83 Desa Gelar Pilkades

Loteng, hariandialog.com - Proses pemilihan kepala desa se-Kabupaten Lombok Tengah telah dimulai dengan berbagai tahapan yang dilakukan pemerintah daerah sejak beberapa bulan yang lalu termasuk pembentukan dan pemilihan ketua dan anggota DPD maupun pembentukan panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa di masing-masing desa se-Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun jumlah pemilihan kepala desa dikabupaten lombok tengah dilakukan secara serentak dengan jumlah 83 desa yang akan melakukan pemilihan dimana jumlah bakal calon kepala desa yang sudah melakukan pendaftaran di panitia pemilihan ditingkat desa mencapai lebih dari 500 orang bakal calon kepala desa.

Dari tahapan tersebut pada seleksi administrasi sudah dilakukan pihak panitia desa sementara seleksi akademik direncanakan dilaksanakan pada Rabu (7/11/2012) dengan menggunakan beberapa sekolah yang berdekatan dengan sekretariat pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun seleksi akademik tersebut dimungkinkan batal dilakukan hari tersebut dikarenakan beberapa pertimbangan dari panitia Kabupaten Lombok Tengah sendiri yang sampai saat ini masih mempertimbangkan juklak juknis serta beberapa masukan dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah .

Disatu sisi pihak DPRD berharap agar pembatasan pencalonan tersebut yang sesuai Perda  perlu dilakukan perubahan disebabkan kekhawatiran munculnya kecurangan-kecurangan dengan menggagalkan calon yang diharapkan oleh masyarakat di masing-masing desa pemilihan tersebut.

Ditemui salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah L Anggrat membenarkan hal tersebut. Ditemui di pendopo bupati Kabupaten Lombok Tengah sebelum acara penandatanganan perjanjian pinjaman PIP oleh Pemda Kabupaten Lombok Tengah. “Memang benar tes akademik tersebut diundur dengan belum ditetapkan batas waktu mundurnya" terangnya. “Mengingat Perda perlu dilakukan perubahan dikhawatirkan munculnya kecurangan dan sebagai langkah antisipasi didalam mengamankan kondisi Kabupaten Lombok Tengah yang aman seperti sekarang ini" jelasnya. (saridin)

 

Bupati Tobasa Instruksikan: SKPD Kelola Anggaran Sesuai Perundang-Undangan

Tobasa, hariandialog.com - Untuk mencapai opini tertinggi Badan Pemeriksa Keuangan RI yakni “Wajar Tanpa Pengecualian/WTP” dalam pengelolaan keuangan daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKPD), Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak, instruksikan jajarannya untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. “Seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran keuangan daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan, disertai dengan data-data administrasi”, ujar Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak dihadapan seratusan peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Keuangan Daerah, yang bertempat di TB Centre, Senin (05/11/2012) di Balige.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian diperoleh, apabila LKPD telah menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), LRA & Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi. Karena itu, kepada para peserta Bimtek yang terdiri dari merupakan para Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan se-Kabupaten Toba Samosir, Bupati meminta, untuk benar-benar dapat memahami seluruh rangkaian materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut, sehingga ilmu tentang pengelolaan keuangan daerah dapat dipraktikkan di SKPD masing-masing.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD), Thamrin Simanjuntak di tempat yang sama mengatakan, dalam mencapai opini WTP tersebut, diperlukan adanya kesamaan pemahaman dan kesamaan langkah oleh seluruh aparat pengelola keuangan di Kabupaten Toba Samosir tentang pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Maka menurut Thamrin, melalui Bimtek ini faktor-faktor tersebut akan terpenuhi di seluruh aparat pengelola keuangan daerah se-Kabupaten Toba Samosir.

Lebih lanjut dikatakannya, adapun narasumber yang dihadirkan dalam bimbingan teknis ini, terdiri dari Direktorat Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan dari Dinas PPKKD Kabupaten Toba Samosir. Dalam rangkaian bimtek ini, salah seorang narasumber yang hadir, Kasubdit Anggaran Daerah Wilayah IV, Horas Maurits Panjaitan, dari Direktorat Anggaran, Kementerian Dalam Negeri, menyajikan paparan seputar mekanisme pengelolaan keuangan daerah, pedoman penyusunan APBD TA 2013 berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2012 dan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

Dalam salah satu materi pemaparannya, Horas Maurits mengatakan, adapun indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan waktu penetapan APBD, porsi APBD untuk kesejahteraan masyarakat meningkat, tingginya persentasi realisasi APBD, ketepatan penyampaian LKPD dan meningkatnya kualitas opini BPK. Masih dalam paparannya, untuk penyusunan APBD, menurutnya harus memuat prinsip-prinsip, antara lain : adanya kesesuaian kewenangan daerah, tepat waktu sesuai jadwal/ tahapan, transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan daerah lainnya. Sedangkan, dalam ketentuan pemberian hibah, dikatakannya agar hibah yang diberikan dapat menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sementara untuk bantuan sosial yang diberikan harus dapat melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial/ kemiskinan. Demikian liputan hariandialog.com. (timbul napitupulu)

 

Rahudman Harahap Kesal kepada Kadis Bina Marga Medan

Medan,hariandialog.com- Walikota Medan Drs Rahudman Harahap mengancam akan mencopot Ir Gunawan Lubis dari jabatan Kadis Bina Marga Medan, Sumatera Utara (Sumut) karena tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) secara benar dan bertanggung jawab. “Saya tidak akan memakai orang yang tidak bekerja amanah sesuai dengan tupoksinya. Lebih baik saya tidak menghargai anda dari pada saya tidak dihargai masyarakat,” kata Walikota Medan kepada Ir Gunawan Lubis.

Hal itu dikatakan Rahudman pada saat diadakannya rapat koordinasi satuan kerja perangkat desa (SKPD) baru-baru ini. Awal kekesalan dari orang nomor satu di Kotamadya Medan tersebut karena warga Jl Bunga Asoka Medan menanami jalan dengan pohon pisang sebagai wujud kekesalan mereka atas jalan yang berlubang parah tidak diperbaiki meskipun sudah enam bulan dikeluhkan.

Merasa Kadis Bina Marga tidak memperbaiki jalan berlubang tersebut, sementara alat untuk memperbaikinya dimiliki Pemko Medan, maka Rahudman mempertanyakannya kepada Ir Gunawan Lubis, seraya memarahinya. Orang yang dimarahipun tidak bisa berbuat apa-apa karena memang merasa tidak berbuat apa-apa atas banyaknya jalan berlubang-lubang di Medan.(eben)

 

Gerbang Tol Karawang Barat 1 Diperluas

Karawang,hariandialog.com-Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol, khususnya pengguna jalan tol Jakarta-Cikampek  yang akan menuju Kota Karawang  melalui Gerbang Tol (GT) Karawang Barat 1 , Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek saat ini sedang melakukan pekerjaan peningkatan kapasitas pada gerbang tol Karawang barat 1, dengan penambahan 2 lajur untuk gardu exit yang akan melayani pengguna jalan tol menuju kota Karawang.

Mengingat volume lalu lintas yang melalui GT Karawang Barat 1  pada jam-jam sibuk (pagi, siang dan sore  hari dan akhir pekan) sangat padat, bahkan kerap terjadi antrean yang cukup panjang. Dengan jumlah gardu tol sebanyak 3 gardu exit, GTKarawang Barat 1 setiap harinya melayani rata-rata 13.642  kendaraan. Dengan penambahan gardu tol baru diharapkan antrean yang kerap terjadi akan hilang justru akan menambah kapasitas pelayanan .

Pembangunan gardu tol baru ini dimulai sejak 24 Oktober 2012 lalu dengan masa penyelesaian selama 120 hari kalender. Cabang Jakarta-Cikampek juga saat ini telah merubah penambilan gerbang tol baru seperti GT Ramp Pondok Gede Barat, Ramp Pondol Gede Timur dan GT Bekasi Barat 1 & 2 dan pelayanan dengan fasilitas.Demikian berita yang dikutip dari www.jasamarga.com di Jakarta, Selasa pagi (6/11/2012). (lasman)

 

Sesuai SK Presiden RI: BPN Proses Hak Tanah Warga Teluk Jambe

Karawang, hariandialog.com - Berdasarkan prosedur, Peraturan Pemerintah, Perundang-undangan dan Surat Keputusan (SK) Presiden Republik Indonesia (RI), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang dapat memproses permohonan Hak ratusan warga yang telah menduduki dan menguasai secara turun temurun tanah negara eks NV Tegal Waroe Landen di Teluk Jambe, Karawang.

Perseteruan sengketa tanah sejak tahun 1990 antara ratusan warga yang menguasai dan menduduki tanah negara eks Tegal Waroe di Teluk Jambe, Karawang dengan alas hak berupa, Girik, Letter C, SK Redistribusi oleh Pemerintah tahun 1964. Bahkan warga sudah ada yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat itu berhadapan melawan PT Sumber Air Mas Pratama (PT.SAMP). Dalam kasus ini, warga menghadapi berbagai intimidasi. Berdasarkan laporan PT.SAMP ke Polisi, warga ditangkap, ditahan dan diadili pada akhirnya dibebaskan Pengadilan karena tuduhan PT.SAMP terhadap warga sama sekali tidak terbukti.

Sedang Irawan Tjahyadi selaku Direktur Utama (Dirut) PT.SAMP telah dinyatakan pihak Kepolisian Polda Jawa Barat sebagai tersangka, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, melanggar pasal 263 dan 266 KUH Pidana. Selain itu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyita sebanyak 419 Surat Pelepasan Hak (SPH) yang diduga palsu dari PT.SAMP, sesuai penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena PT.SAMP menjual tanah Negara eks Tegal Waroe tersebut kepada PT JEEP. Namun kasus itu hilang bak ditelan bumi,katanya.

Dalam kasus ini, PT.SAMP mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah Negara eks NV Tegal Waroe Landen kepada BPN Kabupaten Karawang dengan menggunakan Akta Notaris di Bogor yaitu, Akta Perjanjian Pengoperan Hak Garap, Akta Pengoperan Hak Garap dari PT Makmur Jaya Utama (PT.MJU). Dan Akta dibawah tangan, penyerahan tanah garapan dari PT.Dasa Bagja (PT.DB) kepada PT.MJU dan sejumlah SPH yang isinya sama sekali Palsu, karena subyek dan obyeknya tidak jelas.

Dengan adanya akta penyerahan tanah garapan dari PT.DB kepada PT.MJU (akta dibawah tangan) pada tahun 1986 dan Akta perjanjian pengoperan hak garap berikut Akta pengoperan hak garap dari PT.MJU kepada PT.SAMP pada tahun 1990, timbul berbagai pertanyaan tentang keabsahan akta dan SPH tersebut. Kemudian Bupati Karawang pada 23 Oktober 2002 mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, meminta pendapat hukum terhadap kasus tanah Negara eks NV Tegal Waroe Landen yang dipermasalahkan PT.SAMP dengan warga masyarakat yang menguasai dan menduduki fisik tanah tersebut.

Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Karawang dalam suratnya 16 Desember 2002 kepada Bupati Karawang menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya disimpulkan bahwa, pemindahan hak dari PT.DB kepada PT.MJU yang kemudian dialihkan kepada PT.SAMP adalah tidak dapat dibenarkan karena telah dilakukan tanpa ijin Menteri Dalam Negeri. Dan bertentangan dengan isi pasal (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961 c/q Peruran Dirjen Agraria Nomor 4 tahun 1968 c/q Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/Tahun 1970.

Dikatakan, Surat Ijin lokasi dari Gubernur/BKPMD Jawa Barat tahun 1991, 1992 tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan oleh PT.SAMP atas tanah yang dikleimnya, karena disamping masa berlakunya telah habis juga bukan merupakan bukti hak atas tanah, sesuai UU Nomor 1 tahun 1967 dan UU Nomor 6 tahun 1968 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1984 jo Nomor 4 tahun 1974 jo nomor 1 tahun 1977.

Mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 32 tahun 1979 pasal (4) dengan tegas dinyatakan, terhadap tanah yang sudah diduki oleh rakyat, ditinjau dari sudut tataguna tanah dan hukum pertanahan maka Prioritas Pemberian Hak Atas Tanah harus diberikan kepada rakyat yang menguasai dan mendudukinya untuk kegiatan usaha pertanian atau pemukiman.

Berdasarkan hukum, prosedur, Peraturan Pemerintah (PP) dan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Karawang menyimpulkan pendapat hukum (Fatwa), bahwa Proses pengajuan Sertifikat Hak oleh masyarakat yang menguasai fisik tanah yang telah diajukan kepada Dinas Agraria d/h BPN Kabupaten Karawang dapat dilanjutkan dengan mengejampingkan klaem dari PT. SAMP, katanya.

Untuk menghadapi tindakan PT.SAMP, khususnya tindakan intimidasi dan teror yang dialami raturan warga mayarakat selama ini, warga Teluk Jambe Karawang melalui kuasanya, Amandus Juang dan H Minda Suryana mengirim surat dan minta perlindungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timor Pradopo, khusunya kepada Kepala Badan Pertanahan Negara RI, Hendarman Supandji. SH yang harus bertindak tegas, arif dan bijaksana melindungi rakyat yang tertindas akibat ulah spikulan tanah, katanya. (eben tobing)

 

Page 122 of 125

PILIHAN REDAKSI

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan