDS

BKKBN Pemko Binjai Seminarkan Tentang HI…

Binjai, hariandialog.com - 27-12-2017 - BKKBN Pemko Binjai menggelar...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan