Bupati Majalengka Harus Bertindak: Terkait PNS Bermain Proyek

Majalengka, Dialog - Terkait  banyaknya Pegawai Negri  Sipil (PNS) di Kabupaten Majalengka,yang marak ikut bermain proyek pengadaan barang dan jasa, mengundang keprihatinan masyarakat Kabupaten Majalengka. Masyarakat Kabupaten Majalengka minta agar Bupati H,Sutrisno segera menertibkannya. Demikian disampaikan warga Majalengka Sugiarto kepada sejumlah media.

Karena menurutnya, bagi para PNS yang nyambi jadi pengusaha bermain proyek,itu sudah jelas-jelas melanggar aturan seperti PP No. 6 tahun 1974 tentang pembatasan bagi PNS dalam kegiatan swasta. Kalau para PNS ikut bermain di penggandaan barang dan jasa bisa saja untuk mendekatkan kepada KKN serta persaingan yang  tidak sehat,

Masih menurut mereka, sebenarnya saya sering meliat ada sejumlah PNS yang keluar masuk dinas untuk mengurusi proyek,padahal dalam PP No 6 tahun 1974 PNS golongan I A dan istirnya dilarang menjadi pinpinan atau komisaris perusahaan agar tujuan seluruh perhatian dan kemampuan mereka dicurahkan seutuhnya pada pekerjaan tugasnya sebagai PNS. Begitu juga dengan istrinya untuk menghindari kemungkinan timbulnya penyalahgunaan kedudukan/jabatan untuk kepentingan istrinya.

Sementara bila sudah terjadi pelanggaran yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 pelanggaran dikenakan sangsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap pimpinan dan intansi sipil berkewajiban mengambil langkah –langkah untuk menjamin ketentuan dalam PP No 6 tahun 1974 dan mengambil tindakan berdasarkan wewenangnya atas pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Sementara menurut rekanan pemborong Majalengka, mengatakan, PNS di Kabupaten Majalengka yang  bermain proyek tersebut ada yang dilakukan secara terang-terangan, yakni datang ke dinas intansi mengurus proyek secara langsung hingga lupa akan tugas dikantornya. Tapi ada juga yang terselumbung dengan menyuruh orang lain untuk mengurusnya dengan direktur perusahanya (CV) Adalah istrinya, anaknya,atau kerabatnya,

Sementara Kepala BKD Kabupaten Majalengka ,ketika mau diminta tanggapannya seputar ada sebagian PNS yang bermain proyek penggandaan barang dan jasa, kepala BKD Belum bisa untuk diminta komentarnya sampai berita ini diturunkan. (sarip/ris)

 

Dewan akan Sidak Penyuntikan Gas Ilegal

Cikarang, Dialog - Kegiatan usaha penyuntikan gas yang dilakukan secara ilegal di kampung Jarakosta, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi mendapatkan respon dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Pasalnya penyuntikan gas yang diduga tidak memiliki ijn resmi dari pemerintah setempat Jika ditinjau dari segi ekonomi sangat merugikan masyarakat. Bisa membahayakan keselamatan warga sekitar Desa Danau indah karna adanya penyuntikan gas tersebut. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi. Nana Supriatna saat dihubungi Dialog belum lama ini mengatakan hal tersebut sangat merugikan masyarakat. “Kalau memang ditinjau dari segi ekonomi jelas sangat merugikan masyarakat. Itu juga bisa mengancam keselamat warga yang ada disekitar" lokasi kepada Dialog
Kalau memang masih ada penyuntikan gas tersebut terbukti ilegal tidak akan segan meminta kepada intansi terkait tersebut akan menindak secara tegas para pelakunya"kalau memang kegiatan itu terbukti ilegal dan tidak memiliki ijin yang sah. Nanti akan kami adakan sidak kelokasi tersebut" imbuhnya. Dia juga menegaskan siapapun termasuk oknum aparat yang membekengi kegiatan tersebut harus ditindak.

Sementara itu, salah seorang warga setempat yang tidak mau disebut namanya
kepada Dialog mengatakan kegiatan penyuntikan gas yang ilegal sudah berlangsung cukup lama. Bahkan kegiatan itu sepertinya aman aman saja sekalipun tercium aparat penegak hukum"Saya pun baru mengetahui setelah membaca koran belum lam ini kalau penyuntikan gas yang diduga ilegal yang ada di kampung saya sendiri. Kegiatan sudah berlangsung sudah cukup lama bahkan setiap harinya banyak kendaraan truk elpiji yang keluar masuk kedalam bangunan yang ada di tengah tengah kebun yang ditumbuhi rumput alang,”paparnya.
Dia berharap pihak berwajib segera melakukan survei kelokasi yang diduga menjadi tempat penyuntikan gas ilegal "Kalau memang begitu polisi dan pemerintah agar segera melakukan pengecekan. Sebelum terjadi akan membahayakan buat masyarakat Desa Danau indah jangan menjadi korban,”imbuhnya. Camat Cikarang Barat Abdul Karim menjelaskan pihaknya juga akan sidak ke tempat lokasi yang diduga ada penyuntikan gas ilegal akan memastikan ilegal apa tidak. “Jika memang itu terbukti ilegal dari pihak kecamatan akan menutup usaha yang tidak memilki ijin yang sah. Dalam waktu dekat ini kami akan mengecek kebenaranya kelokasi tersebut,” tegas Abdul Karim. (ujang.s)

 

Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian DBMP Dikritisi

Tangerang,Dialog- Kondisi disiplin kerja pegawai Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Tangerang-Banten semakin lama semakin tidak beraturan. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi tegas dari atasan langsung terkait pegawai yang datang dan pulang kerjanya tidak beraturan bahkan ada yang tidak masuk kantor dengan alasan langsung ke lapangan.

Menurut Yosi Sinaga yang sudah akrab dengan Pers hal ini terjadi akibat Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Agung tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sebagiamana sumpah dan janjinya ketika dilantik menjadi PNS dan Kasubag yaitu akan melaksanakan tugas dengan baik dan benar dengan mengacuh kepada UU dan peraturan yang berlaku. Tegas Bang Yosi,ternyata sumpah dan janji hanya isapan jempol belaka atau memang Agung sengaja tidak mau ambil pusing atau memang tidak punya kemampuan.

Agung ketika dikonfirmasi Dialog di kantornya (23/10) terkait buruknya disiplin pegawai DBMP, ia berkilah mana saya tahu hadir atau tidaknya pegawai karena jumlahnya ratusan orang dan sistem absennya masih manual yaitu ditandatangani setiap harinya dan masalah masuk jam kerja memang tidak bisa kaku misalnya saja, saya tinggal di Cijantung Jakarta Timur kemarin pulang sampai malam hari karena banyak pekerjaan,berarti besok paginya saya tidak dapat masuk kerja seperti jam biasanya dan kelebihan jam kerja tidak dibayar itu bagaimana tanya Agung kepada Dialog ?

Itu resiko kerja maka dituntut harus loyalitas dan bertanggung jawab dan menurut anda apakah itu dibenarkan kejar Dialog serta bagaimana kontrolnya terhadap pegawai yang benar datang tepat waktu bekerja ke lapangan atau alasan yang dibuat-buat sesuai PP No.53 thn 2010 tentang Disiplin PNS yaitu untuk mewujudkan PNS yang handal,professional,dan bermoral mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakan disiplin,sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta dapat digunakan untuk memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran, jelas Dialog. Oh ya putus jawaban karena Agung dipanggil Sekdis, penting terang staf DBMP yang disuruh memanggilnya.

Dialog lalu konfirmasi ke Kadis DBMP Ir.H.Ilham Chair,MM namun tidak berhasil karena sedang ada rapat di luar kantor jelas seprinya.

Sekretaris BKD Drs.H.A.F.Firzada Mahalli ketika dikonfirmasi Dialog di kantor terkait jawaban Kasubag.Agung sangat menyayangkan jawaban yang telah disampaikan kepada Dialog sambil meminta Dialog konfirmasi saja langsung kepada kadisnya karena Kadis sebagai SKPD yang bertanggung jawab kepada bawahannya. (firma.ms)

 

 

Fasilitas Lalin di Kab Bogor Masih Minim

Bogor, Dialog - Semrawutnya lalu lintas jalan raya menjadi pemandangan yang akrab terjadi di jalan-jalan utamanya di daerah perkotaan. Keadaan seperti ini pun tak terkecuali terjadi juga di ruas jalan raya yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

Menurut Kasi Lalin (Lalu Lintas) Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, S Pambudi, kesemrawutan lalu lintas jalan seperti  halnya di wilayah Kabupaten Bogor,umumnya lebih diakibatkan oleh masih kurangnya fasilitas lalu lintas yang disediakan.

“ Faktor utamanya memang akibat minimnya fasilitas lalu lintas jalan.Hal ini sering kita ditemui di pusat-pusat kota yang arus kendaraannya begitu padat. “ Jadi kekurangan fasilitas lalin itu sendiri tidak hanya terjadi di daerah, melainkan juga di perkotaan,” ujar Pambudi baru-baru ini di kantornya.

Lebih jauh dijelaskan, minimnya ketersediaan fasilitas lalu lintas tidak lain disebabkan oleh alokasi anggaran dari Pemda  untuk pengadaan fasilitas dimaksud terbilang cukup terbatas. Makanya kata Pambudi, ada beberapa wilayah seperti Kecamatan Parung Panjang dan Tenjo, terpaksa permintaan fasilitas lalinnya harus ditunda dulu lantaran keterbatasan anggaran, mengingat wilayah Kabupaten Bogor sangat luas hingga terdiri dari 40kecamatan.

“ Bila penyediaan fasilitas lalin dapat lebih ditingkatkan, maka secara otomatis situasi lalu lintas jalan raya akan lebih lancar,aman dan tertib. Kami mengharapkan,masyarakat pengguna  jalan memahami keadaan ini. Karena ketersediaan fasilitas lalin ditentukan oleh ketersediaan anggaran. Artinya bila rambu-rambu lalu lintas kurang, tentu bukan karena kemauaan kami, melainkan karena dana untuk mengadakannya lah yang terbatas,” ujanya.

Kata Pambudi lagi,keberadaan fasilitas lalin itu sendiri seperti halnya garam. Bila makanan kekurangan garam, maka makanan tersebut kurang sedap untuk dinikmati. Artinya bila fasilitas lalin itu kurang maka kenyamanan berlalu lintas akan terganggu. Bahkan ironisnya berdampak pada berbagai aspek. Sepintas memang agak sepele, tapi nyatanya bila fasilitas lalin kurang maka akan mempengaruhi kemajuan pariwisata dan sector-sektor  lainnya, tegas Pambudi. (yu)

 

Komisi D DPRD Tuding Kepala Dinas Kesehatan: Bertanggungjawab Bila Jemaah Haji Sakit

Cikarang, Dialog - Komisi D DPRD Kab Bekasi menuding Kepala Dinas Kesehatan harus bertanggung jawab sepenuhnya, apabila ada jemaah Haji yang mengalami sakit di Arab Saudi. Akibat pemeriksaan jemaah Haji Kab Bekasi tidak mengacu kepada Kepmenkes Nomor 442 Tahun 2009 tentang pedoman pemeriksaan jemaah Haji dilakukan di sarana kesehatan yang telah ditunjuk.
Pada kenyataannya Dinas Kesehatan Kab Bekasi , demi untuk memperkaya diri rela mengangkangi Kepmenkes Nomor 442 Tahun 2009 tersebut , yang mana Dinas Kesehatan Kab Bekasi melakukan penyuntikan virus meningitis Infeluensa mendatangi KBIH , tidak dilakukan di Puskemas maupun di Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Kepmenkes tersebut diatas .
H. Marjaya Ibrahim selaku Sekertaris Komisi D DPRD Kab Bekasi mengatakan kepada wartawan belum lama ini, Dinas Kesehatan Kab Bekasi harus bertanggungjawab sepenuhnya apabila ada jemaah Haji dari Kab Bekasi yang mengalami sakit ketika melaksanakan ibadah haji di tanah Suci. Sebab pemeriksaan jemaah Haji Kab Bekasi tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Kepmenkes nomor 442 Tahun 2009
Pemeriksaan jemaah haji harus dilakukan disarana kesehatan yang telah ditunjuk seperti puskesmas maupun Rumah Sakit. Di situ sudah jelas sekali tapi pada kenyataanya justru Dinas Kesehatan yang mendatangi KBIH - KBIH lalu melakukan penyuntikan Virus meningitis infeluensa. Kalau ada yang kejang siapa yang harus bertanggung jawab.
Sebab di KBIH itu merupakan tempat bimbingan haji bukan untuk sarana kesehatan yang dilengkapi dengan pendukung kesehatan lainnya. Kalau hal ini terus di biarkan ini akan membawa malapetaka di kemudian hari. “Maka itu kalau ada jemaah haji yang jatuh sakit itu merupakan tanggung jawab sepenuhnya Dinas Kesehatan Kab Bekasi,”tegas Marjaya.
Sementara itu Kabid penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan Erwan mengatakan , itu tidak menyalahi aturan. Orang di terminal aja bisa di suntik , ini merupakan kebodohan seorang kepala bidang yang menyamakan dengan jemaah haji yang akan berbaur dengan berbagai lapisan masyarakat yang sangat rentan dengan kesehatan. (ujang.s)

 

Page 125 of 126

PILIHAN REDAKSI

Wisata Perahu Cara Menikmati Pantai Ancol
Wisata Perahu Cara Menikmati Pantai Ancol Jakarta, hariandialog.com - Didirikan pada tahun 1966, Taman Impian Jaya Ancol dibangun dengan tujuan untuk menjadi kawasan wisata terpadu dan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan